Buruh Tuntut Upah Layak – Ambon Ekspres
Berita Utama

Buruh Tuntut Upah Layak

DEMO BURUH: Aksi demo buruh di depan kantor Gubernur Maluku.

AMEKS ONLINE,-Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kota Ambon diwarnai dengan aksi demo damai oleh sejumlah mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Maluku. Aksi damai ini, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang telah lewat.

Pantauan koran ini, aksi damai itu berlangsung, usai pelaksanaan upacara memperingati Hardiknas, yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon. Massa berkumpul didepan Gong Perdamaian Dunia, kemudian menuju depan kantor Gubernur Maluku, sekira pukul 09.30 WIT, Selasa (2/4).

Para pendemo menuntut agar Gubernur Maluku Said Assagaff, untuk kembali melakukan penunjauan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya sebesar Rp 1.925.000. Mereka menilai UMP rendah dan berbeda dengan provinsi lain. “Kami minta pak gubernur untuk segera melakukan peninjauan kembali terhadap penetapan UMP. Kenapa ? Karena itu, sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain. Ini sangat berbahaay dan sangat tidak adil,” teriak Korwil KSBSI Maluku, Yeheskiel Haurissa, dalam orasinya di depan gerbang kantor Gubernur Maluku.

Menurut dia, mestinya gubernur selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, lebih memperhatikan nasib buruh yang ada di Maluku.  “Ini berbahaya sekali. UMP mestinya harus sama dengan daerah lain. Bukan malah kita yang lebih rendah. Kemudian kesejahteraan para buruh juga belum diperhatikan secara maksimal oleh pihak-pihak perusahaan yang ada,” tuturnya.

Dikatakan, yang lebih parahnya lagi, UMP yang rendah ini ternyata belum dilaksanakan oleh sebagian besar perusahaan yang ada. “Kalau sudah rendah, mestinya pemerintah juga intens melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada. Mengingat ada perusaah yang masih belum membayar upah buruh sesuai dengan UMP tahun 2017 ini,” teriak orator yang lain.

Aksi didepan gerbang kantor gubernur itu, berlangsung hingga pukul 11.30 WIT. Lantaran tidak ditemui oleh gubernur maupun wakil gubernur, massa kemudian melakukan longmarch menuju kantor DPRD Provinsi Maluku guna menyampaikan aspirasi mereka. Massa juga dikawal ketat oleh puluhan personil Polri.

Dikantor DPRD, massa meminta pemerintah provinsi untuk mengevaluasi penatapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dianggap tidak sesuai.  Haurissa mengatakan, selain memperingati hari buruh, aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi buruh di Maluku.

Menurutnya, upah tersebut merupakan upah miskin yang dihadiahkan gubenur kepada 682.173 pekerja atau buruh di Maluku. Mereka menilai dengan penetapan tersebut, gubernur selaku kepala daerah, telah menjadikan keluarga buruh sebagai keluarga yang miskin. “Kami para buruh berhak menyuarkan ini,  karena UMP Maluku tahun 2017 yang ditetapkan pemerintah sangat tidak sesuai. Dan pemerintah seolah sudah  menjadikan keluarga buruh  Maluku sebagai keluarga yang miskin,” teriak Haurissa.

Pantauan koran ini,  aksi yang berlangsung selama 30 menit  didepan kantor DPRD Maluku, para demonstran akhirnya dipersilahkan untuk bertemu ketua DPRD. Pertemuan yang berlangsung di ruang komisi A itu, dipimpin ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae, Wakil Ketua DPRD Elviana  Pattiasina dan anggota Ramli Mahulette.

Dalam pertemuan itu, KSBSI mendesak Gubenur Maluku untuk meninjau kembali upah buruh yang sudah ditetapkan, karena dianggap tidak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Mereka juga meminta untuk mengevaluasi perusahaan ilegal  yang tidak memiliki kantor cabang di Maluku. Dan menegur instansi terkait,  yang selama ini dinilai lemah dalam  melakukan pengawasan terhadap perusahan ilegal itu.

Mendegar persoalan itu, Ketua DPRD Edwin Huwae mengatakan, persoalan upah buruh di negara manapun selalu menjadi masalah termasuk negara maju.  Namun baginya, DPRD selaku wakil rakyat   akan menerima aspirasi buruh di Maluku yang mana telah dengan sunguh-sungguh memperjuangkan haknya,  dengan melakukan  aksi demonstrasi untuk disampaikan kepada pemerintah.

Namun bagi dia, terkait penetapan UMP, tentunya Pemprov Maluku tidak sendiri dalam menetapkan itu. Tetapi ada juga perwakilan DPRD. Hanya saja, upah yang ditetapkan semuanya dengan berbagai pertimbangan keuangan yang ada. Tetapi  adanya tuntutan para buruh ini, menjadi atensi DPRD untuk dibahas dalam agenda rapat nanti. “Aspirasi ini tetap dijadikan sebagai atensi kami untuk dibahas dalam rapat nanti,” jelas Huwae.

Politisi PDIP ini juga menegaskan, adanya persoalan perusahan ilegal yang berkeliaran di Maluku tanpa mengantongii izin, dalam waktu dekat DPRD akan memangilnya untuk dilakukan pertemuan bersama dengan dinas tenagakerja. “Perusahaan ilegal ini kami memanggilnya untuk dilakukan pertemuan secara bersama dengan dinas tenagakerjaan. Untuk bisa mengetahui lebih jauh, aktifitas dari perusahan itu selama ini,”  ungkapnya. (AHA/WHB)

Click to comment

Most Popular

To Top