Pemprov Optimis Dapat WTP – Ambon Ekspres
Berita Utama

Pemprov Optimis Dapat WTP

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON,–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, optimis untuk kembali memendapatkan penilaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam hal pengelolaan keuangan tahun 2016. Rasa percaya diri itu, setelah beberapa kabupaten mendapatkan predikat WTP dari BPK. Diantaranya Kabupaten Maluku Tenggara, Buru dan Maluku Tengah.

Karo Humas dan Protokoler Setda Maluku, melalui Kabag Humas, Bobby Kin Palapia mengatakan, dengan sistem pengelolaan keuangan yang ada sepanjang 2016 lalu, maka opini WTP dari BPK RI bakal kembali diterima Pemprov Maluku. “Pemprov masih optimis mempertahankan WTP. Hal itu karena pembenahan dari menjaga dan sistem pengelolaan keuangan yang ada ditahun sebelumnya,” kata dia kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/6).

Menurut dia, tak hanya sistem pengelolaan keuangan, namun sejumlah faktor pendukung lain dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk penggunaan dan pengelolaan anggaran menjadi penilaian. “Menjaga pengelolaan sistem keuangan, kemudian juga pembenahan administrasi keuangan dari hari ke hari semakin ditingkatkan terus menerus dan itu semakin baik pula,” jelas dia.

Dia mengaku, meminimalir dalam artian mengantisipasi terjadinya kebocoran-kebocoran pada penggunaan anggaran yang tidak efektif maupun tidak sesuai dengan peruntukannya. “Dengan pencatatan keuangan yang rapi, baik dan benar dilingkup pemerintah provinsi itulah, maka kami yakin sungguh tahun ini juga dapat WTP,” tegas dia.

Apalagi, kata dia, pengawasan yang cukup ketat dalam penggunaan keuangan baik dari internal maupun eksternal. “Ada inspektorat, kemudian BPK belum lagi tim saber pungli, jadi tidak mungkin, pengelolaan keuangan itu tidak sesuai dengan peruntukan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karennya 2017 WTP tetap kami pertahankan,” tuturnya.

Disinggung soal operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait, pemberian opini WTP kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu, Palapia, menegaskan hal itu tidak mungkin terjadi lingkup Pemprov Maluku. “Tidak mungkin hal sekonyol itu, terjadi dan kami lakukan. Kami akan mendapatkan WTP karena murni dari pengelolaan keuangan yang ada,” tegas dia.

Direktur Eksekutif Indonesia Democracy Reform Institute (INDEI) Wahada Mony mengingatkan, pihak BPK untuk lebih selektif dalam memberikan opini WTP kepada seluruh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun sampai ke daerah-daerah yang ada. Tanpa terkecuali di Maluku. “OTT di Kemendes beberapa waktu lalu itu, merupakan bagian dari antisipatif yang harus diperhatikan kembali oleh pemerintah daerah, dalam pengelolaan keuangan. BPK harus kembali mengaudit secara teliti dan transparansi terkait pengelolaan keuangan saat ini, sebelum pemberian opini WTP itu dilaksanakan,” kata dia ketika dihubungi koran ini, kemarin.

Menurut dia, pemberian opini WTP merupakan kewenangan BPK RI. Hanya saja harus dilakukan sesuai kinerja yang profesional dan objektif. “WTP yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan, harus disinkronisasi dengan upaya penuntasan pengangguran, maupun pengurangan tingkat kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat. Maka harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar,” ingat dia.

Mony mengaku, pemberian opini WTP kepada Kabupaten Malteng, Malra dan Buru serta kepada pemerintah provinsi bila harus terjadi, maka mestinya disesuaikan dengan fakta dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. “Kami berharap, pemberian opini WTP itu, bukan hanya sekedar diberikan. Atau minimal tidak perlu terjadi seperti yang pernah terjadi di Kemendes RI. Melainkan WTP itu murni dan sebagai motifasi untuk pembangunan daerah,” pungkasnya.
(AHA)

Most Popular

To Top