Herman Belum Bersikap – Ambon Ekspres
Politik

Herman Belum Bersikap

Terkait Pilgub 2018

AMBON, AE— Tim Herman Adrian Koedoeboen sudah bekerja di lapangan. Atribut sosialisasi disebarkan di 11 kabupaten/kota di Maluku. Bahkan, namanya sudah menjadi perbincangan di desa-desa.

Herman dikabarkan juga telah membangun komu- nikasi intim dengan Abdullah Vanath, mantan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dua periode. Beberapa orang dekat Vanath mengaku, kedua figur ini sudah sepakat berpasangan.

Tapi, Herman justru belum bersikap. Dia masih konsentrasi menjalankan tugasnya sebagai jaksa di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. “Ini konsentrasi terbagi karena lagi jalankan tugas. Di sini padat banget jadi,” kata Herman saat dihubungi Ambon Ekspres via seluler, Kamis (6/4).

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) Kejagung RI itu mengatakan, masih menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan sikap maju sebagai calon Gubernur Maluku 2018. “Nanti kita ketemu baru bicara-bicara. Nanti tunggu waktu yang tepat baru kita bersikap bagaimana toh,” singkat mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo dan Wakil Kajati Maluku itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga kemarin, baik Herman maupun Vanath menyatakan sikap secara resmi untuk berpasangan dan maju di Pilkada Maluku. Namun, tim mereka sudah bekerja.

Ditengah upaya tim kedua figur ini menggenjot akseptabilitas dan elektabilitas melalui penyebaran baliho, kalender dan spanduk di 11 kabupaten/kota, maupun di media sosial, muncul isu kotak kosong atau pemilihan dengan calon tunggal. Dengan kalkulasi politik, Golkar dan PDIP Perjuangan akan berkoalisi.

Bagi mereka, itu merupakan bagian dari ketakutan balon gubernur petahana, Said Assagaff. Tak hanya terhadap kekuatan Herman dan Vanath, tapi juga kekhawatiran tidak mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan. Sebab, jika berkoalisi, tentu Assagaff akan menang dengan mulus.

DPD PDIP KAGET
Sementara itu, internal PDI Perjuangan Provinsi Maluku belum membicarakan kandidasi pilgub tahun depan. Meski demikian, informasi tidak resmi menyebutkan jika sejumlah kader partai ini, termasuk Herman Koedoeboen telah disurvei.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI Perjuangan Maluku, Hendrik Sahureka mengaku, tidak tahu survei DPP yang disebut-sebut mengunggulkan Herman itu. “Sore Bung. Beta (saya) juga kaget berita itu bung. Karena memang tidak tahu kalau ada survei. DPD secara organisatoris juga belum tahu,” kata Sahureka ketika dikonfirmasi.

Sahureka menjelaskan, mekanisme penetapan dan pemberian rekomendasi kepada calon kepala daerah melalui beberapa tahapan. Baik untuk pilkada kabupaten/kota (bupati dan walikota) maupun pilkada gubernur.

Untuk pilkada gubernur, DPD yang berwenang. Tahapannya terdiri dari penjaringan dan penyaringan. Penjaringan meliputi pembukaan pendaftaran bakal calon dan DPD mendekati tokoh yang punya potensi untuk dicalonkan. Direncanakan, penjaringan dimulai pada Mei nanti.

“Jadi, membuka pendaftaran bagi siapa saja yang mau mendaftar. Kemudian, ada tokoh-tokoh masyarakat yang berkualitas untuk dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur kita dekati secara personal. Tentunya lewat hasil rapat dan keputusan DPD,” jelas dia.

Setelah itu, dilanjutkan dengan penyaringan. Di dalamnya ada mekanisme survei. Persyaratan ini merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan rekomendasi.

Tahapan-tahapan itu menghasilkan lima nama yang ditetapkan oleh DPD. Kemudian dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Di DPP, pasangan kandidat mengikuti serangkaian tes atau ujian, baru kemudian DPP menetapkan satu pasangan calon.

“Hasil penyaringan kita ajukan lima pasangan calon ke DPP. Setelah itu, baru DPP memilih satu pasangan calon untuk direkomendasikan.

Disinggung soal informasi DPP telah lakukan survei, mantan anggota DPRD Maluku itu mengaku, tidak masalah. Apalagi jika itu merupakan strategi partai. “Memang di internal PDIP ini banyak intelejen. Jadi bisa saja mereka lakukan survei secara diam-diam. Dan kalau itu merupakan strategi dilakukan oleh DPP, kan sah-sah saja,” terangnya.(TAB)

Most Popular

To Top