Tunjangan Perbatasan Dikorupsi Rp 750 Juta – Ambon Ekspres
Berita Utama

Tunjangan Perbatasan Dikorupsi Rp 750 Juta

AMEKS ONLINE,–Sangat disayangkan nasib anggota kepolisian yang tersebar di wilayah perbatasan Polres Maluku Tenggara Barat (MTB). Karena dana tunjangan perbatasan yang menjadi hak mereka di korupsi Aiptu Jacob Keliduan, Brigpol Andi Dwi Pradana, Bripka Jems Wattimena dan Briptu I Putu Semarandana.
Keempat pelaku korupsi itu kini menjadi terdakwa di Pegadilan Tipikor Ambon. Mereka diduga melakukan korupsi dana tunjangan perbatasan pulau terluar Polres MTB tahun 2016.

Hal ini diakui Kabag Ops Polres MTB, Kompol Hendra Haurisa dan Kabag Ren Polres MTB, Aiptu Titus Parbinan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat, (26/5). Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Jimy Wally dibantu Samsidar Nawawi dan Bendhart Panjaitan bertindak sebagai hakim anggota. Sidang dihadiri JPU Kejari MTB, Denny Syaputra dan keempat terdakwa yang didampingi tim penasehat hukumnya, Latief Lahane dan Morits Latumaten.

Kedua saksi mengatakan, dana yang disiapkan untuk pembayaran tunjangan angota-anggota polsek pada wilayah perbatasan di tahun 2016 senilai Rp 4,8 miliar. Namun, dana tersebut terjadi penyimpangan dan pertuntukanya tidak dinikmati anggota polsek perbatasan lantaran diselewengkan keempat orang terdakwa yang berada pada Seksi Keuangan Polres MTB. “Majelis hakim yang terhormat, dalam data realisasi biaya tunjangan adalah senilai Rp 4,1 miliar. Sementara untuk data Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual (Saiba) sebesar Rp 4,8 miliar. Ini yang kami bandingkan dan terjadi perbdaaan senilai Rp 750 juta yang diduga diselewengakan oleh keempat orang terdakwa,” ungkap Kompol Hendra Haurissa.

Menurutnya, terjadi perbedaan antara data realisasi dan data Saibar itu akibat keempat terdakwa yang berada di seksi keuangan menginpout data fiktif yang seharusnya tidak bolah dinikmati oleh anggota-angota yang bukan masuk pada polsek yang berada di wilayah perbatasan. “Perlu kami jelaskan bahwa mekanisme pencairan dana itu langsung masuk ke anggota-anggota polsek yang berhak menerima melalui rekening-rekening yang tercover di data. Namun, yang terjadi ternyata ada data fiktif yang kemudian dimasukan dan dana-dana tersebut dialihkan ke rekening bendahara pengeluaran pada seksi keuangan Polres MTB. Sehingga dana sebesar Rp 750 juta dibagi-bagi oleh mereka,” akui saksi.

Saksi menjelaskan, kasus ini terbongkar saat terdakwa Bripka Jems Wattimena yang diduga hanya menerima dana senilai Rp 20 juta membongkar kasus tersebut. Dan melalui Kapolres MTB saat itu yakni, AKBP Muhamad Safei mengeluarkan surat perintah investigasi terhadap indikasi tersebut. “Terhadap laporan ini dibentuk tim investigasi berdasarkan surat perintah dari Kapolres MTB saat itu. Dan hasil investigasi berdasarkan indikasi yang diceritakan Pak Jems Watimena terbongkar dan melalui kapolres langsung menerbitkan surat perintah penyidikan untuk pengungkapan kasus tersebut,” jelas saksi.

Mereka juga mengatakan, dalam surat pertanggung jawaban mutlak (SPTMJ) harus ditandatangani kapolres selaku KPA. Namun yang terjadi adalah, diduga pendatanganan SPTMJ untuk pencairan dana perbatasan itu di palsukan. “Kami tidak diberikan kewenangan untuk menginvestigasi terkait dengan SPTJM. Namun, sempat kita  lihat itu di palsukan dan tidak tau dipalsukan oleh siapa. Diketahui setelah kasus ini ditangani ditahap penyidikan,” terang saksi.

Akibat perbuatan keempat terdakwa, lanjut dia, hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka dihentikan sementara. “Untuk tiga terdakwa itu, gaji mereka dihentikan sementara. Sedangkan untuk terdakwa Jacob Keliduan sudah pensiun,” kata saksi.

Usai mendengar ketetranagan saksi, keempat terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan.

Sebelumnya JPU dalam dakwaannya mengatakan, tahun 2016, Polres MTB mendapatkan alokasi anggaran untuk tunjangan wilayah khusus pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan sebesar Rp 24.135.000.000.

Berdasarkan daftar gaji anggota Polres setempat, yang berhak untuk menerima tunjangan tersebut sebesar Rp 4.120.809.700. Namun berdasarkan data Saiba sebagai laporan realisasi belanja per bulan sejak Januari hingga September 2016 sebesar Rp 4.873.044.200 sehingga terdapat selisih antara daftar gaji induk dengan data Saiba sebesar Rp 752.234.500.

Kendati demikian, berdasarkan hasil temuan beberapa Surat Perintah Membayar (SPM) yang palsu atau fiktif serta tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang seharusnya ditandatangani oleh Kapolres MTB ternyata dipalsukan oleh terdakwa Briptu I Putu Semarandana, Brigpol Andi Dwi Pradana, Bripka Jems Wattimena atas perintah terdakwa Aiptu Jacob Keliduan selaku Kasi Keuangan dengan fungsi sebagai bendahara pengeluaran pada Polres setempat.

Selain itu ketiga terdakwa yakni Briptu I Putu Semarandana, Brig¬pol Andi Dwi Pradana, Bripka Jems Wattimena juga secara bergantian memalsukan tanda tangan Kompol Justinus Tiwery selaku Kabag Sumda Polres MTB.

Terdakwa Aiptu Jacob Keliduan telah melakukan penarikan uang terkait kekurangan tunjangan wilayah khusus pulau-pulau kecil terluar dengan menggunakan data fiktif serta tanda tangan SPM dan SPTJM yang telah dipalsukan.

Terdakwa Aiptu Jacob Keliduan kemudian membagi-bagikan uang kepada ketiga terdakwa lainnya masing-masing Rp 175 juta kepada Briptu I Putu Semarandana, Rp 75 juta kepada Briptu Andi Dwi Pradana, dan Bripka Jems Wattimena Rp 20 juta sementara dirinya memperoleh Rp 471.383.000, sehingga total uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi keempat terdakwa sebesar Rp 741.383.000.(NEL)

Most Popular

To Top