Kasus Gunung Botak Dipertanyakan – Ambon Ekspres
Berita Utama

Kasus Gunung Botak Dipertanyakan

Gunung Botak

AMEKS ONLINE,–Gerakan Pemuda (GP) Ansor Wilayah Maluku menilai Kejaksaan Tinggi Maluku tidak serius menangani kasus dugaan gratifikasi penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Padahal kasus yang diduga melibatkan Kepala Dinas ESDM (Energi, Sumber Daya Mineral) Provinsi Maluku, Martha M Nanlohy ini sudah bergulir di kejaksaan hampir setahun lamanya.

PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) selaku perusahaan yang terlibat dalam proyek pengangkatan sendimen di Sungai Anahoni, kawasan tambang emas di Gunung Botak diduga memberikan gratifikasi dengan mentransfer uang senilai Rp 4,6 miliar ke rekening pribadi Nanlohy selaku kepala dinas. “Kami menilai ada unsur ketidakseriusan dari kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus suap Gunung Botak,” kata Sekretaris GP Ansor Wilayah Maluku, M Azis Tunny kepada wartawan di Ambon, Selasa (30/5).

Menurutnya, Kepala Dinas ESDM Maluku maupun Direktur Utama PT BPS Mintaria Loesiahari sudah diperiksa kejaksaan sejak bulan Juni tahun lalu. Namun sampai saat ini tampak tidak ada progres apa-apa.  “Jangan sampai gara-gara kasus korupsi Gunung Botak ini lantas menjatuhkan kredibilitas kejaksaan sebagai lembaga hukum. Masa sudah setahun diproses tapi tidak jelas penanganannya seperti apa,” sesalnya.

Dia menegaskan, kalau kejaksaan berkomitmen menjadikan kasus suap Gunung Botak ini sebagai prioritas utama sebagaimana janji Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Manumpak Pane, maka seharusnya berkas penyelidikannya sudah harus segera dirampungkan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan segera ke persidangan. Azis mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi proses hukum yang sedang berjalan. Sebab, lanjut dia, ada indikasi kejaksaan hendak menghentikan kasus ini. “Jangan kira kami tidak memantau perkembangan kasus ini. Jangan sampai kami sampaikan mosi tidak percaya kepada Kejati Maluku. Kami tidak akan diam membiarkan sandiwara hukum berlangsung di kejaksaan,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Martha Nanlohy telah menerima dua kali setoran dari PT. BPS. Pertama pada bulan November dan berikutnya Desember 2015. Jadi total uang PT BPS yang masuk ke rekeningnya berjumlah Rp 4,6 miliar.

PT BPS ini akan menyetor setiap bulannya ke rekening pribadi milik Nanlohy sebesar Rp 2,3 miliar hingga bulan April 2016, sehingga total uang yang akan masuk ke rekeningnya selama enam bulan sebesar Rp 13,8 miliar. Nilai ini berbeda dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Kadis ESDM. Dalam SPK itu disebutkan, pekerjaan yang dilakukan PT BPS adalah penataan lokasi penambangan emas tanpa izin di Gunung Botak dan Gogorea, Kabupaten Buru.

Waktu pelaksanaan pekerjaan enam bulan, sumber dananya dibebankan kepada PT BPS dengan nilai pekerjaan Rp 5.140.300.000 dan dibayar secara berangsur.

Menurut Azis, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pasal 19 ayat (1) menegaskan, penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  “Meskipun kepala dinas berdalih bahwa Rp.4,6 miliar itu dana hibah, namun sesuai aturan, dana hibah harus tercatat dalam pos APBD. Bukan parkir di rekening kepala dinas. Ini sudah terindikasi suap, karena yang dikelola itu sendimentasi emas yang tentu akan menguntungkan perusahaan mana saja yang ditunjuk menangani sendimen di Gunung Botak,” katanya.

Menyikapi itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dihubungi koran ini menjelaskan, kasus rekening gendut milik Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy yang menampung kucuran dana PT BPS itu dalam waktu yang tidak lama lagi tim penyelidik berencana untuk mengelar ekspos perkara untuk menentukan sikap langkah hukum selanjutnya. “Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Untuk kasus Gunung Botak saat ini dalam tahap penyelidikan. Dimana, tim penyelidik sementara merampungkan hasil penyelidikan untuk disampaikan kepada pimpinan Kejati Maluku untuk selanjutnya dilakukan ekspose atau gelar perkara dalam waktu yang tidak lama lagi,” jelas Samy.

Oleh karena itu, Kata Samy, Kejati Maluku tetap bekerja secara profesional dan transparan. Apapun kasus yang menjadi tunggakan akan dituntaskan penyelesaian kasus tersebut. “Diikuti saja kasusnya, tetap akan dituntaskan,” ujar Samy.(AHA/NEL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!