Gubernur ‘Semprot’ Kadis ESDM – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Gubernur ‘Semprot’ Kadis ESDM

AMBON, AE.––Gubernur Maluku Said Assagaff, marah besar terhadap Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Martha Nanlohy. Kemarahan gubernur itu setelah mengetahui adanya pernyataan Nanlohy bahwa PT Gemala Borneo Utama (GBU) sudah bisa beroperasi kembali.

Menurut gubernur, sampai saat ini PT GBU masih ditutup berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 70 tahun 2017, tanggal 16 Februari 2017 tentang Penghentian Sementara Kegiatan operasi tambang emas PT Gemala Borneo Utama (GBU) di Pulau Romang kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

“Saya marah besar ini. Masih tutup,” tegas gubernur melalui pesan singkat (SMS) yang diterima Ambon Ekspres, Rabu (29/3).

Sementara itu, Kabag Humas Provinsi Maluku, Bobby Kin Palapia yang dimintai keterangan terkait pernyataan Kadis ESDM itu mengaku, tidak punya kapasitas untuk memberikan tanggapan. Bagi dia, yang berhak memberikan tanggapan yakni pimpinan yang lebih atas. “Mohon maaf saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu (pernyataan Kadis), karena secara prosedur itu pimpinan diatas dan memiliki kewenangan. Bukan saya,” singkat Bobby tadi malam.

Diberitakan koran ini kemarin, Martha Nanlohy memastikan, berdasarkan hasil kajian dari inspektur tambang dan tim bentukan pemerintah Provinsi Maluku dari Universitas Pattimura, tidak menemukan adanya pencemaran lingkungan sebagai mana yang dituding selama ini. “Untuk Romang sudah selesai investigasi disana.

Dan tidak ditemukan pencemaran apapun. Jadi hasilnya inspektur tambang merekomendasikan kepada kementerian ESDM tidak ditemukan dan PT GBU harus kembali beroperasi,” jelas Nanlohy kepada wartawan di kantor gubernur Maluku, Senin (27/3).

Menurut dia, surat rekomendasi telah diterima oleh pihaknya pada pertengahan Maret lalu. Untuk itu pihaknya langsung melakukan investigasi berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Diakui, tim inspektur tambang tidak turun sendiri untuk melakukan penelitian melainkan juga melibatkan tim Amdal bentukan pemerintah provinsi, sesuai dengan keinginan Gubernur Maluku.

Dengan adanya rekomendasi dari Inspetur Tambang Kementerian ESDM tersebut, Martha menyatakan, Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 70 tahun 2017, tanggal 16 Februari 2017 tentang Penghentian Sementara Kegiatan operasi tambang emas PT GBU di Pulau Romang Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), sudah bisa dicabut.

MINTA DICOPOT
Ketua Koalisi Save Romang Island, Collin Leppuy mengatakan, Kadis ESDM telah melakukan pembohongan publik. Sebab, hasil penelitian tim inspektur tambang yang menjadi dasar rekomendasi Kementerian ESDM sudah dibatalkan.

“Kami menilai Kadis ESDM adalah seorang pembohong besar. Sebab, hasil investigasi dan penelitian tim inspektur tambang dan melibatkan tim Unpatti ini kan sudah dibatalkan oleh gubernur bersama dengan stakeholder terkait,” tandas Collin kepada wartawan, kemarin.

Menurut dia, perbuatan kadis ESDM tidak bisa ditolerir lagi. Selain menyampaikan informasi yang tidak benar, dia juga meminta SK gubernur tentang penghentian sementar aktivitas PT GBU dicabut.

Oleh karena itu, kata dia, gubernur harus bersikap tegas. Bila perlu mencopot jabatan kadis dari Martha. Tidak hanya itu, pernyataan Martha juga menimbulkan keresahan masyatakat di Romang, terutama yang kontra tambang. “Kami kira gubernur harus mencopot kadis ESDM. Kalau tidak, kami meminta DPRD Maluku untuk mendesak gubernur agar memecat kadis ESDM,” pintanya.

Di sisi lain, dia juga berharap agar gubernur segera menurunkan tim gabungan yang terdiri dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Romang.

Sebab, keterlambatan ini bisa dimanfaatkan oleh kadis ESDM untuk bertindak diluar kesepakatan semua pihak. “Kita menanti sikap gubernur. Kapan pak gubernur memberikan kepastian tim ini turun. Karena gubernur masih berlama-lama, sehingga kadis ESDM ini bermain-main dengan keadaan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, PT GBU masuk ke Pulau Romang tahun 2006. PT GBU sudah mengebor 700 lubang untuk mengetahui kandungan emas yang ada di dalam perut bumi Romang. Lahan yang dipakai PT GBU seluas 38 hektar. Perusahaan ini juga telah menghabiskan anggaran diperkirakan mencapai Rp 550 miliar sejak tahap penyelidikan umum hingga eksplorasi dan memasuki kesiapan produksi. Perusahaan Asing dari Australia ini merencanakan investasi untuk tambang Romang sebesar Rp 5 triliun.

Namun, terjadi pro dan kontra oleh masyarakat karena dipicu masalah lahan, dugaan kerusakan lingkungan dan ancaman kerusakan situs sejarah. Banyak korban nyawa dari pro dan kontra ini.

Oleh kaarena itu, Pemprov Maluku melalui gubernur menurunkan tim dari Unpatti untuk melakukan penelitian. Baik dari aspek lingkungan maupun sosial kemasyarakatan. Tim Unpatti yang dipimpin Profesor Agus Kastanya itu menemukan kandungan logam berat Merkuri (Hg) 69.79 ppm. Sudah melebihi ambang batas penggunaan.

Sedangkan aspek sosial, berdasarkan hasil jajak pendapat melalui kuesioner mengenai dua parameter ini menunjukkan, sebanyak 65 (56 persen) dari 115 warga Hila yang jadi respon setuju pertambangan ditutup, 24 setuju ditunda dan 26 setuju dilanjutkan. Dengan tiga alasan kuat dan terbanyak, yakni merusak alam/hutan, merusak sumber nafkah masyarakat dan menyebabkan konflik sosial di Pulau Romang.

Hasil temuan Unpatti dibantah PT GBU. Akhirnya, gubernur memutuskan untuk menurunkan lagi tim gabungan yang terdiri dari inspektur tambang Kementerian ESDM, Dinas ESDM dan tim Unpatti. Namun, pada saat pengambilan sampel, tim Unpatti tidak dilibatkamn sejak awal. Padahal Unpatti adalah institusi yang dipercayakan oleh pemerintah provinsi melakukan penelitian mengenai dampalk sosial dan lingkungan dari pertambangan emas di Pulau Romang.

Ketika tim Unpatti diberangkatkan ke lokasi pertambangan, pihak perusahaan dan tim inspektur tambang diduga telah menutupi sejumlah lubang sampel yang diambil sebelumnya oleh tim Unpatti. Alhasil, gubernur meragukan dan menolak hasil penelitian dan pengambilan sampel oleh tim inspektur pertambangan dan membentuk tim baru yang sampai sekarang belum diturunkan.

“Harusnya hari ini (Rabu) tetapi sampai saat ini tidak ada kabar untuk berangkat,” kata ketua tim Unpatti untuk kajian dampak lingkungan dan sosial tambang Romang, Agus Kastanya.(AHA/TAB)

Most Popular

To Top