Kadishut Dituntut 6 Tahun Penjara – Ambon Ekspres
Amboina

Kadishut Dituntut 6 Tahun Penjara

AMBON, AE--Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Buru menuntut Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Buru Selatan, M Tuhasamu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Tuntutan dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (7/4).

Selain Tuhasamu, JPU juga menuntut dua terdakwa lainnya yakni bendahara pengeluaran, Syarief Tuharea dan PPTK Januar Risky Polanunu dengan pidana penjara yang sama. Keduanya juga dituntut membayar uang pengganti masing-masing senilai Rp 20 juta dengan ketentuan apabila tidak dikembalikan dalam jangka satu bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan hukuman tambahan pidana penjara selama masing-masing 3 bulan.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU, Daniel Sinaga dipimpin hakim RA Didi Ismiatun yang didampingi Cristina Tetelepta dan Benhart Panjaitan. Ketiga terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Pileo Piostes Noija dan Benny Tasikjawa.

JPU dalam amar tuntutanya menyatakan, ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana reboisasi dan pengkayaan hutan tahun 2010 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 40 juta. “Menuntut ketiga terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaiman diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Primer),” ungkap JPU saat membacakan tuntutanya.

Menurut JPU, proyek di kawasan Desa Namrinat dan Dusun KM 9 seluas 444 hektar itu terbukti dilakukan dengan cara-cara yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dimana, bibit jenis kayu-kayuan berupa Gamelia, Mahoni dan MPTS berupa Jambu Mete yang didatangkan oleh CV Agoeng tidak tersertifikasi. Selain itu, jumlah bibit yang didatangkan tidak sesuai dengan kontrak.

Terhadap perbuatan ketiga terdakwa dalam jabatanya telah mengakibatkan perekonomian daerah atau negara senilai Rp 40 juta dari total dana senilai Rp 2,6 miliar.
Setelah mendengar pembacaan tuntutan oleh JPU, majelis hakim langsung menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan pembelaan atau pleidooi dari terdakwa melalui penasehat hukumnya.(MG1)

Most Popular

To Top