Ada Penyidik Turut Nikmati Rp 100 Juta – Ambon Ekspres
Berita Utama

Ada Penyidik Turut Nikmati Rp 100 Juta

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE,–Kasus dugaan gratifikasi yang menjadikan mantan Kasat Reskrim Polres MTB AKP Johanes Titus Leftungun sebagai tersangka makin terbuka. Ini menyusul tanggapan penasehat hukum Jefry Tandra, Frendi Rolentio Lololuan SH.

Dia menyebut, selain AKP Titus Leftungun, ada tiga orang penyidik lagi yang menikmati dana itu. Disisi lain, pengacara vokal ini juga secara terbuka menyebut kalau mantan Kapolres MTB, AKBP Richard Tatuh juga mengetahui persis kasus ini dan bisa memberikan penjelasan.

Dihubungi koran ini, kemarin, Lololuan mengingatkan agar penyidik polisi dan jaksa harus hati-hati dalam menerapkan pasal tuntutan terhadap kasus ini yang dapat menyeret kliennya Jefry Tandra.

Diingatkan bahwa uang sebanyak Rp 100 juta bukan serta merta atas kemauan Tandra diserahkan kepada penyidik. Tapi sebaliknya penyidik yang meminta uang kepada Tandra dengan alasan biaya operasional untuk menuntaskan kasus tersebut.  ‘’Bahwa ini bukan perkara penyuapan. Tolong dicatat bahwa ini merupakan pungutan liar bahkan pemerasan terhadap klien kami. Tolong dicatat, oknum-oknum penyidik polisi yang meminta uang dari klien kami dengan memberi harapan dapat menuntaskan kasus ini. Toh sampai saat ini kasus tersebut belum juga naik ke kejaksaan. Jadi kami minta penyidik dan jaksa harus hati-hati menyikapinya,’’ kata Lololuan.

Dikatakan, kasus ini berawal ketika rencana pembangunan Pos TNI AL di Larat, ibukota Tanimbar Utara pada tahun 2014. Kemudian dilakukan survei bersama Pemkab MTB. Setelah disurvei, tanah milik seorang pengusaha bernama Alen Sudjandi alias Afong di Dusun Kelapa Tiga, Desa Ridol, Larat disepakati akan dijadikan Pos AL.
Afong bersedia tanahnya diserahkan untuk dijadikan Pos AL. Namun dia juga menghendaki agar tukar guling dengan tanah milik Pemkab MTB yang berbatasan dengan miliknya. Nyatanya tanah yang disebut milik pemkab itu ternyata milik pengusaha Jefry Tandra.

Pemkab sendiri sudah terlanjur melakukan pembayaran kepada Afong. Jefry Tandra kemudian melaporkan Afong dengan tudingan penyerobotan lahannya ke Polres MTB. Saat itu Kasat Reskrim AKP Jamalludin dengan AKBP Richard Tatuh sebagai Kapolres MTB.

Ditangan Jamalludin, kasus ini malah makin terbuka dan melebar. Bahkan Kabag Hukum Pemkab MTB (Brampi Morialkossu SH) juga diperiksa. Bahkan mulai terungkap ada upaya rekayasa saksi-saksi yang diperiksa penyidik. Sebab Kepala Desa Ridol (Daniel Louw) dan warga bersaksi di penyidik bahwa tanah tersebut sudah diserahkan dari Desa Ridol, Kecamatan Tanimbar Utara ke Pemkab MTB (saat masih dibawah Malra) tahun 1950.

Padahal Kabupaten Malra sendiri baru terbentuk pada tahun 1958 sesuai UU nomor 60 tahun 1958. Sementara Daniel Low merupakan kelahiran tahun 1966 (saat pembentukan Malra, Daniel belum lahir) sehingga keterangannya diragukan.

Kasus bergulir terus di Penyidik Polres MTB. Namun saat kasus mencapai 80 persen, Jamalludin justru dicopot dan diganti dengan AKP Johanis Titus Leftungun. Padahal Jamalludin sudah membuka kasus ini melebar sampai pada upaya pencucian uang. Sebab terindikasi uang yang dibayar ke Afong, ternyata balik lagi ke oknum-oknum pejabat Pemda MTB. Apalagi DPRD MTB sendiri memutuskan bahwa pengadaan lahan baru untuk Pos TNI AL dan bukan dilakukan tukar guling atas tanah tersebut.

Diera Leftungun, kasus ini justru mangkrak menjadi nol semuanya. Leftungun malah dilaporkan sering menggunakan mobil milik Pemkab MTB untuk keperluan pribadi. Karena itu Tandra mendatangi Polres dan menanyakan penanganan kasus tersebut.  ‘’Nah, ketika kasus ini ditanyakan oleh klien kami (Jefry Tandra), didapat jawaban bahwa Polres MTB tidak memiliki biaya operasional. Karena itu, AKP Titus meminta dana operasional sebesar Rp 100 juta untuk menuntaskan kasus ini. Ingat, penyidik meminta uang, bukan klien kami serta merta menyuap penyidik untuk menuntaskan kasus ini,’’ ingatnya.

Dia menyebut, penyidik meminta uang Rp 100 juta dari kliennya dengan alasan para penyidik akan pergi ke Tual, Malra untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kabag Hukum Pemkab Malra terkait obyek sengketa tadi yang oleh Pemkab MTB diakui bahwa itu adalah aset milik Pemkab Malra (saat itu MTB masih menyatu dengan Malra). Karena berupaya mempertahankan hak miliknya dan karena Polres tidak memiliki anggaran operasional, kliennya kemudian menyanggupi permintaan penyidik.

Uang sebanyak Rp 100 juta ini diterima mantan Kaur Bin Ops Kasat Reskrim Polres MTB Johanis Laiker. Dari Laiker, kemudian didistribusikan kepada Johanis Titus Leftungun (mantan Kasat Reskrim), Rajab Saputro (penyidik) dan Leo Walawarin (penyidik). Selain uang, Titus Leftungun juga meminta HP Apple merek iPhone 6S senilai Rp 12 jutaan (tahun 2015). ‘’Dari mulut Johanis Laiker sebenarnya bisa diketahui kemana lagi uang itu mengalir. Apakah keatas atau kebawah, kami kira penyidik harus membukanya,’’ tandasnya.

Belum juga laporan pidana ini tuntas ditangan Polres, Pemkab MTB justru balik menggugat Jefry Tandra secara perdata di Pengadilan Negeri Saumlaki. Ditingkat PN, majelis hakim memenangkan Pemkab MTB. Tandra kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku dan PT Maluku kemudian memenangkan Jefry Tandra. Saat ini kasus tersebut sementara bergulir di Mahkamah Agung (MA) RI.

Setelah memenangkan kasus di Pengadilan Tinggi Maluku, Tandra kemudian kembali melaporkan Kades Ridol dan sejumlah oknum warga Ridol atas keterangan palsu didepan pengadilan. Tandra juga melaporkan Afong ke Polres MTB. Namun lagi-lagi kasus ini mangkrak ditangan Titus Leftungun Cs.

Menariknya, Lololuan menyebutkan kalau rangkaian kasus ini terjadi disaat Polres MTB dibawah komando AKBP Richard Tatuh. Karena itu dia menyebutkan kalau Tatuh juga tahu kasus ini. Apalagi pihaknya beberapa kali menyurati Kapolres terkait kasus ini. ‘’Kami kira pak Tatuh tahu dong kasus ini dan kami harap pak Tatuh bisa memberikan penjelasan,’’ demikian Lololuan.(OPE)

Most Popular

To Top