Kejati Tangani Hutang Raskin – Ambon Ekspres
Hukum

Kejati Tangani Hutang Raskin

AMEKS ONLINE, – Banyak hutang beras tak dibayar. Banyak jalan sudah ditempuh  Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (BULOG) Divisi Regional Maluku dan Malut untuk menagih. Tetap saja tak ada solusi. Jalur hukum jalan terakhirnya. Kejaksaan Tinggi Maluku akhirnya digandeng.

Kemarin, penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU)  untuk penanganan kasus Bidang  Perdata dan Tata Usaha Negara antara Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (BULOG) Divisi Regional Maluku-Malut dan Kejati Maluku dilakukan. Ini sebagai langka konkrit Bulog menyelesaikan piutangnya dengan pemerintah.

Kepala Bulog Divreg  Maluku dan Malut Mahmud  Arif Hentihu, dalam sambutannya mengatakan MoU sebagai langka mempercepat penyelesaian hutang piutang Bulog Divreg Maluku dan Maluku yang belum dilunasi oleh Pemerintah di kabupaten/kota.

“Berdasarkan data yang diperoleh oleh Bulog dari pihak BUMN, Bulog Divreg Maluku dan Malut  mengalami  kerugian sebesar Rp 950 milyar terkait dengan beberapa hal yaitu, masalah piutang dari Bulog yang ada dibeberapa daerah yang belum  dilunasi, dan yang paling besar adalah  di Maluku.  Sedangkan untuk Maluku Utara telah melunasi  pitutang kepada Bulog dan tidak ada masalah berkaitan dengan Cash dan Carry,” jelasnya.

Dia berharap melalui MoU masalah piutang  Bulog yang belum dilunasi oleh Pemerintah  Kabupaten yang ada ditiap-tiap daerah di Maluku dapat terselesaikan.“Bulog akan berkoordinasi dengan  Asdatun Kejati Maluku untuk menindak lanjut pihak-pihak terkait  yang belum melunasi hutang,” kata dia.

Tertunggaknya pembayaran hutang, kata dia, berdampak pada pasokan beras Bulog ke masyarakat sejahtera di daerah-daerah yang memang belum melunasi hutang.  “Penyaluran Rastra kepada Masyrakat kecil memang secara langsung telah dibayarkan pemrintah melalui camat, lurah namun anggarannya belum diserahkan sepenuhnya kepada Bulog. Inilah yang menyebakan Bulog meminta kerja sama dengan pihak Kejati Maluku menangani permasalahan tersebut,” tandasnya

Kepala Kejati Maluku Manumpak pane memastikan akan memberikan bantuan hukum  yang ditindak lanjuti dengan surat kuasa khusus pendamping hukum yang dilakukan dengan pendamping hukum oleh pihak Pengacara Hukum Negara kepada pihak Bulog dalam menyelesaikan masalah-masalah pembayaran pelunasan hutang pemerintah kepada Bulog.

“Pendapat Hukum (Legal Opinion)  yaitu mengenai pemecahan masalah hukum yang belum terpecahkan oleh pihak Bulog ataupun kendala hukum yang dihadapi oleh pihak Bulog dalam mengatasi kebuntuan atau perlu solusi,  melalui saran dan pendapat hukum yag akan ditindak lanjut oleh Kejati Maluku ,” jelas Pane.(NEL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!