DPRD Bakal Minta Klarifikasi KPU – Ambon Ekspres
Berita Utama

DPRD Bakal Minta Klarifikasi KPU

AMEKS ONLINE,-Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw menyatakan pihaknya akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Gubernur Said Assagaff dan Rony Sianressy terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai Golkar. Pasalnya, hingga kini PAW masih terkatung-katung. Belum diketahui siapa yang akan menggantikan Dharma Oratmangun di DPRD Maluku itu. ’’Sekembalinya saya dari Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan (Kalimantan Timur), pekan depan kita akan panggil KPU dan Gubernur untuk mengklarifikasi proses PAW Partai Golkar menyusul perkara narkoba yang pernah menjerat Rony Sianressy hingga yang bersangkutan divonis MA dengan hukuman 10 bulan penjara,’’ kata Rahakbauw.

Menurut Rahakbauw, sebagai wakil rakyat, maka pihaknya berkepentingan secara hukum dan politik melalui kelembagaan DPRD meminta klarifikasi dari KPU untuk menjelaskan sehingga publik diberikan penjelasan yang jelas dan benar. ‘’Jangan ada pemberitaan yang mengiring pada opini publik tertentu. DPRD ini berdiri di atas kepentingan rakyat. Ketika rakyat bertanya bagaimana mekanisme sepengetahuan saya sampai hari ini KPUD tidak pernah memberikan penjelasan secara baik dan transparan, apa dan bagaimana. Sebagai wakil rakyat saya rasa hearing itu penting. Sebagai mitra KPUD, wajib hukumnya saya panggil untuk memberikan keterangan dengan baik supaya ada kepastian hukum dan kepastian politik,’’ jelas Rahakbauw.

Selain itu, lanjut Rahakbauw, pihaknya juga akan memanggil gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. ’’Jadi saya sementara menyiapkan agenda hearing untuk KPUD, tetapi juga pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Maluku,’’ imbuh Rahakbauw.

Sementara itu, kuasa hukum Anos Yermias, Jack Y Wenno menandaskan, apa yang dikemukakan Sianressy di media massa hanya merupakan curahan isi hatinya. ’’Saya kira apa yang disampaikan saudara Rony Sianressy itu mencurahkan isi hatinya saja. Karena dia mengatakan itu hanya peristiwa masa lampau yang kembali diungkit,’’ papar Wenno.

Menyangkut pernyataan Sianressy bahwa dia sudah memenuhi prosedur untuk dilantik sebagai anggota PAW DPRD Maluku, Wenno mempertanyakan prosdur dan mekanisme yang mana yang dimaksudkan Sianressy. ’’Sebab, KPUD harus melakukan dua jenis verifikasi yakni factual dan administrasi. Yang dikatakan factual, yang harus diverifikasi KPUD adalah formulir CB1 yakni catatan perolehan suara dan EB3 yaitu peringkat perolehan suara. Untuk administrasi yang diverifikasi itu menyangkut hal lain, misalnya dia punya SKCK dan catatan-catatan lain. Yang bersangkutan kan pernah dipermasalahkan karena pernah dihukum menyangkut masalah narkoba,’’ terang dia.

Wenno menguraikan, dalam perkara narkoba yang menjerat Sianressy, Pengadilan Negeri Klas 1 A Ambon dalam putusannya membebaskan Sianressy. Tetapi jaksa mengajukan kasasi ke MA RI dan dalam amar putusannnya menyatakan Rony Sianressy bersalah melakukan tindak pidana. ’’Saat menyampaikan ke media massa kenapa Rony Sianressy tidak menjawab. Dia hanya mengeluarkan isi hatinya di koran,’’ cibir Wenno.(KIE)

Most Popular

To Top