Komar Kritik Pemerintah Maluku – Ambon Ekspres
Berita Utama

Komar Kritik Pemerintah Maluku

Komarudin Watubun

AMEKS ONLINE, AMBON.–Rencana pemindahan Ibukota Maluku dari Ambon ke Makariki, Maluku Tengah, sudah batal. Ini setelah pemerintah berencana membangun infrastruktur pemerintahan baru di sekitar Wailela, Desa Poka dan Rumatiga. Padahal rencana pemindahan ke Makariki sudah dicanangkan Gubernur sebelumnya Karel Albert Ralahalu.

Pemindahan ini juga sudah disetujui DPRD Maluku saat Ralahalu menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Said Assagaff yang kini gubernur. Namun setelah menjadi gubernur, Assagaff lalu membatalkan rencana tersebut. Belum ada alasan resmi soal ini. Hanya saja kini pemerintah sudah menyiapkan lahan untuk infrastruktur pemerintah di lokasi yang baru di Kota Ambon.

Isu ini disambut bakal calon Gubernur Komarudin Watubun. Kata politisi PDIP ini, pemindahan ibukota Maluku dari Kota Ambon ke Negeri Makariki Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, merupakan tanggung jawab sejarah yang harus direalisasikan. Tanggung jawab sejarah bahwa pencanangannya telah dilakukan 5 tahun silam.

Dan bahwa peletakan batu pertama pembangunan Kota Masohi oleh sang Proklamator, Ir Soekarno 59 tahun silam merupakan persiapan menjadikan Maluku Tengah sebagai calon  ibukota Provinsi Maluku setelah Kota Ambon. “Pemindahan Ibukota Provinsi Maluku ke Makariki merupakan tanggung jawab sejarah. Bahwa Makariki telah dicanangkan menjadi Ibukota Provinsi Maluku oleh Gubernur Maluku sebelumnya Karel Ralahalu, maka tanggung jawab kita adalah mewujudkannya,” tandas Watubun, Sabtu (10/6).

Pemindahan ibukota Maluku ke Makariki, kata Watubun, sama sekali tidak akan berdampak pada kemajuan Kota Ambon selaku ibukota saat ini. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak merealisasikan apa yang telah dilakukan Gubernur Maluku terdahulu. “Apalagi sudah banyak anggaran yang dikucurkan untuk  mewujudkan pencanangan saat itu. Jauhkan pemikiran sempit bahwa pemindahan ibukota ke Makariki akan mengakibatkan kemunduran bagi Kota Ambon. Kota Ambon tetap menjadi kota perdagangan dan pendidikan,” tandasnya.

Tanpa berniat mengeritik kepemimpinan Gubernur Said Assegaff yang saat pencanangan berstatus sebagai wakil gubernur Maluku, kata dia, tidak ada dalil yang tepat untuk menghindari sejarah bahwa pencanangan sudah dilakukan dan tanggung jawab berikutnya adalah mewujudkan apa yang sudah dimulai pendahulunya.(MYX)

Most Popular

To Top