Gubernur : Desa Dapat Mengendalikan Inflasi – Ambon Ekspres
Berita Utama

Gubernur : Desa Dapat Mengendalikan Inflasi

WORKSHOP : Ambon Ekspres menggagas kegiatan Worskhop Pengelolaan Dana Desa bagi Kepala Ohoi se-Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Jumat (16/6). Kegiatan ini menghadirkan pembicara Gubernur Maluku Ir Said Assagaff (tengah), Bupati Malra Anderias Rentanubun dan Direktur Utama Ambon Ekspres Machfud Waliulu (kanan).

AMEKS ONLINE, AMBON.––Gubernur Maluku, Said Assagaff menginginkan agar desa semakin berpacu dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kehadiran dana desa, ditargetkan 1 sampai 5 tahun kedepan, desa sudah dapat berkembang. Demikian harapan yang disampaikan Assagaff saat menyampaikan paparannya dalam Worskhop Pengelolaan Dana Desa bagi Kepala Ohoi se-Kabupaten Maluku Tenggara, Jumat (16/6). Workshop ini digagas Harian Ambon Ekspres dan berlangsung di Ballroom Grand Villia Hotel Langgur.

Menurut gubernur, dana desa  tahun 2017 dikucurkan bagi lebih dari seribu desa di Maluku. Tiap desa diperkirakan memperoleh Rp 700 juta hingga hingga Rp 1,5 miliar. Diharapkan dana desa ini bisa dipergunakan sesuai program desa yang telah ditetapkan.

Tidak sebatas itu, kata dia, dana desa tersebut diharapkan dapat mengendalikan inflasi. Sebab, kata dia, inflasi terbesar di Maluku datang dari hasil-hasil kebun seperti kacang panjang, cili, padi dan sayur-sayuran. “Inflasi kita di Maluku, salah-satunya dipengaruhi kacang panjang dan sayur-sayuran. Kita berharap masyarakat desa melalui dana desa dapat membentuk kelompok pemberdayaan tani cili atau sayur-sayuran. Kita dorong petani di desa menyediakan komoditi yang selama ini menjadi factor inflasi sehingga inflasi dapat dikendalikan,” sarannya.

Gubernur menambahkan, alokasi dana desa diusulkan harus dibagi, nantinya untuk pembangunan fisik desa dimasukan menjadi tanggungan jawab APBB kabupaten. Sebaliknya, dana desa diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat. ”Kita ingin, kedepan dengan memanfaatkan dana desa, desa dapat bergerak, desa kita goyang,” tambahnya.

Bupati Maluku Tenggara Anderias Rentanubun menegaskan, dibawah kepemimpinannya belum ada kepala ohoi yang terjerat kasus hukum. Namun untuk mengawasi secara ketat pengelolaan dana desa, dirinya telah membentuk tim terdiri dari inspektorat, dinas pemberdayaan masyarakat, bagian keuangan, dunia pendidikan, LSM dan wartawan. “Tugasnya untuk memonitoring seluruh pelaksanaan pengelolaan dana desa. Tahun ini kita diberikan dana desa sebesar Rp 146 miliar belum termasuk Alokasi Dana Ohoi sebesar Rp 60 miliar sehingga total sekitar  Rp 200 miliar yang beredar di ohoi,” ujarnya.

Karena itu,  bupati menegaskan, jumlah uang yang beredar tersebut harus dimanfaatkan ohoi sesuai dengan peruntukannya. “Melalui program Nawacita Presiden Joko Widodo yang membangun dari desa, maka Maluku Tenggara membaca peluang itu dengan meningkatkan status ohoi soa menjadi ohoi administratif atau desa,” tandasnya.

Sementara itu Direktur Utama Ambon Ekspres, Machfud Waliulu menjelaskan, workshop ini merupakan wujud pengawalan pengelolaan dana desa yang dilakukan Ambon Ekspres. “Kita berharap melalui pelaksanaan workshop ini akan banyak pemahaman yang diperoleh. Banyak desa di Maluku yang berurusan dengan proses hukum. Kita tidak inginkan desa-desa di Maluku Tenggara juga bermasalah dengan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.
(SAT)

Click to comment

Most Popular

To Top