Repo dan Transit Passo Naik Penyidikan – Ambon Ekspres
Berita Utama

Repo dan Transit Passo Naik Penyidikan

FOTO: Samy sapulette

AMEKS ONLINE, AMBON.–Dugaan korupsi dana reverse repo obligasi fiktif dan dana proyek pembangunan Terminal Transit Passo dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan demikian, bakal ada penetapan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku di kedua kasus ini.

Aspidsus Kejati Maluku, Viktor Saut Tampubolon melalui Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada wartawan di Ruang Pers Kejati Maluku mengungkapkan, peningkatan status kedua kasus besar ini setelah pihaknya melakukan ekspose atau gelar perkara secara internal Kejati Maluku. “Setelah melalui dan mendalami serangkain hasil penyelidikan, maka dalam hasil ekspose dan gelar perkara itu, resmi tim penyelidik meningkatkan perkara dugaan korupsi dana Reverse Repo Obligasi fiktif senilai Rp 238,5 miliar milik PT Bank Maluku dan Maluku Utara ke tahap penyidikan. Selain Repo, dalam serangkain yang sama, tim penyelidik juga resmi meningkatkan perkara dugaan korupsi dana proyek pembangunan Terminal Transit Passo senilai Rp 55 miliar ke tahap penyidikan,” tegas Samy.

Menurutnya, dengan ditingkatkan kedua kasus tersebut, maka tim penyelidik telah mengantongi dugaan bukti perbuatan pidana yang berdampak pada kerugian negara. Oleh karena itu, untuk memperkuat dugaan perbuatan pidana, maka tim penyidik selanjutnya akan menprogreskan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di tahap penyidikan. “Progres selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan saksi di tahap penyidikan untuk selanjutnya ditentukan pihak yang akan dijadikan sebagai tersangka,” jelas Samy.

Diketahui, dalam kasus Reverese Repo obligasi milik PT Bank Maluku dan Malut mulai ditangani Kejati Maluku sejak awal 2016 lalu. Dalam proses penyelidikanya, terhitung sudah puluan saksi yang telah dimintai keterangan. Mereka diantaranya mantan Direktur Utama PT Bank Maluku dan Malut, Dirk Soplanit, Mantan Direktur Pemasaran PT Bank Maluku dan Malut, Willem Patty dan Kepala Devisi Treasury, Edmon Martinus. Dari keriga nama yang disebutkan ini, Willem Patty dan Edmon Martinus yang sering diperiksa haksa di tahap penyelidikan.
Pasalnya, kedua orang ini dinilai sangat bersentuhan dengan transaksi Reverse Repo Obligasi dengan pihak PT. AAA Securitas. dalam pembelian surat-surat berharga atau Reverse Repo ini, Willem Patty yang mendatangani persetujui Reverse Repo obligasi. dan Edmon Martinus merupakan pihak yang mengolah atau melakukan kajian terhadap pembelian surat-surat berharga dengan pihak PT AAA Securitas dengan direktur, Andre Rukminto.

Di Bank Maluku, pengambilan keputusanya adalah kolektif. Namun, dalam pembelian surar-surat berharga atau Reverse Repo senilai Rp 300 miliar ini, pihak direksi pemasaran yang memiliki fungsi kuat untuk memberikan persetujuan melalui memorandum yang diterbitkan devisi treasury. Direksi yang lain termasuk direktur utama, hanya diperlihatkan untuk membeikan catatan untuk proses transaksi tersebut.

Sementara untuk perkara Terminal Transit Passo, selama proses penyelidikan sedikitnya 40 orang telah dimintai keterangan. Mereka yang diperiksa berasal dari Dinas Perhubungan Kota Ambon, Dinas PU Kota Ambon dan Dinas Tata Kota Ambon maupun kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Mantan Kadishub Kota Ambon, Angganoto Ura termasuk saksi yang sudah beberapa kali diperiksa. Dia disebut pihak yang paling mengetahui pelaksanaan proyek ini.

