HEBAT Tantang Golkar Buka Pendaftaran – Ambon Ekspres
Berita Utama

HEBAT Tantang Golkar Buka Pendaftaran

Herman Koedoeboen Dan Abdullah Vanath

Gerindra – PAN Segera Buka

AMEKS ONLINE, AMBON.––Selain dikritik, DPD Partai Golkar Maluku juga ditantang untuk membuka pendaftaran bagi bakal calon gubernur. Sebagai partai politik besar, Golkar harus membuka ruang kompetisi untuk mendapatkan rekomendasi.

Tim pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT), Fajrin Rumalutur mengatakan, partai politik berkewajiban untuk melakukan rekruitmen politik.

Termasuk didalamnya penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Proses demokrasi akan tercipta melalui penjaringan tersebut. “Untuk itu, Partai Golkar harus membuka diri, memberikan peluang dan kesempatan bagi putra-putri terbaik Maluku untuk bisa tampil dan mewarnai kontestasi Pilgub Maluku 2018 lewat jalur seleksi calon gubernur/wakil gubernur di Partai Golkar,” kata Fajrin kepada Ambon Ekspres, Senin (12/6) menanggapi keputusan DPD Partai Golkar Maluku menutup pendaftaran bagi bakal calon gubernur.

Peniadaan pendaftaran bagi bakal calon gubernur oleh Golkar dengan alasan Said Assagaff sebagai kandidat tunggal, menurut Fajrin, sama halnya dengan membatasi keinginan masyarakat dalam memilah dan memilih calon pemimpin mereka. Sebab, penjaringan dan penyaringan bakal calon merupakan salah satu dari sekian tahapan penentuan kepempimpinan lokal periode 2018-2023. “DPD Partai Golkar Maluku harus memberikan contoh pendidikan politik yang baik bagi rakyat dengan menyajikan alternatif calon-calon pemimpin Maluku yang variatif (tidak tunggal). Tujuannya agar publik dapat menilai dan menentukan siapa pemimpin yang paling tepat dan dikehendaki rakyat yang kemudian nantinya diusung oleh partai Golkar,” tandasnya.

Keputusan DPD Partai Golkar tersebut dalam rapat pleno belum lama. Sejumlah pertimbangan mendasari, yakni karena Golkar sudah pasti mengusung Said Assagaff. Olehnya itu, Golkar mengunci peluang bagi kandidat bakal calon gubernur lainnya.

Selain itu, survei menunjukkan bahwa Assagaff, bakal calon gubernur petahana itu masih kuat. Selain itu, juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang menyebutkan, bahwa sebanyak 17 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada 2017, rekomendasi diberikan kepada petahana, termasuk Said Assagaff.

Mekanisme ini juga tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksana (Juklak) Nomor 06 Tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota calon selama kriteria kader partai, memiliki survei tertinggi dan demi kepentingan partai ke depan dipenuhi. Hari ini keputusan tersebut dikonsultasikan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Apabila, hasilnya Golkar tetap tidak menerima bakal calon gubernur, kata Fajrin, menjadi preseden buruk bagi pembangunan demokrasi lokal. ”Tindakan menutup peluang bagi kandidat lain untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah oleh partai Golkar Maluku adalah preseden buruk bagi pembangunan demokrasi lokal di Maluku,” kata dia.

Fajrin menyimpulkan, keputusan Golkar Maluku ini kemungkinan disebabkan, karena Assagaff tidak percaya diri. Selain itu, karena para bakal calon gubernur penantang Assagaff cukup potensial dan menjadi pilihan alternating bagi masyarakat Maluku. “Golkar partai besar yang dinamis, dengan tensi dinamika internal yang tinggi. Sehingga kemungkinan bagi nama-nama potensial lain di luar SA (Said Assagaff) pun bisa menjadi alternatif untuk diusung. Selain itu keputusan tidak membuka pendaftaran ini merupakan sinyal “kepanikan” dan ketidak percayaan diri SA selaku kandidat petahana,” tandas dia.

