Anggaran Nihil, Pilgub Terancam Molor – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Anggaran Nihil, Pilgub Terancam Molor

AMEKS ONLINE.—Tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018, terancama molor. Pasalnya, anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, tidak ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku 2017. Padahal tahapan dimulai September 2017.

KPU Provinsi Maluku selaku penyelenggara, telah mengusulkan kebutuhan anggaran pilgub sejak September 2016 sebesar Rp 388 miliar. Setelah dirasionalisasi, berkurang menjadi Rp 285 miliar.
Anggaran ini sudah termasuk untuk KPU 11 kabupaten/kota di Maluku. Dengan rincian, Rp 99 miliar untuk tahapan di tahun 2017. Sisanya Rp 186 miliar digunakan untuk tahapan di 2018.

KPU juga telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk rapat di komisi A DPRD Maluku untuk membahas kesiapan anggaran. Namun, saat penetapan APBD 2017, anggaran pilkada nihil. “Usulan sudah disampaikan pada September 2016. Kemudian, diusul lagi pada Oktober 2016. Lalu, KPU cek, apakah masuk dalam APBD 2017, ternyata nol. Nihil,” kata Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan via seluler, Kamis (27/4).

Musa menyatakan, dari 17 provinsi yang menggelar pilkada Gubernur 2018, hanya Pemprov Maluku yang belum menyiapkan anggaran. “Iya betul. Satu-satunya dari 17 provinsi yang pilkada belum ada anggarannya, adalah Maluku,” ungkap Musa.

Persetujuan dan pencairan anggaran, kata Musa, merupakan urusan DPRD dan Pemprov Maluku. Namun, dia mengingatkan dan berharap, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat ditanda tangani pada bulan Agustus.

Sebab, lanjut dia, tahapan pilkada akan dimulai September. Tahapan-tahapan seperti pembentukan lembaga ad hoc (tidak permanen), yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), serta verifikasi berkas pencalonan dari jalur perseorangan atau independen membutuhkan anggaran tidak sedikit. “Jadi, Rp 99 miliar untuk tahapan di 2017, diantaranya pembentukkan PPK, PPS, PPDP, verifikasi bakal calon perseorangan dan keperluan administrasi. Jadi, Agustus sudah harus tanda tangan NPHD antara KPU dan pemerintah daerah (provinsi),” jelasnya.

Rancangan anggaran pilgub 2018, kata dia, sudah dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak.

Anggaran Rp 258 miliar ini, melambung tinggi dari anggaran pilgub 2013 yang hanya Rp 116 miliar. Ini dikarenakan kenaikkan honor penyelenggara ad hoc dan belanja kebutuhan pilkada. “Hitungan KPU, anggaran itu sudah mencukupi sampai selesai pilgub,” tambah dia.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Fadly Silawane mengatakan, pihaknya juga telah mengusulkan anggaran ke pemerintah provinsi. Termasuk untuk pilkada Bupati Maluku Tenggara dan Walikota Tual yang diselenggarakan juga di 2018.

Namun, hingga kemarin belum ada kepastian dari Pemprov Maluku. Olehnya itu, kata dia, dalam waktu dekat Bawaslu akan berkoordinasi dengan Pemprov Maluku untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk lembaga pengawasan pemilu itu.  “Sampai sekarang belum ada kepastian yang disepakati. Dalam waktu dekat, Bawaslu Maluku akan korrdinsi dengan Pemda untuk memastikannya. Termasuk juga koordinsi dengan pihak legislatif (DPRD),” singkat Fadly.
APBD PERUBAHAN

Anggota Komisi A DPRD Maluku, Amir Rumra mengaku, rencana kebutuhan anggaran pilgub sudah disampaikan KPU ke komisi. Hanya, karena anggaran itu bersifat hibah, sehingga akan dibahas dan ditetapkan dalam APB 2017 perubahan. “Karena ini dana hibah, jadi nanti dibahas dalam APBD perubahan. Dalam waktu dekat sebelum Agustus dan sebelum tahapan pilkada,” ujar Rumra.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, usulan anggaran  KPU harus direalisaiskan oleh pemprov. Pasalnya, menurut dia, pilgub Maluku membutuhkan banyak  anggaran. “Anggaran yang diusulkan KPUD, harus bisa direalisasi tanpa ada pengurangan agar semua kebutuhan pilkada dipenuhi dan tahapan diselenggarakan dengan baik. Ini pilgub, tentu membutuhkan anggaran yang besar,” tukasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Hamin Bin Tahir belum membalas sms wartawan Ambon Ekspres hingga berita ini naik cetak. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sekda diharapkan bisa menjelaskan secara rinci kesanggupan anggaran daerah untuk penyelenggaraan pilkada.

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Johan Tehuayo mengatakan, pembengkakan angaran pilkada serentak bukan hanya untuk Maluku. Daerah-daerah lainnya juga demikian. Alasan kenaikan, seperti Alat Peraga Kampanye (APK) yang menjadi tanggung jawab KPU dan kenaikan honorarium penyelenggara khusus (ad hoc), menurut dia wajar saja. Tanggungan APK oleh KPU agar beban anggaran yang diberikan kepada pasangan calon sama jumlahnya. “Agar pasangan calon tidak menyediakan biaya kampanye dan dalam konteks proporsional dan adil bagi seluruh pasangan calon. Baik paslon yang merupakan figur yang memiliki modal ekonomi memadai ataupun paslon yangg tidak memiliki modal politik, semuanya bisa menggunakan sarana kampanye yang sama,” kata  Tehuayo.

Akan tetapi, kata dia, anggaran pilkada yang berasal dari dana hibah APBD itu harus dimanfaatkan secara efisien. KPU juga diharapkan melaporkan penggunaan anggaran secara jujur seusai pilkada. “Dalam konteks pengelolaan anggaran penyelenggaraan pilgub, diharapkan KPUD harus lebih berorientasi pada profesionalisme, efektifitas dan efisien. Selain itu juga mekanisme pengawasannya juga hsrus efektif,” pungkasnya.(TAB/WHB)

Most Popular

To Top