Yoltuwu Ingin Membangun Dari Desa

by

Dengan uang sebanyak itu, kata Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementarian Desa dan PDT itu, tanpa kehadiran negera, masyarakat sudah bisa makmur. Tapi, masyarakat Maluku masih tergolong miskin pada urutan empat secara nasional sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Maret 2015 tercatat sebanyak 328.410 orang atau 19,51 persen dari total jumlah penduduk saat itu 1.686,469 jiawa.

Tetapi menurut dia, masyarakat Maluku tidak meskin seperti definisinya. Sebab, bumi Maluku sudah dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Hanya belum dikelola dengan baik.
“Tetapi, mengapa tidak bisa ditata? Ini yang perlu diatur dengan baik, permodalan yang memadai. Dana desa perlu dikawal. Sebab, saya melihat kita belum punya format yang baku mengenai pembangunan ekonomi desa,”tegas dia.
Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lanjut dia, telah mengatur tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa),BUMDes Bersama Atar desa dan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membentuk PT. Mitra Bumdesa Nusantara. Regulasi ini memberikan peluang besar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui dana desa, selain program pembangunan fisik.

“Dalam konteks pembangunan pedesaan, kita bikin klaster aspek dari wilayah-wilayah yang punya potensi keunggulan. Kemudian, kita lalukan pendekatan, baik melaluoi dana desa maupun stimulan dari pemerintah pusat, dan juga APBD provinsi dan kabuaten/kota untuk mengawal program-program pemberdayaan,”papar dia.
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tengah merealisasikan Nawacita dengan salah satu programnya yakni pengentasan 5.000 desa tertinggal dan memperoleh 2.000 desa mandiri. Kata dia, upaya ini harus disambut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dengan memanfaatkan dana desa secara maksimal.

2 of 3