Dana BOS Sekolah yang Lakukan Pelanggaran Ini Akan Dicabut – Ambon Ekspres
Pendidikan

Dana BOS Sekolah yang Lakukan Pelanggaran Ini Akan Dicabut

Mendikbud, Muhadjir Effendy.

AMEKS ONLINE, MALANG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) bakal mencabut jatah bantuan operasional sekolah (BOS) bagi yang melakuan pelanggaran.

Pelanggaran yang dimaksudkan yakni seluruh SMAN/SMKN dilarang keras melanggar kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB).

”Bila ada sekolah negeri yang menerima siswa-siswi seenaknya dan tak sesuai aturan yang berlaku, dana bantuan operasional sekolah (BOS) bakal dicabut,” ancam Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendy usai menghadiri rapat koordinasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jawa Timur di Universitas Islam Malang (Unisma) kemarin (22/5).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengungkapkan, banyaknya jumlah guru honorer maupun guru tidak tetap (GTT) di sekolah disebabkan SMAN/SMKN menerima jumlah siswa yang berlebihan. Sekolah menerima siswa-siswi tanpa mempertimbangkan rasio pendidiknya.

”Cara yang ditempuh sekolah untuk memenuhi rasio yaitu dengan merekrut GTT seenaknya,” beber Muhadjir kemarin.

Pria kelahiran Madiun itu menekankan, SMAN/SMKN harus menerima siswa-siswi sesuai dengan rasio guru yang ada. Yaitu setiap guru bisa mengampu maksimal 36 siswa.

Itu dimaksudkan agar ada pemerataan dalam penerimaan peserta didik baru, baik di sekolah negeri maupun di swasta.

”SMA/SMK atau MA swasta yang ada tetap bisa menampung peserta didik baru,” jelasnya.

Alumnus Universitas Negeri Malang (UM) ini mengingatkan agar sekolah swasta juga melakukan evaluasi atas minimnya peminat. Bisa jadi, mutu dan kualitas pendidikan yang diberikan masih kurang.

”Ya sewajarnya sekolah swasta juga harus berbenah untuk meningkatkan kualitasnya dan bisa bersaing dengan sekolah negeri,” harapnya.

Terkait strategi pemerataan itu, Muhadjir mengapresiasi gagasan sistem zonasi PPDB SMAN-SMAN di Jawa Timur.

Pihaknya menganggap sistem zonasi ini bertujuan memeratakan pendidikan di Jatim. Dalam artian, tidak ada lagi sekolah unggulan dan sekolah tertinggal.

Selain itu, zonasi juga memudahkan siswa-siswi untuk mendapatkan sekolah serta tidak perlu mengeluarkan uang transport yang besar. ”Begitu pula tidak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa-siswi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Muhadjir juga mengapresiasi gebrakan jalur bidikmisi untuk PPDB SMAN/SMKN di Jatim.

”Saya sangat mendukung jalur tersebut untuk memberikan akses kepada siswa-siswi yang tak mampu tapi berprestasi. Terpenting, tetap ada kontrol saja,” pintanya. (kis/c2/lid/JPG)

Most Popular

To Top