Usulan PAW Sianressy Dipermasalahkan – Ambon Ekspres
Berita Utama

Usulan PAW Sianressy Dipermasalahkan

Elia Rony Sianressy

AMEKS ONLINE,—Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Maluku Elia Rony Sianressy menggantikan Dharma Oratmangun, dipermasalahkan. Pasalnya, KPU Provinsi Maluku diduga sengaja tidak melakukan verifikasi administrasi maupun faktual terhadap berkas Sianressy yang merupakan mantan narapidana kasus penggunaan narkoba. Namun, KPU membantah.

Oratmangun diganti, karena politisi Golkar dan mantan anggota DPRD Maluku itu mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2017. Olehnya itu, dia diberhentikan secara terhormat melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 161-10340 Tahun 2016.

Sesuai ketentuan aturan perundang-undangan, yang berhak menggantikan Oratmangun adalah Sianressy. Ini karena ia merupakan calon anggota legislatif 2014 dari partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak kedua dari dearah pemilihan (dapil) yang sama, yakni Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat.

Atas dasar itu, DPD Partai Golkar Maluku mengajukan nama calon anggota DPRD PAW ke DPP, 17 Maret 2017. DPP Golkar kemudian menerbitkan SK nomor B-1034/GOLKAR/IV/2017 tertanggal 7 April 2017,  tentang penetapan Sianressy sebagai anggota DPRD Maluku PAW.

Kuasa hukum Anos Yeremias, caleg DPRD Provinsi  pemilik suara terbanyak dari dapil yang sama, mengingatkan KPU agar melakukan verifikasi administratif maupun faktual sesuai aturan. Diantaranya menelaah putusan hukum dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang kasus penggunaan narkoba oleh Sianressy. “Ini penting, supaya ada kejelasan secara adminitratif, agar proses PAW ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi, bukan soal orangnya, tapi berkaitan dengan substansi hukumnya,” kata Julians Wenno, pengacara dari Low Office Jack Wenno and Associates kepada wartawan, Minggu (21/5).
Wenno menjelaskan, Sianressy pernah diadili pada Pengadilan Negeri Ambon tahun 2009. Namun, ia diputus bebas.

JPU Kejari Ambon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan kasasi dengan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara.
Keputusan MA ini, juga telah dieksekusi oleh JPU Kejari Ambon dengan memasukkan Sianressy ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Ambon untuk menjalani sisa masa hukuman. Berdasarkan putusan hukum ini, wakil ketua bidang organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw menyurati KPU Provinsi Maluku dengan nomor B-03/DPD/Golkar-Mal/1/2017 tertanggal 9 Januari untuk meminta penjelasan hukum, sebelum menetapkan Sianressy sebagai anggota DPRD hasil PAW.

Sebab, bagi Golkar, kasus ini mirip proses PAW Ridwan Rahman Marabessy atas Richard Louhenapessy yang dibatalkan, karena Marasabessy divonis bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap dan digantikan dengan Mery Mail.

Selain itu, lanjut Wenno, pihaknya juga telah meminta pendapat hukum kepada Said Assagaff dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Maluku. Penjelasan gubernur dalam surat nomor 166/768 tanggal 27 Maret 2017 itu, bahwa perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap proses PAW Sianressy, karena tidak memenuhi syarat normatif untuk diusulkan dalam PAW mengganyikan Oratmangun.

Namun, surat ini diduga diabaikan oleh KPU Maluku dalam proses verifikasi dengan alasan tercecer. Padahal, kata Wenno, sudah ada tanda terima. “Surat pertama mengenai tanggapan umum dari KPU dan kedua adalah penjelasan dari gubernur. Kita sudah masukkan ke KPU. Tetapi, KPU bilang tidak ada, padahal tanda terimanya ada,” jelas Wenno.

Pengacara lainnya, Theodoron Makarios Soulisa mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan seluruh berkas ke KPU provinsi Maluku. Dokumen dan putusan-putusan hukum tersebut, harus menjadi dasar bagi KPU melalukan verifikasi administrasi maupun faktual. “Kalau alasannya tercecer, maka otomatis pendapat gubernur Maluku itu tidak terakomodir dalam pertimbangan KPU,”kata dia.

MASIH KLARIFIKASI

Sementara itu, ketika dikonfirmasi via seluler tadi malam, KPU KPU Maluku, Musa Latua Toekan mengatakan, berkas pengusulan PAW Sianresy dan masukan dari DPD Partai Golkar Maluku masih diverifikasi. ”Masih diverifikasi,”kata Toaken.

KPU juga akan melakukan klarifikasi ke KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri. Olehnya itu, KPU belum bisa membuat keputusan mengenai usulan PAW tersebut. “Tidak ada batas waktu (klarifikasi). Tetapi lebih cepat lebih baik,” ujarnya.

Terkait dokumen usulan PAW yang diserahkan oleh DPRD, akui Toekan, semuanya dalam bentuk fotokopi. Ia juga membantah tudingan terhadap KPU mencecerkan surat mengenai penjelasan hukum dari Assagaff. “Dari DPRD tidak kasih aslinya ke KPU. Katanya, takut hilang atau tercecer. Itu suratnya kopian,” sanggah Toekan.(TAB)

Most Popular

To Top