Kasus BPJN Dievaluasi – Ambon Ekspres
Berita Utama

Kasus BPJN Dievaluasi

Samy sapulette

AMEKS ONLINE, AMBON––Sudah ada tersangkanya. Namun, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku belum juga meningkatkan kasus korupsi pengadaan lahan di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara ke tahap penuntutan. Alasannya klasik. Sementara masih dievaluasi.

Disaat perkara ini dalam proses evalusi serta pergantian tim penyidik yang baru, tim pemeriksa Internal Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI baru saja selesai melakukan pemeriksaan secerah internal terhadap beberapa pejabat dilingkup Internal kejati Maluku terkait dugaan suap atau gratifikasi dana senilai Rp. 3 miliar yang terindikasi diterima oleh Kasi Penyidikan kejati Maluku, Ledrik Takandengan dari penganan kasus ini.

Meskipun sudah beradar luas diluar sana, namun Kejati Maluku tetap berprinsip bahwa, rencana perombakan tim ini sudah dibahas dari sebelumnya. “Sama sekali tidak ada kaitannya. Personil diganti karena sebelumnya yang tangani adalah para jaksa di Cabjari Wahai. Mereka kini fokus untuk penanganan perkara disana sehingga personilnya perlu diganti dengan personil yang seluruhnya dari Kejati Maluku sehingga lebih fokus, lebih efektif dan efesien penyelesaian pengananan perkara ini.  Dan tentunya wacanan pergantian ini sudah ada jauh sebelum klarifikasi internal yang kemarin dilakukan oleh tim Pemeriksa Bidang Pengawas Kejagung RI,” ungkap Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada Ambon Ekspres, Minggu (18/6).

Samy menjelaskan, selain perombakann tim penyidik, perkara senilai Rp 3 miliar saat ini juga sementara dievaluasi. Dengan demikian, sprindik baru dalam kasus ini segera diterbitkan pimpinan Kejati Maluku. “Sesuai kebutuhan akan dilakukan pergantian personil dengan diterbitkan sprindik baru guna efektifitas penyelesaian penganan perkara tersebut,” jelas Samy.

Menyinmggung soal notaris Lidya Gosal yang sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara milik tersangka, Mantan KTU BPJN Wilaya IX Maluku dan Maluku, Zadrach Ayal, dia mengatakan, agenda pemanggilan masih disiapkan tim penyidik. “Ikuti aja. Kasusnya tetap dituntaskan,” tandas Samy.

Diberitakan sebelumnya, penyidik kembali memanggil Hendro Lumangko, Rabu (15/3). Ia datang menyerahkan dokumen yang diminta. Hendro Lumangko adalah pemilik lahan di Desa Tawiri. Jual beli lahan ini sarat kongkalikong dan berbau mark up. Betapa tidak, lahan seluas 4.485 meter persegi itu, awalnya dibeli Hendro dari keluarga Atamimy dengan harga Rp 300 ribu per meter persegi. Setelah kurang lebih dua minggu, lahan ini kembali dijual kepada BPJN IX Maluku dan Maluku Utara dengan harga Rp 600 ribu per meter persegi.

Penyidik telah menetapkan mantan KTU BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Zadrak Ayal sebagai tersangka. Hingga kini belum ada tersangka baru.

Saat diperiksa, Zadrak Ayal mengaku, lahan yang dibeli oleh BPJN IX Maluku dan Maluku Utara tahun 2015 di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, seluas 4485 meter persegi tak sesuai NJOP. Kasubbag Tata Usaha pada Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga ini dicecar 46 pertanyaan berkaitan dengan proses pengadaan lahan yang dibeli dari Hendro Lumangko itu. Dalam pemeriksaan, Ayal mengaku, kalau lahan yang dibeli oleh BPJN tidak berdasarkan NJOP melainkan harga pasar. “Harganya berpatokan pada harga tanah di Dermaga Tawiri senilai Rp 550 ribu per meter persegi sehingga dibulatkan menjadi Rp 600 ribu,” jelas sumber di Kejati Maluku.

Ayal juga mengakui, proses pembelian lahan itu juga tanpa melalui appraisal. Dia hanya berproses dengan Hendro Lumangko selaku pemilik lahan. Menurut Ayal, pembelian lahan dilakukan tanpa berpatokan pada NJOP karena lahan yang dibeli berskala kecil atau di bawah 5 hektar.(NEL)

Most Popular

To Top