Rahayaan : Pemberhentian Sekot Ada Alasan – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Rahayaan : Pemberhentian Sekot Ada Alasan

Walikota Tual Adam Rahayaan

AMEKS ONLINE, -Walikota Tual Adam Rahayaan mengatakan, memiliki alasan yang kuat untuk memberhentikan Sekretaris Kota (Sekot) Tual, Basri Aldy Bandjar dari jabatannya. Surat Keputusan (SK), pemberhentian juga akan segera diberikan setelah dilaporkan kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff.

Rahayaan menjelaskan, pemberhentian sekot dari jabatannya karena telah melakukan pelanggaran yang cukup besar. Yakni tidak pernah masuk kantor maupun memberikan laporan kepada dirinya sebagai atasan. “Sudah lebih dari tiga bulan terakhir tidak ada komunikasi antara yang bersangkutan dengan saya. Baik lewat telephone maupun SMS serta masuk ruangan walikota. Kemudian berangkat melaksanakan tugas diluar daerah tanpa melapor maupun memberitahukan saya, terus SPPDnya siapa yang tandatangan ? Saya tidak mengetahui hal itu,” kata Rahayaan ketika dihubungi koran ini, Selasa (25/4) kemarin.

Menurut dia, Sabtu pekan lalu, dirinya mengundang Bandjar untuk rapat  dengan tujuan agar segera sterilkan keadaan agar pemerintahan berjalan baik seperti semula. ‘’Karena tidak hadir saya anggap saya sebagai kepala daerah, makanya langkah itu diambil,” bebernya.

Rahayaan menanadaskan, sesuai amanat undang-undang, tugas dari setiap pimpinan unit termasuk sekot, harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala daerah. Namun dia menilai yang dilakukan Bandjar seenaknya saja. “Dirapat itu saya katakan, saya tidak lagi menggunakan sekot. Nah saya tunggu setelah saya konsultasi dan laporkan kepada pak gub (gubernur red), dulu. Nanti baru ada petunjuk selanjutnya. Lisan sudah, tertulisnya nanti segera susul,” terangnya.

Disinggung soal motif pemberhentian karena sekot telah membuat kalender dan sejumlah baliho ucapan di Kota Tual, Rahayaan mengaku, hal itu bukan menjadi alasan utamanya, untuk memberhentikan Bandjar dari jabatannya. “Dia (Bandjar red), sudah pernah menyampaikan di RRI Tual, bahwa akan maju di Pilwalkot 2018. Kemudian kalender dan spanduk yang bertuliskan, riwayat jabatan dan sebagainya. Apakah itu bukan langkah untuk maju. Saya sebagai seorang politisi menilai ini langkah untuk terlibat dalam politik praktis,” bebernya.

Padahal, kata dia, sebagai seorang ASN, semestinya tidak perlu untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. “Netralitas ASN itukan sangat penting. Tetapi kalau ASN yang sudah terlibat itu bagaimana lagi. Apakah tidak akan menyalahi aturan yang ada ?  Nah dengan sejumlah persoalan itu, makanya saya mengambil sikap. Namun untuk selanjutnya tunggu nanti setelah mendapatkan arahan dari pak gubernur,” tutup dia.

Gubernur Maluku Said Assagaff yang dikonfirmasi terkait tindakan Walikota Tual itu, mengaku belum menerima laporan secara detail. Dirinya menyarankan agar berkomunikasi secara langsung dengan Sekda Maluku Hamin Bin Tahir. Hamin yang dihubungi belum juga merespon. Begitu pula dengan Karo pemerintahan.

Karo Humas dan Protokol Pemprov Maluku, Jasmono mengaku belum bisa mengomentari hal tersebut lebih jauh karena belum menerima laporan secara jelas. Dirinya hanya baru mengetahui pemberhentian Sekot Tual melalui media massa. “Nanti saya konfirmasi lagi sama pak gub atau pak sekda dulu, baru saya bisa sampaikan karena kami juga baru mengetahui pemberhentian Sekot Tual dari media massa. Yang pasti semua itu ada mekanismenya dan diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Jasmono di kantor Gubernur Maluku, sore kemarin.

Sementara itu, pasca pemberhentian Basri Adli Banjar, pelayanan publik di pemerintahan lumpuh total. Pantauan koran ini, Balai Kota Tual nampak terlihat sepi.

Sekretariat kota yang seyogiannya merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah itu kini tidak berjalan normal seperti biasanya.

Selain itu, Bandjar juga terlihat sudah memulangkan aset daerah yang dipergunakan yakni mobil dinas dan mengambil barang-barang miliknya di ruang kerjanya. Kepada wartawan, dia mendesak Walikota Tual Adam Rahayaan untuk segera memberikan SK pemberhentiannya sehingga tidak mempermalukan maupun memberikan hukuman secara sosial kepadanya. “Sampai dengan saat ini, pak walikota belum memberikan surat pemberhentian saya sebagai sekda. Walikota telah melakukan pembohongan publik. walikota pengecut. Karena saat rapat dengan walikota mengatakan saya diberhentikan dari sekot. Tapi sudah lebih dari 24 jam SK belum diterima,” kata dia.(AHA/WHB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!