Dirk Rumalatu Divonis 2 Tahun Penjara – Ambon Ekspres
Hukum

Dirk Rumalatu Divonis 2 Tahun Penjara

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.––Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Ronald Dirk Rumalatu, divonis hukuman penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta, subsider 1 bulan kurungan. Hukuman ini dijatuhkan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Ambon, kemarin.

Selain hukuman penjara, terdakwa Rumalatu juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Menurut hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Tak Terduga (BTT) di Dinas PPKAD Kabupaten SBB tahun 2013 sebesar Rp 200 juta dari total anggaran sebesar Rp 2,2 miliar. “Mengadili, perbuatan terdakwa Ronald Dirk Rumalatu terbukti melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap hakim ketua RA Didik Ismiatun, saat membacakan amar putusan.

Vonis majelis hakim lebih ringan bila dibandingkan dengan tuntutan JPU Kejati Maluku, Rolly Manampiring. Sebelumnya, JPU menuntut Rumalatu dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan penjara, denda sebesar Rp 250 juta dengan subsider 2 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 750.950.000 dengan subsider 3 tahun 6 bulan kurungan.

Terhadap putusan tersebut, baik JPU maupun penasehat hukum menyatakan pikir-pikir dengan tenggan waktu yang diberikan undang-undang selama tujuh hari kedepan pasca putusan tersebut dibacakan.

Menurut JPU, terdakwa Ronald Dirk Rumalatu terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, tahun 2013 Dinas PPKAD Kabupaten SBB mendapatkan alokasi anggaran BTT sebesar Rp 2,2 miliar. Mekanisme penggunaan BTT di Dinas PPKAD Kabupaten SBB diawali dengan pengajuan proposal, kemudian dinas teknis meneruskan proposal tersebut kepada bupati melalui sekda. Jika disetujui barulah diteruskan ke Dinas PPKAD.

Setelah itu Kepala Dinas PPKAD memberikan perintah kepada bendahara untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian dilakukan verifikasi. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Anggaran (SP2D) untuk kemudian disahkan oleh Kepala Dinas PPKAD. Kemudian, bendahara bantuan melakukan proses pencairan anggaran.

Pada 14 Januari 2013, dikeluarkanlah SP2D dengan Nomor : 02/Bel/DPPKAD/I/2013 sebesar Rp 500 juta. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran kegiatan serta konsumsi seminar ’Look Maluku’ di Hotel Borobudur, Jakarta sebesar Rp 124.024.000.

Diberikan kepada Wellem Dominggu Pattiasina sebesar Rp 150 juta, diberikan Kepala Ruben Makulessy selaku Sekretaris Desa Laturake sebesar Rp 10 juta terkait persidangan Klasis GPM Taniwel Jemaat Laturake.

Kemudian diberikan kepada Mustafa Nasir sebesat Rp 50 juta, diberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilu Pendidikan (STIKP) sebesar Rp 15 juta, diberikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten SBB Helmy Wenno sebesar Rp 45 juta, diberikan kepada eks Kepala Kesbangpol SBB Maela Sangadji sebesar Rp 50 juta, serta diberikan kepada Moksen Atamimi sebesar Rp 5 juta. Sehingga totalnya Rp 449.024.000.

Selanjutnya, dikeluarkan pula SP2D Nomor :123/Bel/DPPKAD/II/2013 tertanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 500 juta yang diberikan kepada Woody Timisela yang saat itu menjabat ajudan Bupati SBB Jacobus F Puttileihalat.
Total anggaran BTT yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 800.975.000, sesuai dengan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Maluku. (NEL)

Click to comment

Most Popular

To Top