Tuntaskan Masalah Lama, Cegah Masalah Baru – Ambon Ekspres
Berita Utama

Tuntaskan Masalah Lama, Cegah Masalah Baru

Anderias Rentanubun (tengah) saat menerima opini WTP dari BPK

Opini WTP Pemkab Malra

AMEKS ONLINE, MALRA.-Pembenahan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara sejak  9 tahun terakhir dibawah kepemimpinan Bupati Anderias Rentanubun membuahkan hasil manis. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Malra dalam hal pengelolaan keuangan tahun 2016.

Oleh: Tarsisius Sarkol, Ambon Ekspres

Ini kali kedua opini WTP diberikan kepada Pemkab Malra dalam pengelolaan keuangan. Sebelumnya opini yang sama diberikan atas Laporan Keuangan Pemkab Malra tahun 2015. Penyerahan dilakukan di aula Kantor BPK Perwakilan Maluku, Rabu (31/5).

Penghargaan opini WTP disambut meriah jajaran pemerintah termasuk masyarakat.  Berbagai ucapan selamat bertaburan di media sosial. Namun, pemberiaan opini WTP kali ini, memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya tidak sedikit pula, komentar miring atas pemberiaan opini tersebut, apalagi pasca operasi tangkap tangan KPK kepada sejumlah pejabat BPK RI atas dugaan kasus jual beli pemberiaan opini WTP kepada Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.

Predikat opini WTP yang disandang dua tahun beruntun Pemkab Malra merupakan bukti kerja keras, kerjasama dan komitmen jajaran Pemkab Malra untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah berjuluk ‘Bumi Larvul Ngabal’. “Apa yang kami peroleh merupakan hasil kerja keras. Awalnya kami diberi opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kita perbaiki terus dengan komitmen saya selaku bupati pimpinan SKPD dan jajaran, seluruh elemen serta DPRD. Kita semua berkomitmen mengelola keuangan sesuai mekanisme yang belaku,” tandas Anderias Rentanubun, Jumat (2/5).

Dikisahkan, berawal dari kepemimpinan 2008 lalu, pasca dilantik bersama pasangan Wakil Bupati Malra Yunus Serang, dia fokus membenahi pengelolaan keuangan. Dua tahun pertama, Rentanubun harus menerima dengan lapang dada bahwa BPK RI memberikan Opini Tidak Menyatakan Pendapat alias Disclaimer.  “Berdasarkan Laporan Keuangan Pemkab Malra 2009 hingga 2010, BPK masih memberikan opini disclaimer. Salah satu persoala yang dihadapi saat itu yakni masalah aset daerah pasca pemekaran Kota Tual.  Banyak aset daerah belum terdata dengan baik sehingga kami diberkan opini disclaimer,” kisah Rentanubun.

Prev1 of 3

Most Popular

To Top