Diminta Rasionalisasi Anggaran Pilkada – Ambon Ekspres
Politik

Diminta Rasionalisasi Anggaran Pilkada

Musa Toekan

AMEKS ONLINE, AMBON.–Pemerintah dan DPRD Maluku belum menyetujui anggaran Rp 199 miliar yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku untuk tahapan pelaksanaan pilkada 2018. Nilai tersebut dinilai terlalu tinggi dan perlu untuk dirasionalisasi. Hal ini terungkap dalam rapat kordinasi antara Pemprov Maluku yang diwakili Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Komisi A DPRD Maluku, Bawaslu dan KPU Maluku di DPRD Maluku, Jumat (21/6).

Kepala BPKD Provinsi Lutfi Rumbia mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah tidak menginginkan agar tahapan pilkada tidak dilaksanakan hanya karena persoalan anggaran. Namun. kata dia, anggaran yang diusulkan KPU harus wajar agar pemerintah menyetujuinya. ‘’Hanya perlu dilakukan rasionalisasi secara konkrit, sesuai kebutuhan KPU dalam melakukan pentahapan pilkada 2018,’’ ungkap dia.

Menurut dia, rasionalisasi dianggap penting, karena anggaran yang diberikan bersumber dari APBD. Sementara pemerintah juga terbatas soal dana. Belum lagi kesiapan anggaran kebutuhan pembangunan yang mendesak. Olehnya itu, perlu dilakukan rasionalisasi agar diketahui pemerintah secara jelas.

Dikatakan, jika kemudian semuanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan KPU maka tinggal menentukan waktu untuk ditetapkan. ’Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan dilakukan, meski jumlahnya masih tetap pada permintaan saat ini Rp 199 miliar. Karena sesuai surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggaran pilkada 2018, harus diselesaikan di akhir Juli ini. Sementara dari beberapa provinsi yang melaksanakan pilkada, hanya Maluku dan Papua yang belum menandatangani NPHD-Nya bersama KPU. “Pemerintah bukan keberatan, tetapi memang mengalami keterbatasan anggaran. Tetapi bukan berarti pemerintah tidak menginginkan pilkada dilakukan. Hanya saja anggaran yang diusulkan KPU, diminta kembali untuk rasionalisasi, menyangkut kebutuhan pentahapannya. Jika setelah dirasionalisasi nanti sudah tepat, sesuai pentahapannya maka akan dilakukan penandatangan NPHD diakhir Juli ini, sesuai perintah Kemendagri RI,” tegas Rumbia.

Ketua KPU Maluku Musa Latua Toekan mengatakan, usulan yang disampaikan pihaknya, sudah melalui rasionalisasi menyangkut semua kebutuhan pentahapan pilkada Maluku di 11 kabupaten/kota. Mulai dari perekrutan hingga pelantikan anggota PPS dan KPPS. Termasuk didalamnya anggaran pembayaran gaji.

Sebab, kata dia, terjadi perubahan mekanisme antara pemilihan sebelumnya dengan pilkada tahun 2018. Tahun 2018, KPU harus menyiapkan honor penyelenggara, terutama dari KPU pusat sampai tingkat KPPS. Perubahan tersebut, didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118 tahun 2016 yang harus ditaati KPU selaku lembaga penyelanggara.

Selain itu lanjut Toekan, kebutuhan anggaran menyangkut dengan pemantapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan PPK dan jajarannya tingkat kecamatan di setiap kabupaten/kota. ‘’Ini yang membutuhkan anggaran sehingga usulan yang disampaikan ke pemerintah daerah sudah disesuaikan dengan kebutuhan KPU. KPU tetap pada anggaran yang telah diusulkan,’’ tandas dia.

Menurut dia, sebelumnya anggaran yang diusulkan KPU ke pemerintah sebesar Rp 252 miliar. Kemudian turun menjadi Rp 199 miliar. ‘’Nah, saat ini memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita selama proses pelaksana pilkada. Nantinya setelah itu, sisa anggarannya akan kita kembalikan kepada pemerintah daerah. Dan kita mengusulkan ini sudah sesuai kebutuhan. Belum lagi mengantisipasi terjadi PSU ini juga butuh anggaran. Kami tidak mau semuanya prosesnya kedepan terhambat, hanya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU,” ujar Toekan.

Selain itu, KPU dalam penyampaiannya menyangkut dengan anggaran perekrutan anggota, PPS dan KPPS tingkat kecamatan pada di masing-masing kabupaten dinilai terjadi kejanggalan dan perlu dirasionalisasi kembali. Misalnya untuk Kabupaten Aru, tidak ada rincian anggaran secara jelas. KPU hanya menetapkan biaya perekrutan secara umum hingga pelantikan anggota PPS dan KPPS di kabupaten itu sebesar Rp 100 juta. Beda halnya dengan Kabupaten Maluku Tengah yang ditetapkan sebesar Rp 1 miliar lebih. Sedangkan Kota Ambon lebih dari Rp 200 juta.

Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkias Frans mengatakan, penetapan Rp 100 juta untuk kabupaten Aru sebagai anggaran perekrutan, sangat tidak tepat. Dimana KPU tidak melihat dari sisi wilayah di kabupaten itu. Harusnya Aru, MTB, dan MBD yang merupakan daerah jangkauan dengan menggunakan transportasi laut dari kecamatan menuju ibukota kabupaten, mestinya anggaran yang disediakan lebih besar. Sebab, banyak kendala yang dialami, terutama masalah keterbatasan transportasi di daerah itu.

Olehnya itu KPU diminta lagi oleh Komisi A DPRD Maluku untuk merasionalisasi lagi kebutuhan anggaran pilkada. ‘’Anggaran yang ditetapkan tidak berdasarkan jangkuan wilayah. “Bayangkan, Rp 1 miliar lebih anggaran yang ditetapkan KPU ke Maluku Tengah menurut kami sangat berlebihan. Karena daerah tersebut tidak ada kepulauan.

Yang ada hanya Kecamatan Banda dan Jazirah Leihitu, selain itu daratan. Kemudian Kota Ambon yang tidak ada kecamatan terpisah, tapi dianggarkan Rp 200 juta lebih. Harusnya penetapan ini disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Olehnya itu, kami minta agar dilakukan rasionalisasi kembali,” ujarnya.

Pantauan koran ini pertemuan tersebut akhirnya diskorsing kembali, atas permintaan semua anggota dan ketua komisi A. Dengan permintaan KPU harus melakukan rasionalisasi. Terutama untuk anggaran perekrutan hingga pelantikan anggota PPS dan KPPS di tingkat kecamatan. “Kita tunda dulu pertemuan ini, karena sampai kapanpun tidak ada titik terangnya. Kami minta dalam waktu dekat rasionalisasi anggarannya sudah dibentuk dan kita rapat ulang kembali. Setidaknya KPU sudah bisa menyampaikannya dan ini harus dipercepat, karena berdasarkan keputusan Mendagri RI, NPHD sudah harus ditandatangani Juli ini,” pungkas Melkias. (WHB)

Click to comment

Most Popular

To Top