ASN Dilarang Bawa Mobil Dinas – Ambon Ekspres
Berita Utama

ASN Dilarang Bawa Mobil Dinas

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.–Menteri Pedayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, telah mengeluarkan surat edaran soal larangan penggunaan mobil dinas untuk kebutuhan mudik lebaran. Pemerintah Provinsi Maluku, diingatkan untuk segera menindaklanjuti surat edaran tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Democracy Reform Institute (INDEI) Wahada Mony mengatakan, Gubernur Maluku, sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, mestinya segera mengambil langkah tegas untuk melaksanakan surat edaran tersebut. “Surat edaran itu, merupakan bagian dari perintah, yang sifatnya harus dilaksanakan. Olehnya itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Maluku, harus memperhatikan surat edaran itu. Terlebih pak gubernur yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah,” jelas dia kepada koran ini, Kamis (15/6).
Menurut dia, tidak ada alasan, untuk tidak menjalankan surat edaran itu kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan fasilitas mobil dinas. “ASN juga harus sadar bahwa kendaraan plat merah itu, milik pemerintah yang digunakan saat-saat dinas. Bukan untuk digunakan demi kepentingan pribadi atau diluar jam dinas. Karena akan bertentangan dengan aturan, termasuk surat edaran yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB,” kata dia.

Untuk itu, kata dia, gubernur, bupati dan walikota yang ada di Maluku atau pejabatan instansi terkait, harus memberikan peringatan keras terhadap seluruh ASN, terutama yang memiliki mobil dinas. “Langkah itu penting sebagai bentuk antisipasi, sehingga saat mudik nanti, tidak ada yang menggunakan kendaraan dinas, sesuai dengan yang telah disampaikan pemerintah pusat,” tuturnya.

Monny menandaskan, tak ada cela atau alasan apapun, dari ASN untuk mudik dengan kendaraan dinas. “Untuk itulah, gubernur, para bupati dan para walikota, serta pimpinan instansi pemerintah terkait, harus bisa mengambil langkah tegas, jika memang kedapan ada ASN yang melaksanakan mudik dengan mobil dinas itu. Kita butuh tindakan tegas dari kepala daerah yang  ada,” tandasnya.

Surat edaran soal penggunaan kendaraan dinas pelat merah untuk kebutuhan mudik sudah disebar oleh Menteri Pedayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, pada 12 Juni lalu. Kendati dilarang, Asman menyatakan, kendaraan dinas bisa saja dipakai untuk pulang kampung pra dan pasca idul fitri tahun ini. Asman mengatakan, ketentuan soal penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur secara rinci. ”Itu sudah kami ederkan ke seluruh lembaga dan pemerintah daerah. Nanti tinggal kalau dapat izin dari pejabat pembina pegawainya yang bertanggung jawab,” kata Asman, seperti yang dikutip disalah satu media, saat mengeluarkan surat edaran tersebut.

Sementara itu, Kabag Humas Setda Provinsi Maluku, Bobby Kin Palapia yang dikonfirmasi terkait surat edaran tersebut, belum memberikan komentar lebih jauh. Menurut dia, semua tergantung dari pimpinan. “Memang surat edaran itu, telah dikeluarkan sejak Senin (12/6). Tetapi untuk langkah seperti itu, tergantung pimpinan. Namun yang pasti surat edaran itu, akan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah yang ada,” kata Palapia, kemarin.

Dia mengaku, untuk mekanisme pelarangan dan sanksi terhadap ASN yang melanggar, itu merupakan kewenangan pimpinan. “Lebih jelas dan detailnya, nanti langsung dengan pimpinan. Termasuk soal mekanisme pelarangan dan saksinya seperti apa,” kunci dia.(AHA)

Click to comment

Most Popular

To Top