Bahas Batas Wilayah Tegang – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Bahas Batas Wilayah Tegang

AMBON, AE.––Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI berusaha untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah antara  Pemerintah  Kabupaten Buru dan  Buru Selatan (Bursel). Dua kabupaten yang berada dalam satu daratan ini  diundang ke Jakarta  untuk  membicarakan sekaligus membahas  batas wilayah   yang hampir sembilan tahun belum juga terselesaikan.

Pertemuan yang difasilitasi Kemendagri berlangsung di Hotel Mercuri Jakarta Pusat, Selasa (4/4). Pertemuan dihadiri Direktur Topomini  dan Batas Daerah  Kemendagri, Dr Tumpak Simanjuntak serta perwakilan dari Pemkab Buru, Pemkab Bursel dan Pemprov Maluku.

Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa, Wakil Bupati Buce Ayub Seleky dan Sekda  Ir Syaroel Pawa dan sejumlah anggota DPRD Bursel hadir dalam pertemuan itu. Penjabat Bupati Buru Ir Ismael Usemahu, Sekda Buru  Ahmad Assagff serta dua anggota DPRD Buru Jafar Nurlatu dan Junaidi Rupilu dan sejumlah pimpinan SKPD juga hadir.  Sementara Pemprov Maluku dihadiri Asisten I Setda Provinsi Maluku Angky  Renyaan dan Karo Pemerintahan Elfis Selano.

Pantauan koran ini awalnya pertemuan yang dipimpin langsung Tumpak Simanjuntak berjalan  aman dan lancar.  Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulisa dan pejabat Bupati Buru  Ir Ismael Usemahu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pikiran terkait dengan masalah batas wilayah dua desa yang disengketakan itu.

Soulisa dalam pertemuan itu menegaskan,  dua desa yang dipersoalkan  oleh Pemkab Buru yakni Desa Waehotong Baru dan Batu Karang secara de jure dan de fakto  masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bursel.

“Jadi asumsi yang sampai saat ini dipegang oleh teman-teman dari Kabupaten Buru adalah perjanjian yang dilakukan pasca pemekaran Kabupaten Bursel yang didalamnya ada dua desa itu yakni perjanjian adat. Sementara yang  kita  dilakukan adalah  proses perjanjian administrasi pemerintahan.

Kalau bicara soal proses adminitrasi pemerintahan, maka secara de yure maunpun de fakto  wilayah dua desa yakni Batu Karang dan Waehotong Baru yang awalnya   merupakan  dusun  masuk dalam wilayah Kabupaten Bursel dan   diatur dalam UU Nomor 32  tahun 2014 tentang pembentukan daerah otonomi baru di Maluku,” tegas Soulisa.

Dirinya menegaskan, Desa Batu Karang awalnya merupakan dusun dari Desa Mangaswaen. Sedangkan Desa   Waehotong Baru awalnya merupakan dusun dari Desa Balpetu.  Secara hukum, kata dia, batas wilayah Kabupaten Bursel ada disitu.  Karena sesuai dengan UU No 32 saat pembentukan Kabupaten Bursel, ada lima  kecamatan yakni Kecamatan Kepala Madan, Kecamatan Leksula,  Kecamatan Namrole, Kecamatan  Waesama dan Kecamatan  Ambalau.

Semua wilayah itu menjadi wilayah yang diakui secara nasional dan bukan secara adat. “Kalau bicara soal adat, maka kita akan saling mengkalim.  Dan ini tidak akan selesai,” tegasnya.

Kata dia, tujuan dari pemekaran adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat.  Bukan hanya itu pemekaran dilakukan adalah untuk memperpendek rentang kendali, yakni  rentang kendali pelayanan masyarakat, sosial, pemerintah dan pembangunan.

Bukan sebaliknya  gontok-gontokan untuk mendapatkan kekuasaan wilayah kerajaan. “Ini wilayah pemerintahan RI.  Siapapun  dia yang menjadi bupati dan wakil bupati adalah mensejahterakan masyarakat.  Itu saja,” sebut Souisa yang bakal maju menjadi calon Gubernur Maluku ini.

