Jaksa Terima Suap Rp 5,4 Miliar ? – Ambon Ekspres
Trending

Jaksa Terima Suap Rp 5,4 Miliar ?

Terkait Dugaan Korupsi Bank Maluku Surabaya

AMBON, AE—Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan dan gedung kantor Bank Maluku dan Maluku Utara di Surabaya tahun 2014 berbuntut panjang. Kuasa hukum terdakwa menduga ada oknum jaksa yang menangani kasus ini disuap pemilik lahan sebesar Rp 5,4 miliar.

Tudingan ini disampaikan Morits Latumeten SH. Dia merupakan penasehat hukum dua terdakwa dalam kasus ini, yakni Direktur CV. Harves, Hence Abraham Toisuta dan Kadiv Renstra dan Cosec PT. Bank Maluku dan Malut, Petro Ridolf Tentua. Dirinya bahkan menegaskan akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Komisi III DPR RI di Jakarta.

Menurut Morits, alasan suap tersebut diduga agar pemilik lahan tidak ikut dijerat dalam kasus korupsi pengadaan lahan dan gedung dengan nilai Rp 54 miliar itu. Pemilik lahan diketahui bernama Costarito Tee.

Dia menegaskan, pihaknya tengah menyusun laporan terkait dengan dugaan oknum jaksa yang menerima suap tersebut. “Kami akan melayangkan laporan ke Kejagung RI dan Komisi III DPR RI terkait dengan dugaan oknum jaksa menerima suap Rp 5,4 miliar tersebut,” tegas Morits kepada Ambon Ekspres di PN Ambon, Rabu (29/3).

Morits mengatakan, bukan hanya soal dugaan suap Rp 5,4 miliar yang dilaporkan ke Kejagung. Namun rangkaian penyidikan kasus ini juga akan dilaporkan. Pasalnya, terungkap dalam fakta bahwa pemilik lahan turut bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Selain itu, Direktur Kepatuhan PT Bank Maluku dan Malut, Izak Thenu yang menerima uang senilai Rp 200 juta dan Kepala Devisi Umum dan Hukum PT Bank Maluku dan Malut, Fredy Donald Sanaky yang menerima uang senilai Rp 250 juta juga tidak dimintai pertanggungjawaban pidananya oleh jaksa penyidik. “Intinya kami akan melaporkan jaksa ke Kejagung RI dan Komisi III DPR RI.

Karena bagaimanapun juga, proses penyidikan hingga penetapan tersangka terkesan tembang pilih. Masa sih, Izack Thenu dan Fredy Donald Sanaky tidak dimintai pertanggungjawaban termasuk pemilik lahan yang harus dijadikan sebagai tersangka. Pembeli bisa dijadikan tersangka sedangkan penjual tidak. Itu kan aneh,” terang Morits.

Menurutnya, semua orang sama dimata hukum. Sehingga perlu diproses hukum atas perkara tersebut hingga tuntas. Termasuk oknum-oknum jaksa yang terkesan bermain mencari untung atas kasus tersebut. “Artinya semua orang sama dimata hukum dan akan menjadi dasar bagi kami untuk menuntut keadilan atas kasus tersbeut,” tandas Morits.

Menyinggung soal apakah akan melakukan upaya hukum lanjut atas putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap kliennya, dia menegaskan akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Ambon. “Kami tetap melakukan upaya hukum banding ke PT Ambon. Sementra kami kan masih diberikan tengang waktu selama tujuh hari untuk pikir-pikir,” ujarnya.

Dia menyatakan, putusan majelis hakim sangat tidak rasional dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas kasus tersebut. Dalam putusannya, kata dia, hakim hanya mengacu pada dakwaan JPU. “Yang jelas bagi kami, pertimbagan majelis dalam putusanya sangat tidak rasional dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kami akan tempuh proses hukum lanjut,” sebut Morits.

BANTAH TEBANG PILIH
Menanggapi hal tersebut, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada koran ini menegaskan, penegakan hukum terhadap perkara korupsi pengadaan lahan dan gedung kantor cabang PT Bank Maluku dan Malut di Surabaya tidak ada tebang pilih atau perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu.

“Silakan saja pandangan penasehat hukum atas perkara tersebut. Yang jelas, kita telah bertindak profesional dan transparan. Tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum atas kasus tersebut. Kemudian, terhadap putusan ketiga terdakwa masih dalam tengat waktu pikir-pikir.

Namun demikian terhadap putusan tersebut JPU telah menyatakan sikap untuk melakukan upaya hukum banding,” tegas Samy.

Sementara, lanjut Samy berkaitan dengan laporan oknoum jaksa ke Kejagung RI, pihaknya enggan berkomentar. “Kalau soal itu saya tidak bisa berkomentar. Yang jelas itu pandangan mereka,” terang Samy.

Diketahui, majelis hakim yang diketuai R A Didi Ismiatun dibantu, Samsidar Nawawi dan Heri Liliantono menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Direktur CV. Harves, Hence Abraham Toisuta dan Kadiv Renstra dan Cosec PT. Bank Maluku dan Malut, Petro Ridolf Tentua alias Petro dengan pidana penjara bervariasi.

Hence divonis 9 tahun penjara denda Rp 3 miliar subsider 6 bulan penjara. Hence juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 7,3 miliar subsider 6 tahun penjara.

Hence dinilai terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU sebagaiman di atur dalam pasal 2 tentang Tipikor dan pasal 3 serta pasal 5 tentang TPPU.

Untuk terdakwa Petro divonis 6 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 3 tahun 3 bulan penjara. Terdakwa Petro dinilai terbukti bersalah dan meyakinkan turut bersama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo 18 ayat 1 undang-undang tindak pidana korupsi (pasal primer).(MG1)

Most Popular

To Top