Tuding Perkara Bank Maluku Titipan – Ambon Ekspres
Ragam

Tuding Perkara Bank Maluku Titipan

Ilustrasi/Net
Fachri : Upaya Kasasi Jaksa Tidak Manusiawi

AMEKS ONLINE, AMBON.––Sama-sama kasasi. Saling sindirpun dipertunjukan oleh pihak yang berperkara baik jaksa maupun pengacara. Dimana langkah hukum kasasi yang ditempuh JPU Kejati Maluku ini dinilai sangat tendensius. Pasalnya, permintaaan mereka sudah dipenuhi.

Pengadilan Tinggi (PT) Ambon dalam petikan putusanya yang diterima Pengadilan Negeri (PN) Ambon, 21 Juni 2017 lalu menyatakan, terdakwa Idris Rolobessy bersama dengan dua rekanya diperberat hukumnya atas perkara dugaan korupsi dan TPPU pengadaan atau pembelian lahan dan gedung kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tahun 2014 senilai Rp. 54 miliar.

Menurut, Fachri Bachmid yang adalah penasehat hukum terdakwa Idris Rolobessy, perkara Bank Maluku yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 7,2 miliar itu merupakan kasus titipan. Karena, tindakan kasasi ke Mahkmah Agung (MA) RI oleh jaksa dinilai sangatlah tidak manusiawi. “Yang pertama, kita tetap kasasi. Namun, bagi kami dengan ditempuhnya langkah kasasi oleh jaksa menunjukan kuat dugaan kalau kasus tersebut merupakan kasus titipan karena terkesan ada unsur tidak beres disana. Masa, sudah diperberat hukuman oleh PT Ambon namun masih ngotot untuk kasasi,” tandas Fachri kepada Ambon Ekspres via selulernya, Kamis (6/7).

Dia mengakui, mulai dari perkara ini diproses dari penyidikan hingga ke persidangan tim penasehat hukum masih mengaku kalau perkara tersebut merupakan perkara pesanan. Karena, perkara ini jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tindak perbuatan pidana yang tentunya bertentangan dengan aturan perundang-undangan. “Jujur hingga saat ini kami tim penasehat hukum merasa perkara tersebut adalah perkara pesanan. Dan semua taulah faktanya seperti apa. Kejaksaan masih saja mencari kesalahan.” akui dia.

Dia menjelaskan, kasasi menjadi modal utama bagi mereka. Karena menurutnya, putusan PT Ambon tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. “Menurut kami, putusan itu tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap. Sehingga, harapanya langkah kasasi ini dapat dipertimbangkan MA. Karena dengan hukuman penjara selama 10 tahun, denda Rp 500 juta subsider 7 bulan penjara dan uang pengganti Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara sangatlah tidak menusiawi,” jelas Fachri.

Sementara, untuk kedua terdakwa, Petro Ridolf Tentua dan Hence Abraham Toisuta melalui penasehat hukumnya, Morits Latumeten kepada Ambon Ekspres mengaku, hingga saat ini belum menerima risalah pemeritahuan putusan dari PT Ambon. “Hingga saat ini kami belum menerima pemeberitahuan putusan. Sehingga sikap kasasi kami akan dilakukan setelah mendapat risalah pemberitahuan putusan,” kata Morits.

Direktur CV Harevse Hence Abraham Toisuta alias Hence divonis 12 tahun penjara denda Rp 800 juta subsider 7 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 7,2 miliar subsider 4 tahun penjara. Sementara Petro Ridolf Tentua yang adalah Kadis Renstra dan Corsec PT Bank Maluku dan Malut ini dalam putusan PT menyaatakan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Ambon yang menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun penjara.

Menanggapi hal tersebut, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette menegaskan, tudingan perkara Bank Maluku adalah perkara titipan sama sekali tidak benar. Karena,  seluruh penanganan perkara Tipikor yang dilakukan adalah murni hukum dalam rangka penegakan hukum. “Tidak ada kepentingan lain dan kami tidak mau diintervensi oleh pihak manapun dalam penanganan perkara yang kami lakukan. Sehingga tudingan tersebut kami tegaskan itu tidak benar,” tegas Samy.

Menurut dia, jaksa menyatakan kasasi dimaksud merupakan tindakan antisipatif. Sebab, putusan diterima oleh penuntut umum mendekati libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. “Guna mengantisipasi jangan sampai waktu pikir-pikir habis karena terhitung cuti bersama, sementara salinan putusan juga belum diperoleh saat itu. Maka, penuntut umum menyatakan kasasi lebih dulu. Tuntutan pidana pokok dan subsider uang pengganti dengan putusan banding juga masih lebih tinggi tuntutan pidana dari penuntut umum. Sehingga, saya kira masih wajar,” terang Samy.

Sebelumnya majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Ambon menhukum terdakwa Idris Rolobessy dengan pidana penjara selama delapan tahun. Selain pidana badan, dijuga dibebankan membayar denda denda sebesar Rp 3 miliar subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 100 juta subsider 6 tahun penjara.

Hentje, Direktur CV Harves ini divonis 9 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 7,2 miliar subsider 4 tahun penjara terbukti melanggar UU Tipikor serta UU TPPU.
Sementara Petro dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. JPU melakukan upaya banding ke PT Ambon karena ada perbedaan putusan majelis hakim Tipikor pada Kantor PN setempat.

Karena tim JPU sebelumnya meminta majelis hakim memvonis terdakwa Idris selama 12 tahun penjara, serta denda Rp 3 miliar subsider tujuh bulan kurungan dan uang pengganti Rp 100 juta subsider 6 tahun penjara. Kemudian terdakwa Hentje dimohonkan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 7,2 miliar subsider 4 tahun penjara. Sedangkan Petro Tentua dimohonkan hukuman 8,5 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 6 bulan kurungan. (NEL)

Most Popular

To Top