KPK Tetapkan Mantan Kepala BPPN Tersangka Kasus BLBI – Ambon Ekspres
Nasional

KPK Tetapkan Mantan Kepala BPPN Tersangka Kasus BLBI

AMEKS ONLINE, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syarifuddin Arsyad Temenggung (SAT) sebagai tersangka. Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

“KPK menetapkan SAT sebagai tersangka. Tersangka SAT selaku Ketua BPPN. Diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan pers di kantornya, Selasa (25/4).

Basaria mengatakan, SAT diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 triliun.  “Atas penerbitan SKL diduga merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya Rp3,7 triliun,” papar Basaria.

Sjamsul Nursalim merupakan pemilik BDNI. Bank itu adalah salah satu yang mendapat SKL BLBI senilai Rp 27,4 triliun. SKL terbit pada April 2004 dengan aset yang diserahkan diantaranya PT Dipasena (laku Rp2,3 triliun), GT Petrochem dan GT Tire (laku Rp 1,83 triliun).

Atas perbuatannya, Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Seperti diketahui, KPK menyelidiki penerbitan SKL BLBI kepada sejumlah pengusaha, yang diterpa krisis 1997-1998, sejak 2013 silam. Setidaknya ada 48 bank yang menerima bantuan Bank Indonesia, dengan total Rp147,7 triliun.

Sejumlah pejabat BPPN hingga menteri era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri pun telah dimintai keterangannya.

SKL BLBI dikeluarkan BPPN di era Megawati, berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. SKL tersebut dipakai Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ SP3) terhadap sejumlah debitur bermasalah.

Berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, dari Rp147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan, Rp138,7 triliun dinyatakan merugikan negara. (Fajar/jpg/ae)

Most Popular

To Top