Soal Freeport: Harus Terapkan Konsep IRI Demi Dua Tujuan

by

DR Bernaulus Saragih MSc dari Universitas Mulawarman menjelaskan, dikembalikan Freeport ke pemerintah semoga menjadi akhir sebuah polemik dan bukan sebagai awal dari keruwetan baru. Oleh karena itu, pemerintah harus belajar dari pengalaman masa lalu.

“Belajar dari divestasi saham Kaltim Prima Coal, justru negara kehilangan asset yang akhirnya jatuh ke tangan swasta. Pemerintah harus mencegah terjadinya bancakan saham Freeport demi kepentingan nonNegara ataupun NonRakyat.  Konsep IRI sebaiknya diterapkan agar tidak terjadi bancakan saham karena semua pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten atau kota mempunyai hak yang sama untuk menikmati kemakmuran,” ujar Bernaulus Saragih.

Sari Wahyuni MSc Ph.D dari Universitas Indonesia menjelaskan lebih lanjut, kasus Freeport ini merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap investor asing. Peraturan apapun bisa diubah sejauh untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tata kelola Freeport menjadi lebih baik ketika saham divestasi dimiliki oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sumber ekonomi dan melibatkan dengan penyertaan modal dari pemerintah seluruh Indonesia.

2 of 4