DPD Golkar Harus Buka Pendaftaran Cagub – Ambon Ekspres
Berita Utama

DPD Golkar Harus Buka Pendaftaran Cagub

FOTO Azis Samual

Samual : Kecuali Hasil Rapimda

AMEKS ONLINE, AMBON.––Keinginan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Said Assagaff menutup keran pendaftaran bagi calon gubernur (cagub), mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). DPP meminta DPD Partai Golkar Maluku untuk membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur 2018.

Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat DPP Partai Golkar, Azis Samual yang dihubungi Ambon Ekspres via seluler, Minggu (11/6) mengatakan, apapun alibi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku, harus tetap membuka pendaftaran calon gubernur maupun wakil gubernur. Ini sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Nomor 6 tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota. “Harus sesuai Juklak 06. Artinya, DPD harus membuka pendaftaran untuk bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota,” tegas dia.

Bila DPD I Golkar Maluku tidak melakukan pendaftaran, ungkap dia, DPP akan mengambil alih. Kewenangan DPP ini juga diatur dalam Juklak 06. “Bilamana DPD I tidak membuka pendaftaran, maka DPP yang akan membuka, karena telah diatur dalam Juklak 06, itu sudah jelas sesuai aturan partai,” tandas dia.

Ketua Pemenang Pemilu Kabupaten Maluku Tengah DPD Partai Golkar Maluku, Haeruddin Tuarita mengatakan, DPD telah mengkonsultasikan hasil rapat pleno ke DPP. Kepastiannya membuka pendaftaran untuk bakal calon gubernur akan dipastikan hari ini. “Masih tunggu konsultasi tanggal 12 Juni nanti (hari ini) baru pasti. Tapi bukan ambil alih. Tapi bisa juga DPP membuka pendaftaran. Sama seperti Pilkada periode 2017, DPD buka dan DPP juga buka,” jelas dia.

Azis mengaku, perwakilan DPD Golkar Maluku telah meminta DPP untuk berkonsultasi, hari ini mengenai keputusan mereka yang membatasi pendaftaran calon gubernur. Namun, Azis mengaku belum mengetahui secarea jelas maksud DPD I Golkar Maluku. “Iya, mereka meminta waktu tanggal 12 Juni untuk berkonsultasi. Konsulktasi tentang apa, kita tahu,” jelas dia.

USULAN DALAM RAPIMDA
Mantan calon Gubernur Maluku itu menjelaskan, mekanisme pendaftaran di DPD I dapat ditiadakan jika ada usulan nama dari DPD II lewat Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda). Lalu, nama tersebut diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk ditetapkan sebagai calon gubernur dalam Surat Keputusan (SK). “Kecuali DPD I membuat Rapimda untuk diusulkan satu nama, maka tidak perlu membuka pendaftaran. Jika tidak, ya tetap membuka pendaftaran calon gubernur maupun wakil,” papar dia.

Dari 17 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Gubernur 2018, ungkap Azis, Golkar telah memberikan rekomendasi kepada bakal calon gubernur Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ini karena empat provinsi itu mengusulkan bakal calon lewat Rapimda.  “Dan itu SK-nya sudah diberikan kepada masing-masing daerah. Kalau Maluku juga seperti itu (menggelar Rapimda), maka dipastikan (rekomendasi) akan diberikan sesuai hasil Rapimda,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Assagaff mengatakan, Golkar hanya membuka pendaftaran bagi bakal calon gubernur. Sebab, dirinya dipastikan diusung sebagai bakal calon gubernur 2018 oleh Partai Golkar. “Ada pihak-pihak terkait, tidak usah lagi bukan untuk gubernur. Bukan untuk wagub saja. Kalau untuk gubernur-kan sudah pasti buat saya,” kata Assagaff, Kamis (2/6).

Sedang Haeruddin menjelaskan, keputusan menutup keran pendaftaran bagi bakal calon gubernur didasari beberapa pertimbangan. Antara lain, karena Golkar sudah pasti mengusung Said Assagaff. Olehnya itu, Golkar mengunci peluang bagi kandidat bakal calon gubernur lainnya.

Selain itu, survei menunjukkan bahwa Assagaff, bakal calon gubernur petahana itu masih kuat. Selain itu, juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang menyebutkan, bahwa sebanyak 17 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada 2017, rekomendasi diberikan kepada petahana, termasuk Said Assagaff.

Lebih lanjut, jelas dia, mekanisme ini juga tidak bertentangan dengan Juklak Nomor 06 Tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota calon selama kriteria kader partai, memiliki survei tertinggi dan demi kepentingan partai ke depan dipenuhi. “Selain itu, Golkar juga tidak mau membohongi masyarakat dengan mencalonkan figur lain, bukan pak Assagaff yang selama ini diketahui bersama bahwa akan diusung oleh Golkar,” tandasnya.(TAB)

Most Popular

To Top