Jerat Bob Tergantung Jaksa – Ambon Ekspres
Berita Utama

Jerat Bob Tergantung Jaksa

Foto NET

AMEKS ONLINE,–Jaksa dinilai tidak bernyali memproses hukum mantan Bupati Kabupaten SBB, Jacobus F Puttileihalat alias Bob. Padahal dia diduga terlibat  dalam perkara dugaan korupsi dana Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2013 di PPKAD Kabupaten SBB.

Dalam persidangan, terungkap bahwa Bob yang memerintahkan anggaran dana BTT Rp 1 miliar dari total dana Rp 2 miliar itu dicairkan. Dan dana tersebut dinikmatinya sendiri.

Tindakan Bob yang selalu tidak mau disalahkan alias lempar batu sembunyi tangan ini akhirnya terbongkar kejahatanya dalam sidang atas perkara yang diduga merugikan keuangan negera sebesar Rp 800 juta lebih dengan terdakwa mantan Kepala PPKAD Kabupaten SBB, Ronald Dirk Rumalattu.

Tindakan Bob ini sudah berulang-ulang kali. Dimana selain korupsi BTT, ada juga Korupsi Dana Bansos SBB tahun 2012 yang kala itu terungkap dalam sidang kalau dia yang menikmati dana miliaran rupia itu untuk kenyamanannya di Hotel Borobudur, Jakarta. Dua anak buahnya yakni mantan Kadis PPKAD Kabupaten SBB, Jainudin Kaisupy dan Bendahra PPKAD Kabupaten SBB, Jamrud Tatuhey yang kini menanggung akibat.

Selain itu, ada juga kasus dugan korupsi dana ADD SBB tahun 2013 yang saat ini sementara bergulir di persidnagan atas terdakwa Kepala BPMPD Kabupaten SBB, Ronaldo Silooy. Dimana, dalam fakta dana bernilai Rp 1,9 milair yang diperuntukan untuk pembayaran gaji raja dan kades serta dusun di 92 desa yang tersebar di SBB adalah kebijakan dari Bupati SBB saat itu yakni, Jacobus F Puttileihat.

Banyak kasus yang diduga kuat menjerat mantan Bupati dua periode ini. Namun, alhasil jaksa selalu mengatakan tidak memiliki bukti kuat untuk menjeratnya.

Ricahd Ririhena selaku penasehat hukum terdakwa Ronald Dirk Rumattu kepada Ambon Ekspres, Selasa, (16/5) mengatakan, penetapan Bob sebagai tersangka tergantung jaksa. Karena keterangan saksi dan terdakwa sudah menjadi petunjuk untuk menetapkan Bob sebagai tersangka. “Saya pikir bahwa, penetapan Bob sebagai tersangka itu tergantung jaksa. Karena mereka punya kewenangan bukan kami. Kalau itu kembali kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik ketetrangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang sudah menyatakan dana Rp 1 milair itu diterima dan menjadi pengawasan dari Bob,” kata Richard.

Dia mengaku kesal dengan tindakan JPU, yang tidak menghadirkan Bob dalam persidangan. Padahal dia di BAPkan saat penyidikan. JPU hanya berlasan sudah panggil akan tetapi tidak hadir. Menurutnya, kehadiran Bob sangat penting bagi pembuktian perkara ini. Karena jelas Bob yang menikmati dana tersebut sebagaiman terungkap dan disaksikan oleh terdakwa dan mantan kepala Bank Maluku Cabang Piru, Isak Saleky dan Woddy Timisella yang adalah ajudan dari Bupati SBB.

Menurut dia, semua saksi menerangkan seperti itu. ‘’Dengan demikian, dalam pembuktian keterlibatan Bob nantinya kami akan mengajukan satu alat bukti yakni hasil audit dari BPK RI yang ditujukan kepada pimpinan. Pimpinan itu kan, yakni bupati dan ini bagi kami kejaksaan harus jeli dan bukan hanya menjerat orang pilih-pilih. Semua orang dimata hukum sama,”  tandas Richard.

Terpisah Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette menegaskan, penetapan seseorangs ebagai tersangka harus memiliki dua alat bukti yang kuat. Sehingga, apakah untuk menjerat Bob ini memiliki dua lat bukti itu ataukah tidak. “Saya belum mendapatkan informasi tengan fakta sidang tersebut. Akan tetapi secara normatif untuk menjerat seseorang sebagai tersangka harus memiliki minimal dua alat bukti yang kuat. Itu yang perlu dikaji. Dan untuk mengkaji dan menganalisa kualitas dari alat bukti tersebut sepenuhnya adalah kewenangan penyidik,” tandas Samy.
(NEL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!