Kata Yusril Penistaan Terhadap Agama Bakal Merajajela, Jika ? – Ambon Ekspres
Hukum

Kata Yusril Penistaan Terhadap Agama Bakal Merajajela, Jika ?

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

AMEKS ONLINE, JAKARTA. – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tidak sepakat jika pasal tentang penodaan agama dihapus.

Sebab, baik Pasal 156 maupun 156a KUHP sejalan dengan UUD 1945 yang menjunjung tinggi keberadaan agama seperti yang termaktub dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena itu, setiap bentuk penodaan dan penistaan terhadap agama wajib diberi sanksi pidana. Saya sepenuhnya sependapat dengan MK,” ujar Yusril dalam keterangannya, Rabu (17/5)

Kata dia, agama adalah fenomena universal. Banyak negara, termasuk yang secara resmi sekular, juga memberikan sanksi bagi mereka yang menista agama.

Di Filipina misalnya, meski konstitusinya mengatakan bahwa mereka adalah negara sekuler, penistaan agama tetap diberi sanksi pidana.

Apalagi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kedudukan agama sangat fundamental.

Yusril menuturkan, pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia hanyalah bisa terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Pasal 29 UUD 45 dengan tegas pula menyatakan bahwa Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara, lanjut dia, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Maka tugas negara adalah melindungi agama-agama itu termasuk dari setiap bentuk penodaan dan penistaan,” tutur Yusril.

Bentuk perlindungan dari sudut hukum untuk mereka yang menodai agama antara lain, memberikan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang melakukannya.

Karena itu, menurut dia, dari sudut filsafat hukum, sosiologi hukum maupun hukum tatanegara, keberadaan ketentuan-ketentuan pidana terhadap perbuatan penodaan dan penistaan agama tetaplah merupakan sesuatu yang perlu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

“Menghapuskan begitu saja aturan-aturan tersebut tanpa ada penggantinya yang lebih baik, adalah suatu kecerobohan,” tegas Yusril.

Dalam suasana kevakuman hukum seperti itu, lanjut dia, bukan mustahil perbuatan penodaan dan penistaan terhadap agama akan merajajela.

“Dan negara tidak bisa berbuat apa-apa untuk menindaknya,” pungkas ketua umum Partai Bulan Bintang itu.

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!