Nasib Repo Diputuskan Akhir Mei – Ambon Ekspres
Berita Utama

Nasib Repo Diputuskan Akhir Mei

SAMY SAPULETTE

AMEKS ONLINE.– Nasib kasus dugaan korupsi reverse Repo fikitf senilai Rp 238,5 miliar akan ditentukan oleh  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akhir bulan Mei ini. “Taget kita pada akhir bulan ini (Mei-red) sudah ada kepastian tentang tindak lanjut penyelesaian penanganan kasus tersebut. Teman-teman wartawan silakan ikuti dan pantau saja seperti apa tindak lanjutnya,” tegas Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku, Jumat (5/5).

Menurutnya, penyelidikan terhadap kasus yang diduga merugikan keuangan negara mencapai ratusan milar ini masih dalam tahap penyelidikan. Dan kenapa kasus tersebut dihentikan sementara dalam melakukan permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait, karena menurut tim penyelidik permintaan keterangan terhadap kasus tersebut sudah cukup. “Tim penyelidik sementara menyusun atau menganalisa terhadap kasus tersebut yang akan dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan dan akan disampaikan kepada pimpinan Kejati Maluku,” jelas Samy.
Samy menegaskan, tidak ada tebang pilih dalam pelaksanaan penegakkan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Maluku dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang saat ini ditangani. “Kita tetap profesional dan transparan dalam menegakan hukum. Itu saja, silakan teman-teman ikuti,” tandas Samy.

Sebelumnya, penegakkan hukum dalam kasus ini sempat dipertanyakan. Pasalnya, jaksa kini justru lebih intens memeriksa saksi dalam kasus dugaan korupsi pada proyek Terminal Transit Passo. Padahal untuk kasus repo sudah lama mangkrak di meja jaksa.

Prakitisi hukum Hendrik Lusikooy kepada Ambon Ekspres meminta kejaksaan harus lebih transparan dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di daerah ini. Karena ini berkaitan dengan korupsi yang tentunya berkaitan dengan hak masyarakat yang telah dirampas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Yang namanya korupsi, tentunya itu berkaitan dengan masyarakat yang haknya telah dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh kerena itu, kejaksaan yang diberi kewenangan oleh negara dapat melakukan penegakan hukum secara profesional dan transparan ditengah masyarakat. Jangan hanya bisa “bernyanyi” namun pelaksanaanya tidak ada,” tegas Hendrik.

Menurutnya, Kejati Maluku harus memiliki alasan yang jelas kenapa kasus Repo masih diendapkan di meja jaksa dan penyelikannya tidak berjalan. Sebab, kasus ini sudah menjadi konsumsi publik. Publik akan terus mengawal kasus tersebut. Padahal kasus Transit Passo yang baru ditangani sudah sangat intens dilakukan penyeldikan. “Artinya sangatlah positif bila jaksa menegakan hukum dengan tidak tebang pilih. Untuk kasus repo jaksa harus memiliki alasan kenapa kasus tersebut tidak berjalan. Karena dalam aturan itu, penghentian terhadap suatu kasus itu ada tiga hal. Yang pertama, perkara sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan, kemudian tersangka sudah meninggal dunia dan yang ketiga bukan tindak pidana. Jadi jaksa harus transparan,” jelas Hendrik.

Akademisi Fakultas Hukum Unpatti, Sherlock Lekipiouw juga menegaskan, kejaksaan harus lebih profesional dalam melakukan penanganan kasus-kasus korupsi di Maluku. “Kalau pengalihan isu perlu penelusuran lebih lanjut.  Prinsipnya kejaksaan harus proporsional untuk menuntaskan kasus kasus korupsi untuk kemudian menghindari spekulasi opini publik. Intinya, kejaksaan harus transparan soal penangan kasus-kasus,” singkat Sherlock.(NEL)

Click to comment

Most Popular

To Top