Guru MTB Tuntut Hak – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Guru MTB Tuntut Hak

AMBON, AE–Ratusan tenaga pendidik yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) melakukan aksi damai di Kantor Bupati MTB, kemarin.

Mereka mempertanyakan tunjangan sertifikasi dari tahun 2016 lalu, yang hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah.

Informasi yang diperoleh koran ini, aksi damai itu dimulai sekira pukul 09.00 WIT dari salah satu kawasan di Saumlaki, MTB. Para guru ini, kemudian melakukan long march, melewati jalan protokol dengan membawa sejumlah tulisan tentang nasib mereka yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Apalagi hak-hak mereka, yang seharusnya diterima sesuai waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, malah belum juga diterima. Long march berakhir di kantor bupati.

Dikantor bupati, para guru ini berorasi secara bergantian. Dalam orasi mereka mendesak agar pemerintah kabupaten segera melunasi tunjangan sertifikasi mereka, mulai dari pertengahan 2016 lalu hingga saat ini. “Pak bupati dan kepala dinas yang terhormat, dimana tunjangan sertifikasi kami dari triwulan III dan IV tahun 2016. Berikan kepada kami. Itu uang kami. Itu hak kami, jangan disimpan,” teriak salah satu pendemo.

Menurut pendemo, bukan hanya soal tunjangan sertifikasi guru melainkan sejumlah hak-hak para tenaga pendidik yang berada di kabupaten bertajuk Doan Lolat itu ternyata sengaja diperlambat oleh oknum-oknum pejabat yang ada dilingkup Pemkab MTB.

“Jangan sengsarakan kami. Jangan siksa kami. Berikan apa yang menjadi hak kami. Selama ini kita terus bersabar. Namun kesabaran kami harus sampai kapan. Kami juga manusia,” kata pendemo.

Pendemo juga menuntut Pemkab MTB, untuk segera mencairkan tunjangan perbatasan yang tak kunjung cair sejak tahun 2015 lalu. “Kami minta supaya tunjangan khusus perbatasan juga dicairkan, karena sebagian guru sudah menerimanya. Namun sebagian besar belum terima. Bupati harus transparan soal dana-dana itu,” tandas mereka.

Aksi damai para guru mendapat pengawalan ekstra ketat dari ratusan personil aparat keamanan, baik dari Polres MTB maupun Kodim 1507/Saumlaki. Aksi ratusan tenaga pendidik bereakhir sekira pukul 13.30 WIT.
Kapolres MTB, AKBP Herry Dian Dwiharta mengatakan, aksi para guru itu berlangsung tertib dan aman terkendali.

“Personil yang kami turunkan itu sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK), kemudian diback up rekan-rekan dari TNI. Aksi mereka (para guru), di mulai sekira pukul 09.00 WIT dan berakhir 13.30 WIT. Berlangsung aman terkendali. Para guru ini, bubar dengan tertib dan langsung balik kerumah mereka masing-masing,” kata Herry saat dihubungi Ambon Ekspres.

Dirinya juga menghimbau, kepada para guru dan seluruh masyarakat yang ada di MTB untuk tetap menjaga situasi dan kondisi keamanan yang ada didaerah itu. “Saya juga menghimbau kepada para guru dan seluruh masyarakat yang ada agar tetap menjaga situasi dan kondisi keamanan yang ada. Apalagi kita baru saja melewati proses pilkada. Kita semua harus menahan emosi,” pintahnya.

Diketahui, hingga aksi para guru itu selesai, mereka tidak bertemu dengan Bupati MTB, Bitzael Silvester Temmar karena sedang mengikuti Musrembang bersama Gubernur Maluku.

Sebelumnya seperti diberitakan koran ini, ratusan guru jenjang SD, SMP dan SMA serta pengawas di MTB terutama di Tanimbar Utara hingga kini belum menerima tunjangan sertifikasi guru triwulan III (Juli-Agustus-September) dan Triwulan IV (Oktober-November-Desember) tahun 2016 kini belum juga diterima oleh para guru setempat.

‘’Tidak tahu mengapa sehingga para guru di MTB khususnya di kawasan Tanimbar Utara belum menerima tunjangan sertifikasi. Padahal saat ini kita sudah harus menerima triwulan I (Januari-Februari-Maret) tahun 2017,’’ tandas Sianmassa, salah satu guru di MTB kepada koran ini, kemarin.

Dia mengaku, para guru telah mengadu hal ini langsung ke Kepala Dinas Pendidikan MTB dan PGRI setempat. Namun tidak mendapat penjelasan yang pasti. ‘’Kita hanya mendapat penjelasan bahwa dinas dan PGRI MTB senantiasa memperhatikan kesejahteraan para guru. Penjelasannya seperti itu, konkritnya kita belum menerima sertiftifikasi tersebut,’’ tandasnya.

Kabid SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Nus Kesaulija yang dihubungi mengatakan, dana sertifikasi tahun 2016 itu ditangani langsung oleh kabupaten/kota. ‘’Untuk penyaluran dana sertifikasi, dinas (Dikbud Maluku) tidak mengetahuinya. Namun yang pasti dana tersebut ada dan silahkan ditanyakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten MTB,’’ katanya.

Dijelaskan, dana sertifikasi jenjang SD – SMA/SMK tahun 2016 menjadi tanggungjawab dinas pendidikan kabupaten/kota. Nantinya di tahun 2017 ini, barulah ditangani dikbud provinsi. Menurutnya, saat ini dikbud provinsi sedang melakukan proses untuk disalurkan dana tersebut kepada seluruh kabupaten/kota teristimewa bagi guru penerima sertifikasi. “Sekali lagi, dana sertifikasi guru tahun 2016 itu ditangani oleh kabupaten/kota,” tandasnya.(AHA/PRO1)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!