Bawaslu : Tidak Ada Titipan Seleksi Panwaslu – Ambon Ekspres
Berita Utama

Bawaslu : Tidak Ada Titipan Seleksi Panwaslu

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.––Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku memastikan, tidak ada titipan anggota Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) dalam proses seleksi nanti. Mereka yang terseleksi dan kemudian ditetapkan, dipastikan sesuai dengan mekanisme dan aturan. “Iya (tidak ada titipan). Itu penting. Dan nanti timsel harus dipantau,” tandas Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Fadly Silawane kepada wartawan usai sholat Jumat di pelataran masjid Al-Fatah, (9/6).

Dikatakan, Bawaslu telah secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Tim Seleksi (Timsel) yang berjumlah 15 orang. Terdiri dari timsel pusat dan daerah.  “Timsel dari pusat dan daerah. Seluruhnya ada 15 orang yang dibagi untuk lima timsel. Satu timsel tiga orang,” paparnya.

Fadly menjelaskan, panwaslu yang dibentuk ini akan bekerja untuk tiga pemilu yakni Pilkada Gubernur Maluku 2018, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. “Jadi, yang menyelenggarakan empat pemilu adalah Panwaslu Maluku Tenggara dan Kota Tual. Karena mereka menyelenggarakan Pilgub Maluku, pilkada bupati dan walikota serta pileg dan pilpres,” papar dia.

Terkait tahapan, kata dia, itu merupakan kewenangan timsel. Bawaslu hanya akan memantau dan menerima hasil seleksi sepuluh nama terkahir. Kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan menetapkan tiga orang untuk masing-masing kabupaten/kota. “Nanti tahapannya, merupakan kewenangan timsel. Kita hanya memantau dan menerima hasil akhir dari tahapan seleksi. Tetapi diperkirakan, bulan Agustus sudah dilantik,” pungkas dia.

AWASI SELEKSI
Sementara itu, pengamat politik Universitas Darussalam (Unidar) Ali Roho Talaohu mengatakan, seleksi penyelenggara pemilu di Maluku pernah mengalami cacat. Antara lain, seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku 2013 lalu.

Hasil seleksi ini diprotes oleh sejumlah organisasi masyarakat dan OKP. Namun, tim seleksi yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi dan praktisi itu tetap mempertahakan hasil seleksi mereka dan memastikan sudah dilakukan sesuai aturan.

Olehnya itu, kata Ali, tim seleksi harus berusaha bebas dari kepentingan politik. Meletakan indepensi dan menentapkan anggota panwaslih nanti sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. “Artinya, itu bagian dari sejarah seleksi penyelenggara pemilu, yang dinilai oleh sebagian orang, cacat. Nah, kita berharap tidak terjadi dalam proses seleksi anggota panwaslu ini,” kata Ali.

Di sisi lain, Ali mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi proses seleksi. Mulai dari tahapan seleksi administrasi hingga penetapan. Terutama saat tahapan tanggapan dari masyarakat. “Masyarakat, baik umum maupun lembaga-lembaga yang konsern dengan isu demorkasi dan politik, harus aktif memberikan masukan dan tanggapan terhadap para calon pengawas pemilu,” ungkapnya.

Sebab menurut Ali, kualitas pilkada dan pemilu dapat diukur mulai dari proses seleksi penyelenggara yang merupakan tahapan awal. Jika orang-orang yang terseleksi jadi penyelenggara mematuhi 12 asas penyelenggara pemilu, dapat dipastikan pilkada dan pemilu juga berkualitas. “Kalau input, lalu prosesnya bagus, tentunya output atau hasilnya pun juga bagus. Itulah yang kita harapkan kepada tim seleksi panwaslu kali ini,” tukas dia.(TAB)

Click to comment

Most Popular

To Top