Jaksa Ledrik “Digarap” Kejagung – Ambon Ekspres
Berita Utama

Jaksa Ledrik “Digarap” Kejagung

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.––Kasi Penyidikan (Kasidik) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Ledrik Takandengan kembali diperiksa tim Janwas Kejaksaaan Agung (Kejagung) RI. Ada dugaan kasus suap atau gratifikasi yang membelit sang jaksa.

Informasi Ambon Ekspres di Kejati Maluku, tim dari Inspektorat Bidang Pengawas Kejagung ini melakukan pemeriksaan internal terkait dugaan suap atau gratifikasi dana senilai Rp 2 miliar. Dana sebesar ini terdeteksi di mesin detektor Bandara Patimura Ambon yang diduga dibawa Ledrik selaku pihak terduga terlapor.

Bukan hanya dana Rp 2 miliar yang diduga diterima Ledrik. Namun ada juga dana senilai Rp 3 miliar yang diduga didapatkan dari penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Tawiri. Kasus ini terjadi di Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX yang sebelumnya ditangani Kejari Ambon namun diambil alih Kejati Maluku.

Berdasarkan informasi, selain Ledrik Takandengan yang diperiksa, ada juga pihak eksternal yang disurati Kejagung RI untuk dimintai keterangan. Diantaranya, Andreas Intan alias Kim Fui. Dia diagendakan untuk dimintai keterangannya secara internal pada Rabu (14/6) mendatang. Kim Fui merupakan tersangka kasus Dana Keserasian yang hingga kini perkaranya tak kunjung tuntas. “Kim Fui diduga orang yang turut terlibat terkait dana Rp 2 miliar yang terdeteksi melalui mesin detektor Bandara Pattimura. Sehingga, dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi secara internal oleh kejaksaan sehubungan dugaan terlapor, Ledrik Takandengan,” ungkap sumber koran ini di Ambon, Selasa (13/6).

Selain Kim Fui yang menjadi target, diduga ada juga nama-nama besar yang juga turut terlibat dugaan gratifikasi. ‘’Ada sejumlah nama pihak lain yang diduga turut terlibat pemberian gratifikasi,’’ tutur sumber.
Tim kejagung diketuai Helmi DM Dasilva selaku Inspektur Muda pada Bidang Pengawasan Kejagung RI, dibantu Tatang Sutarna (Inspektur Muda Pidsus), Teguh Warjianto (Intel Jaksa Agung Muda Pengawasan) serta Purnama (Pemeriksa Pidsus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan). “Jadi bukan hanya Andreas Intan (King Fui-red) yang nanti diperiksa saja. Ada juga sejumlah nama akan diperiksa terkait laporan terduga Ledrik Takandengan dan juga ada beberpa kontraktor lainya yang tidak disebutkan namanya yang juga turut terlibat atas indikasi tersebut. Informasinya ada nama Abdullah Vanath,” akui sumber lainya.

Abdulah Vanath sendiri disebut turut terlibat dalam permainan kasus ini, karena beredar informasi uang yang dibawa Ledrik juga diduga untuk penghentian perkara TPPU Deposit Keuangan Daerah SBT tahun 2006 atas tersangka Vantah di tahap penuntutan atau SKP2. “Kasus ini dilaporkan oleh salah satu LSM atas nama Daud Ungirwalu. Jadi seluruh indikasi-indikasi itu dia yang lapor sehingga ada proses seperti ini. Dan anehnya, kenapa kasus ini tidak diperiksa secara internal saja melainkan diperlebar dan Vanath tidak terlibat dengan kasus BPJN tapi dipanggil untuk diperiksa,” kata sumber.

Menyikapi hal tersebut, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette membenarkan adanya kedatangan tim itu. Namun dia mengaku tidak mengetahui tujuan kedatangan tim pengawasan Kejagung RI itu. “Menyangkut apa tujuan kedatangan tim tersebut saya belum mengetahui secara pastin nanti saya konfirmasi dulu. Soal informasi yang disebutkan saya tidak tahu dan yang pasti tim masih berada di Ambon selama tiga hari kedepan,” kata Samy.

Praktisi Hukum, Samuel Riry mengapresiasi kedatangan tim ini. Menurut dia, tindakan tegas ini perlu dilakukan sehingga menjadi contoh bagi penegak hukum di negeri ini khususnya dilingkup Kejati Maluku. “Artinya itu baik. Ini agar menjadi contoh dan jaksa selaku penegak hukum dapat berhati-hati dalam menjalankan fungsinya,” ujar Riry.

Sementara soal laporan yang disangkakan kepada Ledrik Takandengan, dia berharap prosesnya dapat dilakukan secara transparan dan tidak ada tebang pilih dalam mengust suatu laporan itu. Apalagi sifatnya secara internal. “Inikan sifatnya masih dugaan. Walaupun secera internal namun pemeriksaan harus transparan sehingga proses-proses seperti ini dapat diketahui luas bahwa jaksa tidak bisa sembarangan melangkah karena ada yang memantau dan ansinya bertentangan dengan aturan atau kode etik dari kejaksaan itu sendiri,” tandas Riry.(NEL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!