Wakil Rakyat Pertanyakan Pengoperasian Kapal Listrik – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Wakil Rakyat Pertanyakan Pengoperasian Kapal Listrik

Kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Palnt/MVPP "Aradeniz Powership Zeinep Sultan" yang sudah tiba di perairan Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah

AMEKS ONLINE, Kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Palnt/MVPP  “Aradeniz Powership Zeinep Sultan” sudah tiba di perairan Desa Waai, Pulau Ambon sejak 15 Maret 2017. Kapal dengan dengan kapasitas 60 Mega Watt (MW) itu didatangkan untuk membantu mengurangi krisis listrik yang terjadi baik di Kota Ambon dan beberapa wilayah Maluku Tengah. Namun hingga saat ini kapal tersebut belum juga dioperasikan guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Komisi B DPRD Maluku mempertanyakan pihak PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang hingga kini belum mengoperasikan kapal tersebut. Apalagi sebelumnya telah dijanjikan pengoperasian akan dilakukan April 2017 ini.

Wakil Ketua Komisi B, Abdulah Marasabessy mengatakan, kapal pembangkit listrik bukanlah solusi permanen untuk meningkatkan sistem kelistrikan di Ambon. Akan tetapi dengan adanya tambahan daya sebesar 60 MW  dari kapal itu maka dipastikan pasokan listrik di Kota Ambon dan sekitarnya akan lebih baik.

Dirinya mempertanyakan janji PLN yang akan mengoperasikan kapal pada bulan April ini namun hingga saat ini belum terealisasi. Apalagi, kata dia, kapal yang didatangkan pemerintah lewat PLN itu telah menghabiskan biaya yang cukup besar. “Pemerintah bersama PLN telah menyewa kapal ini selama 5 tahun dari PT Karpowership Indonesia dengan biaya yang begitu besar asal bisa memasok kebutuhan listrik di Maluku khususnya di Kota Ambon. Namun sangat disayangkan jika tidak segera dioperasikan. Ini yang perlu ditanyakan ada apa?” ujar Marasabessy kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Rabu (26/4).

Dikatakan, jika keterlambatan pengoperasian kapal tersebut  akibat dari persoalan teknis, tentu PLN  harus segera mencari solusi agar kapal pembangkit listrik itu segera difungsikan. Jika kedepan masih terjadi keterlambatan, komisi B akan memanggil pihak PLN untuk mempertanyakan hal itu. “Harus diminta penjelasan dari pihak PLN. Apa alasan mereka sehingga kapal itu hingga kini belum juga difungsikan. Padahal, kedatangan kapal itu sudah lebih dari 1 bulan,” tandas dia.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi B, Sudarmo bin Yasin. Dia mengatakan, PLN harus mempertanggunjawabkan apa penyebab sehinga kapal itu belum dioperasikan. Sebab bila terlambat akan merugikan negara yang sudah mengeluarkan anggaran begitu besar. “Harus ada kejelasan dari pihak PLN untuk mempertanggungjawabkan mengapa kapal itu belum juga beroperasi hingga kini. Kalau dari waktu kedatangananya sampai saat ini belum difungsikan, lalu dalam sistim kotraknnya dihitung tentu ini sudah merugikan negara. Dan sangat tidak sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat untuk melayani kelistrikan di daerah ini,” ungkapnya.

Sementara Humas PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Eduard  Peea, yang dikofirmasi koran ini, via telepon maupun SMS, tidak merespons.(WHB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!