Sedih, 18,6 Persen Ruang Kelas Rusak, Mengancam Nyawa Anak SD – Ambon Ekspres
Nasional

Sedih, 18,6 Persen Ruang Kelas Rusak, Mengancam Nyawa Anak SD

Ilustrasi sekolah rusak seperti yang terjadi di SDN Balongtani, Sidoarjo, 2016. (Chandra Satwika/Ameks Online Group Jawa Pos)

AMEKS ONLINE – Perhatian pemerintah terhadap infrastruktur Pendidikan yang aman dan layak masih dipertanyakan. Sebab, dalam empat bulan terakhir, ada beberapa sekolah yang rusak. Mirisnya, beberapa sekolah bahkan berada di kawasan yang maju. Menambah panjang daftar hitam sekolah yang rusak meski sudah diperbaiki.

Sekolah yang baru saja rusak itu diantaranya adalah, SDN Paku Alam di Kota Tanggerang Selatan, SDN Cangkring II di Kabupaten Indramayu, dan SDN Ciptamargi 2 di Kabupaten Karawang yang kembali roboh, meski baru diperbaiki kurang dari 5 tahun yang lalu. Tragedi itu belum di kota lainnya.

YAPPIKA-ActionAid menduga masih banyak sekolah yang berpotensi rusak. Sebab, dari data yang dimiliki, ada 18,6 persen ruang kelas SD, 16,62 persen ruang kelas SMP di Indonesia yang rusak. ’’Setidaknya, ada 6,6 juta anak yang terancam bahaya karena belajar di ruang kelas yang rusak dan bisa roboh kapan saja,’’ Manager Program YAPPIKA-ActionAid Hendrik Rosdinar.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sejak 2014 sudah ada 105 anak korban luka dan 4 anak korban jiwa di tingkat SD dan SMP. Kondisi itu diperburuk dengan minimnya sarana meningkatkan literasi. Sebab, masih ada 45 persen SD dan 31 persen SMP yang belum memiliki perpustakaan.

’’YAPPIKA-ActionAid juga menemukan sekolah-sekolah yang tidak memiliki toilet atau toilet yang tidak layak di tiga wilayah program di Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang,’’ ungkapnya.

Data YAPPIKA-ActionAid menunjukkan, kapasitas anggaran pemerintah pusat hanya bisa memperbaiki rata-rata 9.280 ruang kelas SD per tahun, dari hampir 200 ribu ruang kelas SD yang rusak. Jika tanpa perubahan, maka butuh waktu 21 tahun untuk memperbaiki seluruh ruang kelas SD yang rusak.

Pemerintah daerah di 10 kabupaten/kota yang diteliti oleh YAPPIKA-ActionAid pada 2016, rata-rata juga hanya mengalokasikan 0,99 persen untuk perbaikan dan pembangunan ruang kelas baru. Pemerintah juga belum mewajibkan penyediaan perpustakaan dan toilet di setiap sekolah dalam Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, ada pula persoalan data sekolah yang tidak akurat dan indikasi penyalurannya dana perbaikan sekolah yang tidak tepat sasaran. Melalui pengecekan cepat di lapangan, ditemukan bahwa dua dari lima SD penerima dana perbaikan ruang kelas di Kabupaten Serang, dan tiga SD penerima dana perbaikan ruang kelas di Kabupaten Bogor, kondisinya tidak lebih parah dibandingkan 2 SD lain masing-masing di kawasan itu.

Hal tersebut menunjukkan buruknya perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana perbaikan sekolah oleh pemerintah. Menghadapi hal tersebut, YAPPIKA-ActionAid mengadakan kampanye yang bertajuk Darurat Sekolah untuk mendesak pemerintah agar bertindak dan mengatasi persoalan sekolah rusak dan memenuhi hak anak atas infrastruktur pendidikan yang aman dan layak.

Melalui kampanye itu, YAPPIKA-ActionAid mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan dan pembangunan ruang kelas baru dan memperbaiki tata kelola dana perbaikan sekolah menjadi lebih transparan dan partisipatif. YAPPIKA-ActionAid juga mengajak masyarakat untuk terlibat dengan menyampaikan pengalaman dan pendapatnya soal persoalan infrastruktur pendidikan di sosial media dan menyertakan tagar #DaruratSekolah. (dim)

Click to comment

Most Popular

To Top