Fajrin memastikan, HEBAT akan mendaftar bila Golkar membuka pendafaran cagub. Ia juga optimis, Herman dan Vanath akan mendapatkan respon baik dari kader partai berlambang pohon beringin itu. “Saya pikir pasangan Herman-Vanath (HEBAT) akan mendapatkan respons positif di kalangan Partai Golkar jika nantinya Golkar membuka proses pendaftaran. Sebab figur pasangan calon ini dianggap benar-benar memiliki variabel kemenangan politik yang kongkrit pada Pilgub 2018 mendatang,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat DPP Partai Golkar, Azis Samual yang dihubungi Ambon Ekspres via seluler, Minggu (11/6) mengatakan, apapun alibi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku, harus tetap membuka pendaftaran calon gubernur maupun wakil gubernur. Ini sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Nomor 6 tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bila DPD I Golkar Maluku tidak melakukan pendaftaran, ungkap dia, DPP akan mengambil alih. Kewenangan DPP ini juga diatur dalam Juklak 06. Mantan calon Gubernur Maluku itu menjelaskan, mekanisme pendaftaran di DPD I dapat ditiadakan jika ada usulan nama dari DPD II lewat Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda). Lalu, nama tersebut diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk ditetapkan sebagai calon gubernur dalam Surat Keputusan (SK). “Kecuali DPD I membuat Rapimda untuk diusulkan satu nama, maka tidak perlu membuka pendaftaran. Jika tidak, ya tetap membuka pendaftaran calon gubernur maupun wakil,” papar dia.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku, Piet Manuputty mengatakan, rencana ketua DPD Said Assagaff akan bertemu ketua umum Golkar Setya Novanto untuk mengkonsultasikan hasil rapat pleno. “Hasilnya belum ada. Jadwalnya ketua DPD ketemu dengan ketua umum. Kita nanti saja hasilnya seperti apa,” singkat Manuputty via seluler, kemarin.

GERINDRA – PAN SEGERA BUKA PENDAFTARAN
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Maluku, akan membuka pendaftaran bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur Maluku, Bupati, Wakil Bupati Maluku Tenggara dan Walikota dan Walikota Tual, besok. Gerindra memastikan akan mengusung calon kepala daerah yang mampun membawa Maluku lebih baik ke depan.

Sesuai jadwal, Gerindra membuka pendaftaran tanggal 14 – 21 Juni 2017. Sedangkan pengembalian berkas pendaftaran tanggal 3 – 6 Juli. Gerindra belum memastikan untuk menggunakan survei atau tidak.
Ketua DPD Partai Gerindra Maluku, Hendrik Lewerissa menjelaskan, penjaringan bakal calon kepala daerah merupakan mekanisme internal yang harus dilakukan. Bukan hanya untuk kepentingan partai, tetapi agar masyarakat bisa mengetahui dan mengikuti rekrutmen calon pemimpin di daerah ini.  “Pendaftaran bakal calon kepala daerah merupakan mekanisme internal partai Gerindra yang harus dilakukan agar publik harus tahu rekrutmen calon pemimpin daerah. Yang dimulai dengan penjaringan dan dikahiri dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) soal rekomendasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPP,” jelas Lewerissa kepada wartawan di sekretariat DPD Partai Gerindra, Senin (12/6).

Lewerissa memastikan, Gerindra membebaskan biaya administratif pendaftaran bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Salah satu tujuannya, agar kompetisi perebutan rekomendasi dapat diikuti setiap putra dan putri Maluku yang berkeinginan maju. Sementara untuk Pilkada Malra dan Kota Tual, kata dia, merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masing-masing. “Spiritnya supaya siapa saja putra dan putri terbaik di daerah ini yang merasa terpanggil untuk mencalonkan dirinya sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur, silahkan datang mendaftar di Gerindra,” papar dia.

