Penanganan Kasus Gunung Botak Tidak Profesional – Ambon Ekspres
Berita Utama

Penanganan Kasus Gunung Botak Tidak Profesional

AMEKS ONLINE, AMBON.-Belum tuntas pemeriksaan di tahap penyelidikan, namun kasus Gunung Botak sudah ditutup pihak kejaksaan. Alasannya belum ditemukan bukti perbuatan pidana. Ini menandakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tidak serius dalam memberantas korupsi di daerah ini.

Kejaksaan dinilai terlalu dini menutup kasus dugaan gratifikasi penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru yang melibatkan Kepala Dinas ESDM (Energi, Sumber Daya Mineral) Provinsi Maluku, Martha M Nanlohy itu. Meskipun, menurut kejaksaan kasusnya sudah terbilang lama di tangani.

Belum tuntas pemeriksaan terhadap sejumlah pihak di tahap penyelidikan, termasuk salah satunya PT BPS yang mengirim dana ke rekening pribadi Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy menandakan jaksa telah masuk angin.

Pengamat Hukum Ahli Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Prof Jhon Pasalbessy menjelaskan, Kejati Maluku harus mengkaji ulang penyelidikan terhadap kasus Gunung Botak yang telah ditutup tanpa mendalami secara tuntas inti persoalan tersebut. “Menurut saya, jaksa punya kewenangan dalam proses ini. Namun, dilihat dari proses penyelidikan atas kasus ini, terlalu dini untuk ditutup dengan alasan belum ditemukan bukti perbuatan pidananya. Karena, serangkaian penyelidikan bertujuan untuk mencari dasar atau pokok perosalan yang berujung pada tindak pidana. Dan kalaupun dalam kasus ini ada pihak yang relevan belum diperiksa, maka saya pikir jaksa harus kaji ulang. Karena masyarakat bisa berpikir jaksa telah masuk angin dalam menangani kasus ini,” kata Jhon.

Menurutnya, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, belum dilakukan pemeriksaan terhadap pihak PT BPS ini menunjukan penyelidikan terhadap kasus ini belum kelar. “Jaksa harus cari sumber dana itu dari mana. Dana itu tertampung dimana dan peruntukan atau tujuanya untuk apa ? Nah, ini yang harus dikejar. Dan menurut saya siapa yang memberikan dana itu harus periksa dan minta penjelasanya. Karena bukan hanya pihak Dinas ESDM saja yang diperiksa, namun pihak ketiga yang memberikan dana itu harus juga diperiksa,” jelas Jhon.

Penyelidikan seperti itu, akui Jhon, sangat menyalhi proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP tentang Penyelidikan. “Kalau menurut saya jaksa telah menyalahi prosedural penyelidikan. Harus dikaji ulang,” tandas Jhon.

Prev1 of 3

Most Popular

To Top