Iptu Johanis Lakear Harus Tersangka – Ambon Ekspres
Berita Utama

Iptu Johanis Lakear Harus Tersangka

AMEKS ONLINE, AMBON.— Sangat aneh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Sudah jelas terbukti Kepala Bidang Oprasional (KBO) Satuan Reskrim Polres MTB, Iptu Johanis Lakear menerima duit haram, tapi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini terungkap dalam persidangan kasus suap dengan terdakwa AKP Johanis Titus di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (6/6).

Dalam sidang, terungkap Lakear sudah mengakui menerima duit senilai Rp 65 juta yang bersumber dari suap Rp 100 juta yang ditujukan kepada terdakwa AKP Johanis Titus dari Jefri Tandra. Pengakuan Lakear sebagai saksi ini membuat majelis hakim yang diketuai Cristina Tetelepta kaget dalam sidang. “Kenapa dia tidak ditetapkan sebagai tersangka ? (sambil kepala hakim berbalik ke muka JPU). Kan dia menerima duit juga,” kata hakim anggota, Bendhart Panjaitan.

JPU, I Gede Widiartama dengan singkat menyebut kasus ini penyidiknya di Polda Maluku. ‘’Kami hanya menyidangkan,” kata JPU.
Selain pengakuan Johanis Lakear, ternyata Kanit II Satreskrim Polres MTB, Raja Syaputra juga menerima bagian sebesar Rp 15 juta dari sumber yang sama. Ini terungkap dalam kesaksianya di persidangan. Menurutnya, dana tersebut bersumber dari Jefri Tandra. “Saya menerima Rp 15 juta, sementara Pak Johanis Lakear terima Rp 65 juta dan terdakwa, Johanis Titus menerima Rp 20 juta. Saya terima uang tersebut dari Pak Johanis Lakear,” terangnya sebagai saksi pada saat itu.

Menyikpai pengakuan kedua saksi dalam persidangan tersebut, Firel Sahetapy selaku penasehat hukum terdakwa Johanis Titus meminta kepada Kapolda Maluku untuk segera memerintahkan penyidik yang menganai perkara ini untuk menetapkan KBO Satreskrim Polres MTB Johanis Lakear dan Kanit II Satreskrim Polres MTB, Raja Syaputra sebagai tersangka. “Pengakuan mereka kan jelas di persidangan bahwa mereka menerima uang dan pengakuan mereka membuat hakim kaget. Oleh karena itu, yang punya kewengan dalam hal ini penyidik Polda Maluku untuk segera menetapkan mereka sebagai tersangka,” tegas Firel kepada Ambon Ekspres, Rabu (7/6).

Menurutnya, sangat disayangkan penydidikan yang dilakukan Polda Maluku. Mereka dinilai sangat melangkahi hukum. Padahal dalam perkara ini, jelas ada penerima aktif dan juga pemberi aktif. Itu terungkap dalam sidang dan harus ditindak lanjut oleh Polda Maluku selaku penyidik dalam perkara tersebut. “Klien kami (Johanis Titus) merupakn pihak kedua yang menerima uang tersebut. Uang diterima oleh KBO, Johanis Lakear dari tangan Jefri Tandra. Baru klien kami hanya menerima Rp 20 juta, sementara Johanis Lakear Rp. 65 juta dan Raja Syaputra menerima Rp 15 juta. Ini yang harus dilihat penyidik. Masa, klien kami yang kena sedangkan kedua orang ini tidak. Kan mereka juga terima,” ujar Firel.

Dia mengatakan, dalam kesaksian mereka, permintaan uang Rp 100 juta dari Tandra itu bukan permintaan Johanis Titus yang saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres MTB. Namun, yang komunikasi hingga menerima uang dari Jefri adalah KBO. Jahanis Lakear. “Permintaan uang itu bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan perkara penyerobotan lahan dengan korban Jefri (pemberi suap). Karena menurut mereka, biaya operasional penanganan perkara lagi kosong sehingga untuk percepatan perkara harus bantu biaya oprasional,” kata Firel.

Terpisah, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette menerangkan, kasus ini sudah dalam persidangan dan menjadi tanggung jawab penuntut umum untuk persidangan. Namun, dalam menengani perkara tersebnut dari tahap penyelidikan dan penyidikan adalah penyidik Polda Maluku.

Soal, kenapa kedua saksi tidak dijadikan sebagai tersangka termasuk pemberi suap menurut Samy, penuntut umum saat meneliti berkas perkara tersebut saat dikembalikan ke penyidik Polda Maluku beserta petunjuk yang didalamnya termuat hal tersebut. “Yang jelas saat itu kami (JPU) sudah memberikan petunjuk bagi mereka. Dan kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka itu kewenangan penyidik. Kami jaksa hanya menyidangkan,” jelas Samy.
JPU deny Syaputra dalam dakwaanya menjelaskan, kasus ini bermulah saat adanya penanganan kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Jefri Tandra ke Polres MTB. Untuk mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan, tersangka diduga disuap oleh Jefri berupa  satu buah HP Iphone 6Plus dan uang tunai Rp 100 juta. “Merasa kecewa, Jefri kemudian melaporkan AKP Titus yang saat ini bertugas di SPN Polda Maluku, Passo Ambon ke penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku,” kata Denny.

Terdakwa, dijerat dengan pasal 12 huruf B UU Nomor tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikitnya Rp 200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah). (NEL)

Click to comment

Most Popular

To Top