KASUS GUNUNG BOTAK DITUTUP
Sementara itu, pihak Kejati Maluku juga menutup kasus dugaan kasus dugaan gratifikasi penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Penutupan kasus ini, menjadi perhatian dan perbincangan masyarakat yang selalu menaruh harapan dan mengawal terus perkembangan kasus ini.

Dalam kasus ini,  PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) selaku perusahaan yang terlibat dalam proyek pengangkatan sendimen di sungai Anahoni, kawasan tambang emas di Gunung Botak mentransfer uang senilai Rp 4,6 miliar ke rekening pribadi Nanlohy selaku kepala dinas. Anehnya, dalam penangan kasus ini hingga ditutup kasusnya Direktur Utama PT BPS Mintaria Loesiahari belum pernah diperiksa jaksa.

Kejaksaan melalui tim penyelidik telah menyurati panggilan terhadap yang bersangkutan berulang-ulang kali namun tidak menghargai panggilan tersebut. Alhasilnya, tim penyelidik menyerah dan mengaku permintaan ketetrangan di tahap penyelidikan sudah cukup dan hasil pendalamnya belum ditemukan adanya perbuatan pidana atas kasus tersebut.

Aspidsus Kejati Maluku, Viktor Saut Tampubolon melalui Kasipenkum dan Humas, Samy Sapulette mengungkapkan, penutupan kasus tersebut berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara yang dilakukan berama dengan pimpinan Kejati Maluku. “Setelah melalui pendalaman hasil serangkain penyelidikan terhadap kasus dana  hibah PT BPS yang disetor ke rekening Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy maka, tim berkesimpulan belum ditemukan dugaan perbuatan pidana, sehingga perkara tersebut ditutup. kendati telah dihentikan tetapi tidak menutup kemungkinan kasus tersebut dibuka kembali jika ditemuakan bukti baru,” ungkap Samy.

Selain kasus Gunung Botak, penyelidikan pengadaan modem Support AMR daya 23 KV dan 33 KV di PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara  tahun 2016 senilai Rp 1,12 miliar juga ditutup. “Kasus pengadaan modem pada PT PLN Wilayah Maluku dan Malut juga ditutup. Alasan yuridisnya, karena tidak menemukan bukti perbuatan pidana,” tambah Samy.

Demikian juga dengan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Tata Ruang Dan Wilayah (TRW) tahun 2007-2009 milik Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) senilai Rp 2 miliar. Kasus ini sebelumnya ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan dinaikan ke tahap penyidikan kemudian dilimpahkan ke Kejati Maluku. Namun dihentikan Kejati Maluku dengan alasan tidak cukup bukti. “Peruntukan dana untuk proyek ini senilai Rp 2 miliar dan sesuai pertanggung jawabannya. Sementara itu, dalam kasus ini pihak PT Lapi yang diberikan kewenangan untuk melaksakan proyek direkturnya sudah meninggal dunia. Demikian juga mantan Kepala Bappeda SBB yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, salah satu alasan yuridis perkara ini dihentikan lantaran ada pihak yang telah meninggal dunia,” ujar Samy.

Praktisi Hukum, Hendrik Lusikooy yang menyikapi penghentian perkara ini, sangat menyangkan langkah Kejati Maluku. Menurut dia, khusus kasus Gunung Botak, kalau belum ditemukan bukti perbuatan pidana maka perlu didalami. “Kalau belum menemukan bukti, itu berarti masih perlu didalami lagi. Bukan harus secepat itu disimpulkan untuk ditutup,” kata Hendrik.

Apalagi, lanjut Hendrik, ada pihak-pihak yang juga belum dimintai keterangan di tahap penyelidikan. Misalnya bos PT BPS, Mintaria Loesiahari yang belum diperiksa. Padahal, pihak PT BPS yang diduga menyuap Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy senilai Rp 4,6 miliar. “Kalau menurut saya, bukti perbuatan itu ada pada PT BPS.

Dimana dia yang memberikan dana hibah itu kepada Kadis ESDM Maluku melalui rekening pribadinya. Dan itu gratifikasi. Kalau kasus ini tutup, menurut saya jaksa tidak tuntas usut kasus Gunung Botak,” tandas Hendrik.
(NEL)

Most Popular

To Top