KOMUNIKASI POLITIK
Mantan bakal calon wakil  gubernur Maluku 2013, itu tidak menampik bahwa telah berkomunikasi dengan beberapa kandidat bakal calon gubernur. Namun, dia enggan menyebutkan nama mereka. “Saya komunikasi dengan semua pihak. Kan komunikasi politik itu suatu kebutuhan bagi kami sebagai pimpinan partai guna menjaga silaturahmi politik dengan berbagai pihak. Apalagi dalam rangka menghadapi pilkada provinsi,” akui dia.

Lewerissa mengatakan, akan ikut mendaftar sebagai balon wakil gubernur. Pada Rapat Koordinasi (Rakor) Maret lalu, DPC dan DPD mengusulkannya sebagai balon wagub.  Meski sebagai ketua DPD, namun dia menegaskan, tidak serta merta akan direkomendasi. Sebab, DPP yang berwenang menentukan rekomendasi.“Ini kan kita baru mau buka pendaftaran. Dan saya tidak berdaulat atas diri saya sendiri. Saya tetap tunduk kepada perintah dan keputusan DPP. Sebagai kader Gerindra, saya wajib untuk melaksanakan apapun keputusan pimpinan partai Gerindra di DPP,” pungkasnya.

BELUM PASTI KE ASSAGAFF
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku, Abas Hames Hanubun memastikan pihaknya akan membuka pendaftaran bakal Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018 pertengahan Juni ini. PAN belum memastikan akan kembali mengusung petahana bakal calon gubernur, Said Assaagaff.

Menurut Abas, rencana pendaftaran ini memang terlambat dari beberapa partai politik sebelumnya. Ini disebabkan, hingga kini DPW PAN Maluku belum membentuk tim penjaringan. “Nantinya saya ke Ambon untuk pembentukan tim penjaringan. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pembukaan pendaftaran bakal gubernur dan wakil gubernur. Sehingga dipastikan Juni ini PAN sudah memulainya,” ujar Hanubun kepada Ambon Ekspres via seluler, Senin (12/6).

Abas menyatakan, PAN memberikan kesempatan yang sama untuk semua bakak calon gubernur dan wakil gubernur untuk berkompetisi memperebutkan rekomendasi. Tidak ada peluang istimewa bagi kandidat tertentu. ‘’Siapaun akan kami terima, tergantung dari figur yang mau mendaftar.  Karena pada prinsipnya, kami terbuka untuk siapa saja, tidak mengistimewakan siapa dia dan dari mana dia,” katanya.

PAN mengusung Said Assagaff dan Zeth Sahuburua pada Pilgub 2013. Namum, partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini belum memberikan sinyal kembali mengusung petahana. Abas menilai Assagaff memiliki prestasi baik hingga saat ini. Olehnya itu, PAN akan menggunakan indikator hasil survei untuk menentukan rekomendasi. “Dalam pandangan saya, petahana juga masih bagus prestasinya selama ini. Tetapi tidak serta merta kita mengatakan kembali mengusungnya karena harus melalui mekanisme  pendaftaran dan hasil survei internal yang menjadi rujukan. Jadi saya kira semua bakal calon punya peluang yang sama,”  katanya.

Disinggung soal pendaftaran bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra) dan Walikota dan Wakil Walikota Tual, kata dia, merupakan kewenangan masing-masing Dewan Pimpinan Daerah (DPD). DPW hanya mengontrol dan menerima hasil penjaringan dan penyaringan DPD. “Kota  Tual dan Maluku Tenggara DPD setempat sudah membentuk tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati,  walikota dan wakil walikota.

Rencananya sebentar malam ini mereka sampaikan kepada saya untuk ditetapkan kapan pembukaan,”  ungkapnya.
Sekadar diketahui, PAN memiliki masing-masing dua kursi di dua daerah tersebut. Sedang di DPRD Maluku, PAN hanya memiliki satu kursi.(TAB/WHB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!