PAW Sianressy Bakal Terganjal – Ambon Ekspres
Berita Utama

PAW Sianressy Bakal Terganjal

Foto Doc. Ameks online

AMEKS ONLINE,-Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Elia Rony Sianressy untuk menggantikan Dharma Oratmangun bakal terganjal. Pasalnya kasus yang sama pernah dialami anggota DPRD Maluku, Ridwan Rahman Marabessy.

Tahun 2012, Marasabessy yang memperoleh suara terbanyak kedua dibawah raihan Richard Louhenapessy yang mencalonkan diri dan akhirnya terpilih sebagai Walikota Ambon 2011-2016, harus gigit jari karena proses PAWnya dibatalkan Kementerian Dalam Negeri melalui KPUD Maluku. Pasalnya, Ridwan pernah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Ambon dan diperkuat putusan Pengadilan Tinggi (PT) Ambon yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Meski Marasabessy telah menjalani hukuman, namun proses PAWnya dibatalkan KPUD Maluku yang selanjutnya melantik Merry Maail sebagai calon anggota DPRD Maluku yang memperoleh suara terbanyak ketiga di bawah Marasabessy sebagai anggota PAW DPRD Maluku dari Daerah Pemilihan Kota Ambon.

Olehnya itu KPUD Maluku diminta konsisten dan tidak melantik Rony Sianressy. KPUD harus memproses PAW Anos Yermias, calon anggota DPRD Maluku dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya, yang mengantongi suara terbanyak ketiga dibawah Sianressy.

Kuasa Hukum Anos Yermias, Julians Jack Wenno dan Theodoron Makarios Soulisa dalam rilisnya kepada koran ini menegaskan, secara hukum Rony Sianressy tidak memenuhi syarat normatif sebagai calon PAW anggota DPRD Maluku dari Partai Golkar. Wenno menyerukan KPUD Maluku segera melakukan verifikasi faktual dan administrasi dengan limit waktu lima hari sesuai amanat PKPU Nomor : 16 Tahun 2010 dengan memverifikasi formulir CB1, yakni Catatan Perolehan Suara dan EB3 yaitu Peringkat Perolehan Suara dan DCT (Daftar Calon Tetap) dan memverifikasi catatan-catatan lain, misalnya SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan catatan-catatan lain milik Sianressy. ’’Saudara Elia Rony Sianressy kan pernah dipermasalahkan karena dia pernah dihukum menyangkut masalah narkoba khususnya kepemilikan dan pemakaian psikotropika golongan II. Oleh karena itu, KPU harus konsisten sesuai dengan PKPU No 22 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2/2016 tentang Verifikasi Calon di mana pada Pasal 12 PKPU No.2/2016 dijelaskan calon yang tidak dapat diusulkan untuk PAW karena tiga hal yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, dan ancaman hukuman 5 tahun penjara,’’ tegas Wenno, Minggu (28/5).

Wenno menjelaskan, dalam perkara narkoba yang menjerat Sianressy, Pengadilan Negeri Klas 1 A Ambon dalam perkara Nomor:97/Pid.B/2009/PN.AB tanggal 07 April 2013 dalam putusannya membebaskan Sianressy dari segala tuntutan, tetapi jaksa mengajukan kasasi dan MA RI dalam putusan perkara Nomor: 1814/Pan.Pid.Sus/1922 K/PID SUS/2009 tanggal 05 Juli 2010 dalam amar putusannnya menyatakan terdakwa Elia Rony Sianressy bersalah melakukan tindak pidana. ’’Kalau kita sinkronkan dengan aturan-aturan, khususnya PKPU, yang bersangkutan (Rony Sianressy) sudah tidak lagi memenuhi syarat administratif dan syarat normatif secara konstitusional yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon PAW anggota DPRD Maluku. Tentunya kita berharap KPUD Maluku tidak bermuka dua atau main dua kaki dalam proses PAW Sianressy dan Yermias,’’ kunci Wenno.
TIDAK BERALASAN

Sebelumnya, Rony Sianressy mengaku alasanya yang disampaikan kubu Anos Yermias tidak beralasan. Sebab, dia telah menjalani putusan pengadilan tahun 2009.  “Persoalan ini bagi saya persoalan yang tidak perlu diperdebatkan. Karena ini persoalan lama yang sudah di persoalkan Anos Yermias dari lama. Dan itu dilaporkan ke DPP Golakar dan terhadap itu dibentuk tim untuk melakukan pengusutan terhadap laporan tersebut. Dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan saya untuk mempengaruhi diri saya,” tandas Sianresy kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Maluku itu menegaskan, persoalan ini sengaja diperbesarkan oleh Anos Yermias yang juga kader Golkar. “Mereka ketakutan. Dan ingat saya juga tidak tunggu diam. Saya melawan tuduhan tersebut. Karena tindakan dari mereka ini telah mengorbankan kepentingan masyarakat khususnya kepentingan masyarakat MTB yang menaruh harapan baginya untuk menyuarakan hak-hak mereka di DPRD nantinya,” tegas Sianressy.

Dia juga meminta kepada KPU untuk segera melakukan verifikasi berkas untuk selanjutnya dilakukan PAW berdasarkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar yang menyatakan dirinya akan mengantikan Dharma Oratmangun yang telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten MTB. “KPU sewajibnya melakukan fungsinya dengan kepentingan masyarakat dari MTB yang harus diperjuangankan,” pinta dia.(KIE)

Most Popular

To Top