Pejabat Bupati Buru, Ismael Usemahu dalam pertemuan itu tidak terlalu banyak berbicara. Dihadapan tim Kemendagri RI, Usehamu mengaku baru dipercayakan oleh pemerintah pusat sebagai pejabat di Kabupaten Buru. “Saya ini sejak Februari lalu  baru dilantik sebagai  pejabat bupati sehingga belum mengetahui banyak tentang permasalah batas wilayah termasuk dua desa yang disengketakan itu,” akuinya.

Kendati begitu, Usemahu menyerahkan sepenuhya kepada Pemprov Maluku dan Kemendagri RI untuk memutuskan batas wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten Bursel. “Kita serahkan sepenuhnya kepada Pemprov Maluku dan Kemendagri RI dengan bukti serta dokumen yang akan diserahkan untuk memutuskan batas wilayah dua kabupaten ini,” tegasnya.

Sementara itu, ketegangan mulai terlihat ketika tim dari Kemendagri RI memberikan kesempatan kepada anggota DPRD baik dari Buru maupun Bursel guna menyampaikan pikiran terkait  penyelesaian masalah perbatasan. Anggota DPRD Bursel Samy Latbual, Faisal Souwakil maupun Hajadat Makasar serta Muhajir Bahta  tetap mempertahankan Desa Waehotong dan Batu Karang  merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kabupaten Bursel.

“Dua desa ini pada saat proses pemekaran dan  penyerahan aset kepada Pemkab Bursel diserahkan langsung baik fisik maupun masyarakatnya. Kenapa harus dipersoalakn lagi,” tegas mereka.

Bahkan mereka juga menilai ada permaian yang dilakukan teruatama di Kemendagri RI. Karena ada berkas yang dimasukan oleh Pemkab Bursel dibiarkan tercerer begitu saja. “Saya kira ada permainan, karena ada berkas yang kita masukan tetapi dinyatakan hilang oleh  Kemendagri RI,” kesalnya.

Tak mau kalah, anggota DPRD Buru Jafar Nurlatu dan Junaidi Rupilu juga tetap mempertahankan dua desa yang disengekatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Buru. Alasan mereka ada  keputusan gubernur yang telah menetapkan dua desa itu masuk dalam wilayah Kabupaten Buru.

“Saya kira kita harus melihat keputusan gubernur terkait dengan penetapan batas wilayah antara Kabupaten Buru dan Bursel,” tegas keduanya.

Kendati sempat  tegang, namun suasana kembali mendingin setelah adanya lima kesepakatan yang dibangun kedua belah pihak dengan Pemprov Maluku maupun Kemendagri dalam pertemuan  itu. Kelima kesepakatan itu yakni Pemkab Buru, Pemkab Bursel dan Pemprov Maluku sepakat menyelesaikan batas  wilayah tahun 2017.

Kemudian Pemkab Buru dan Pemkab Bursel sepakat melakukan verifikasi dokumen dan verifikasl faktual dari ujung Barat ke timur Pulau Buru secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah pusat dan Pemprov Maluku serta hasilnya dituangkan di dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani bersama.

Selanjutnya, penyampaian dokumen pendukung kepada Kemendagri RI akan dilakukan Pemkab Buru dan Pemkab Bursel melalul Pemprov Maluku selambat-lambatnya minggu ketiga bulan April 2017. Keempat, sebagai tindak lanjut, verifikasi lapangan akan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Mei 2017.

Dan terakhir, selama proses penyelesaian batas wilayah, kedua pemerintah kabupaten wajib dan bertanggung jawab memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Lima kesepakatan ini ditandatangani Bupati Tagop Soulisa, Pejabat Bupati Ismael Usemahu serta sejumlah pihak terkait.

Simanjuntak kepada wartawan usai pertemuan mengatakan, ada langkah baru  yang akan diambil  tanpa mengabaikan dokumen-dokumen yang ada. “Intinya ini untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat tenang dalam melakukan kegiatan, pemerintah juga tahu batas pengelolaan administrasi pemerintahannya.

Kita akan sama-sama lihat dokumennya dan lapangan seperti apa. Kita sesuaikan dengan garis paling ideal untuk mengakomodir kedua pemerintah kabupaten,’’ terangnya.(ESI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!