PKB Kawal Aspirasi Rakyat Maluku – Ambon Ekspres
Hukum & Politik

PKB Kawal Aspirasi Rakyat Maluku

AMBON, AE–Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, sejumlah aspirasi masyarakat Maluku ke pemerintah pusat akan dikawal. Oleh karena itu, dia berharap PKB bisa menambah lagi wakilnya di DPR lewat Pileg 2019 nanti.

Dikatakan, beberapa Sumber Daya Alam (SDA) Maluku bisa menjadi nilai jual dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat untuk pengelolananya, adalah kelautan, perikanan, periwisata dan minyak dan gas (migas).

Oleh karena itu, setiap bertemu Presiden Joko Widodo, dia selalu menyampaikan pengelolaan SDA yang memberikan dampak positif dan besar bagi rakyat. “Setiap kita ketemu Presiden yang selalu kita sampaikan adalah sumberdaya alam. Untuk Maluku mungkin kelautan, perikanan, pariwisata dan migas,” ungkap Muhaimin saat diskusi tingan dengan Pemimpin Redaksi (Pemred) Nasri Dumula beserta staf redaksi dan iklan di ruang rapat kantor Ambon Ekspres, Selasa (4/4).

Kepastian dampak ekonomi dari pemanfaatan SDA, kata mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, harus jadi perhatian dan dipikirkan bersama. Sebab, menurut dia, pemanfataan SDA di Indonesia sejauh ini belum memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Dia mencontohkan, daerah provinsi di Kalimantan yang menjadi penghasil batubara terbesar, namun listik dan di sana masih saja padam. Sejak 1990 hingga saat ini, Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur bergantung pada sektor ekonomi berbasis sumber daya tak terbarukan.

“Misalnya di Kalimantan yang merupakan perusahaan batu bara, listrik saja gak punya. Masih mati lampu. Lalu kebun Karet di Sumatera dan sawit yang membuat orang kaya bertriliunan itu, tapi rakyatnya gak dapat apa-apa. Kalau istilah saya di PKB adalah kutukan sumber daya alam,” ucap Cak Imin.

Di Maluku, sebut dia, yang paling menonjol saat ini adalah SDA sektor perikanan (ikan) dan minyak. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku, Maluku sebagai penyumbang terbesar perikanan di Indonesia, yakni 30,76 persen.

Dia menjelaskan, semangat otonomi daerah adalah, pendelegasian wewenang pemerintah pusat untuk daerah. Daerah mengelola sendiri SDA. Tapi kemudian ditarik lagi ke pusat, karena alasan kerusakan lingkungan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

“Makanya harus dicari cara lain supaya bisa memanfaatkan SDA alam secara maksimal. Dulu, kita kira otonomi daerah itu agak cepat, belajar dari beberapa negara maju itu bisa tumbuh, ”katanya.

AGENDA MUSWIL
Sementara itu, ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Maluku, Basri Damis mengatakan, sejumlah kebijakan urgen akan dibahas dalam Musyawarah Wilayah (Muswil). Ini akan menjadi rekomendasi bagi DPP PKB maupun kader PKB di DPR RI.

Antara lain, menyiapkan strategi untuk mengawal realisasi peningkatan 50 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku berdasarkan perhitungan luas laut. Tidak hanya dari sisi fiskal, tapi juga secara politis. “Ini dijanjikan oleh Presiden Jokowi untuk direalisasikan pada tahun 2018.

Tapi, kan hak bagian penting kami juga di DPR. Melalui bapak ketua umum, Insyah Allah kita akan mengawal proses ini, sehingga pada tahun 2018, DAU dihitung dari luas bisa direalisasikan,” ungkap Basri.

DAU Maluku tahun 2016 hanya Rp 1.260.897.986 dan akan mengalami peningkatan sebesar 50 persen jika telah ditetapkan dalam aturan. Selama ini, DAU dihitung berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk.

Padahal, di dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya Bab V telah disebutkan penghitungan DAU juga berdasarkan luas laut. Itu tertuang dalam ayat (2) penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi berciri kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah lau

Peningkatan DAU Maluku ini, dinilai wajar. Pasalnya, daratan Maluku hanya 7 persen yang terdiri dari 1.430 pulau. Sedangkan luas lautan mencapai 93 persen. “Karena dengan anggaran yang terbatas, kita tidak bisa membangun Maluku yang sangat luas ini. Sehingga perhitungan DAU, harus dihitung dari luas laut,” jelas Damis.

Selain itu, muswil juga akan membahas strategi perjuangan provinsi Maluku Tenggara Raya. Menurut dia, pemekaran provinsi baru ini seiring dengan semangat pembangunan Jokowi lewat Nawacita, yakni menjaga wilayah perbatasan dan terluar dari ancaman negara tetangga.

“Dengan disparitas wilayah yang luas dan rentang kendali dari kebijakan Jokowi untuk wilayah perbatasan dan terluar, maka ini merupakan salah satu agenda dalam Muswil. Ini merupakan dua masalah krusial,” tandasnya.
Disamping itu, pembangunan yang berorientasi pada lingkungan tidak luput dari agenda Muswil.

Dia menyebut, persoalan lingkungan akibat pertambangan emas di Gunung Botak, Pulau Buru dan di Pulau Romang, Maluku Barat Daua menjadi fakta yang memilukan. “Kemudian, hak-hak masyarakat adat di Romang dengan adanya eksplorasi pertambangan emas di sana. Itu tidak terpisahkan dari draft-draft Muswil,”terangnya.

KAWAL DANA DESA
Pada kesempatan itu, Muhamimin mengingatkan kader PKB agar bekerja keras untuk meraih suara dan kursi signifikan di Pileg. Untuk DPRD Provinsi, dia berharap PKB bisa satu fraksi utuh.
Sementara dari aspek infrastruktur, kader PKB diminta membentuk kepengurusan hingga tingkat desa.

Sebab, pengurus desa yang menjadi ujung tombak. “Karena desa adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan harapan terbentuk Kader Penggerak Desa (KPD) di pengurus desa. Karena PKB berkepentingan, semua program pemerintah, termasuk Anggaran Desa (AD) itu tepat sasaran,” pungkas mantan wakil ketua DPR itu.(TAB)

Click to comment

Most Popular

To Top