Pemohon Keok, KPU Menang – Ambon Ekspres
Politik

Pemohon Keok, KPU Menang

Fatwa – RAMA Siap Lantik

AMBON, AE—Ambisi pemohon untuk memenangkan gugatan Pilkada di dua kabupaten di Maluku, akhirnya keok di meja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI,  Senin (3/4), kemarin.

KPU Maluku Tenggara Barat (MTB) dan KPU Kabupaten Buru menang atas gugatan pilkada di kedua kabupaten tersebut. Putusan dibacakan secara terpisah oleh hakim.

Untuk sidang sengketa pilkada MTB, hakim menolak gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MTB, Dharma Oratmangun dan Markus Atus Faragnimela dengan akronim DOA. Gugatan pemohon terdaftar di panitia MK dengan Nomor. 12/PMP. BUP. XV/ 2017.

Wartawan Ambon Ekspres, Nelson Matinahorouw dalam laporannya dari Jakarta menyebutkan, sidang dengan agenda pembacaan putusan perselisihan gugatan pilkada ini dimulai tepat pukul 09.00 WIB. Terlihat puluhan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan pengamanan ketat atas jalannya sidang tersebut.

Majelis hakim terdiri dari delapan orang. Masing-masing Arif Hidayah selaku hakim ketua dibantu Suhartoyo, Maria Farida Indragiri, Wahudin Adams, Anwar Usman, I Dewa Gede Paliama, Manakah MP Sitompul dan Aswanto sebagai hakim anggota. Dalam amar putusan, majelis hakim MK menyatakan, menolak permohonan pemohon yang diajukan oleh pihak pasangan DOA.

Menurut majelis hakim MK, permohonan yang diajukan pihak pemohon terhadap pihak terkait tidaklah beralasan. “Mengadili, mengabulkan eksepsi termohon dan permohonan yang diajukan pihak pemohon tidak dapat dipertimbangkan secara keseluruhan. Kedua, menolak permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon,” kata hakim ketua.

Dalam pertimbangan majelis MK, tenggang waktu pendaftaran gugatan perselisihan piilkada telah tepat waktu yang ditempuh oleh pihak pemohon yakni 28 Februari 2017 sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor. 1 tahun 2017.

Akan tetapi objek sengketa dalam hal ini perselisihan suara antara pemohon dengan pasangan calon dengan suara terbanyak terjadi selisih yang cukup jauh sehingga permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon sangat tidak beralasan menurut undang-undang.

Usai pembacaan putusan majelis hakim langsung menutup persidangan tanda putusan tersebut mengikat untuk yang pertama dan yang terakhir. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, maka pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, Petrus Fatlolon dan Jusuf Utuali selaku pihak terkait dalam sengketa ini bakal segera dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati MTB.

Diluar persidangan, Petrus Fatlolon kepada Ambon Ekspres mengaku bangga dengan putusan majelis MK yang mengabulkan eksepsi dari pihaknya dan juga KPU MTB selaku pihak terkait. “Pertama kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dimana atas rahmatNya melalui majelis MK telah mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh kami dan juga pihak KPU MTB.

Dengan demikian, saya selaku dan pak Jusuf selaku bupati dan wakil bupati terpilih siap untuk dilantik dan menjalankan program kerja prioritas kami untuk kesetiaan masyarakat Kabupaten MTB,” ungkap Fatlolon.

Dia juga berharap agar KPU setempat dapat segera memproses rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih untuk disampaikan ke Mendagri RI melalui Gubernur Maluku. “Terhadap hasil ini, kami harapkan agar KPU MTB segera melaksanakan tugasnya untuk proses pelatikan secepatnya,” tandas dia.

Sementara Ketua KPU MTB, J Luluan juga mengaku senang dengan putusan majelis MK. Menurutnya, atas putusan perselisihan pilkada tersebut menunjukan bahwa KPU selaku lembaga penyelenggara telah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan telah memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat di MTB.

“Ini menunjukan bahwa kita selaku penyelenggara telah bekerja secara baik. Dan masyarakat yang terkesan menilai kami bekerja tidak sesuai itu akan kembali merubah stigma berpikir mereka. Kami juga segar melakukan rapat pleno berdasarkan hasil putusan tersebut dengan berpakaian pada aturan KPU dan secepatnya proses pelantikan dilakukan, ” tandasnya.

TOLAK PERMOHONAN BARU
Terpisah, selain permohonan perselisihan pilkada yang diajukan pasanga DOA, majelis MK juga menjatuhkan putusan dengan menolak secarah keseluruhan permohonan yang diajukan pasangan calonBupati dan Wakil Bupati Buru, Bakri Lumbessy dan Amarullah Madani Hentihu selaku pihak pemohon.

Putusan yang dibacakan tepat pukul 16.30 WIT menyatakan, permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon terhadap KPU Buru dan pasangan nomor urut 2, Ramli Umasugi dan Amos Besan selaku pihak terkait itu tidak dapat dipertimbangkan.

Pasalnya, permohonan yang diajukan tidak beralasan menurut undang-undang. “Mengadili, menerima eksepsi pihak termohon dan pihak terkait kedudukan hukum (legal standing). Kedua, menyatakan tidak menerim permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan,” ucap Ketua MK, Arief Hidayat. Usai pembacaan putusan majelis langsung menutup persidangan tanda putusan tersebut final dan mengikat.

Usai sidang, Bupati Kabupaten Buru terpilih, Ramli Umasugi kepada Ambon Ekspres mengaku senang dan bangga atas putusan tersebut. Dia mengajak masyarakat turut bersama bergandeng tangan dalam membangun Kabupaten Buru yang lebih sejahtera.

“Saya harapkan tidak ada lagi petak-petakan dalam masyarakat Kabupaten Buru. Dan oleh putusan ini menjadi pelajaran untuk kita ciptakan demokrasi yang bersih dan siap melanjutkan kembali pemerintahaan Kabupaten Buru yang lebih baik kedepan. Dan juga kepada KPU selaku penyelenggara, diharapkan dapat secepatnya melaksanakan perintah UU untuk melaksanakan rapat pleno KPU penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih,” terang Ramly.

PELANTIKAN
Sementara itu, ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan mengatakan, setelah putusan MK, KPU MTB dan Buru akan menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih. “Jadi karena sudah putuskan hari ini MTB dan Buru serta besok (hari ini) Malteng, maka minggu ini juga penetapan calon akan dilakukan oleh KPU masing-masing,” kata Musa.

Dikatakan, KPU hanya sebatas mengusulkan pengesahan. Selanjutnya, KPU menyerahkan hasil pleno ke DPRD masing-masing kabupaten untuk ditindaklanjuti. “KPU hanya sebatas mengusulkan pengesahan dan pengangkan calon terpilih. Sepanjang ini baru 2 yang sudah diusul oleh KPU, yaitu kota Ambon dan SBB,” tukasnya. (MG1/TAB)

Most Popular

To Top