Nono : Saya Tak Ada Kaitan Dengan Pilgub – Ambon Ekspres
Politik

Nono : Saya Tak Ada Kaitan Dengan Pilgub

Foto Nono Sampono

AMEKS ONLINE, AMBON.–Dari 1.400 lebih desa/negeri di Maluku, sekitar 30 persennya sudah dikunjungi Wakil Ketua DPD I RI Letjen TNI (Marinir) Purn Nono Sampono dalam setiap program reses maupun kunjungan kerjanya. Namun putra asli Maluku ini menegaskan, setiap kunjungan yang dilakukan, tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku 2018. “Kunjungan saya ke beberapa lokasi di Kota Ambon dan beberapa kabupaten/kota lainnya di Maluku, merupakan program reses maupun kunjungan kerja saya.

Ini kewajiban yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Saya tidak ada kaitannya dengan pemilihan gubernur 2018. Silahkan bapak atau ibu memilih, terserah mau pilih siapa. Yang penting bisa memperjuangkan Maluku kedepan,” tandas Nono kepada wartawan, Sabtu (29/7).

Dirinya mengaku, setiap anggota DPD RI dan DPR RI wajib melakukan reses pada daerah pemilihan (Dapil) dan mensosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika (Empat Pilar) kepada masyarakat. Selain itu ada 4 isu besar yaitu RUU Pemerintah Daerah (Pemda) Wilayah Kepulauan yang sebelumnya dinamakan Provinsi Kepulauan, Lumbung Ikan Nasional (LIN), 13 Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Blok Masela. “Sudah 361 desa di Maluku yang saya kunjungi. Dan kunjungan saya ini tidak ada kaitannya dengan urusan politik.

Tetapi saya menyampaikan apa yang selama ini sudah saya lakukan, pasca dipercayakan untuk memperjuangkan kepentingan Maluku di Senayan yaitu RUU Pemda Wilayah Kepualauan, LIN, 13 DOB dan Blok Masela. Jadi mohon doa restunya,” pinta dia.

Menurutnya, saat ini masyarakat harus mendukung 4 isu penting yang sementara diperjuangkan di tingkat DPD. Salah satunya yakni RUU Pemda Wilayah Kepulauan pada Agustus 2017 yang akan disahkan lewat paripurna istimewa sehingga tinggal menunggu penetapan di DPR RI serta presiden.

Dikatakan, Maluku termasuk dalam Pemda Wilayah Kepulauan dan didalamnya juga terdapat LIN yang bisa menguntungkan Maluku dalam persoalan anggaran. “Jadi dari 4 isu ini, RUU Pemda Wilayah Kepulauan ini tinggal ketuk palu di DPD RI, kemudian tinggal DPR RI dan Presiden. Setelah itu maka ada pemerataan pembangunan yang menguntungkan masyarakat Maluku. Karena untuk memperjuangkan 4 isu ini, harus ada payung hukum lewat undang-undang,” terangnya.

Nono menambahkan, ada persoalan 13 DOB yang sementara diperjuangkan. Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memiliki 2 DOB, yaitu Kecamatan Huamual dan Kecamatan Talabatai yang diusulkan untuk dimekarkan menjadi kabupaten. Hal inilah yang disampaikan kepada sejumlah desa/negeri yang disinggahi untuk dipaparkan kepada masyarakat dari kedua kecamatan tersebut bersama Pemkab SBB.

Dia berharap, masyarakat Maluku khususnya SBB dan sejumlah lainnya turut mendukung perjuangan 4 isu yang sementara diperjuangkan di pusat. Dirinya juga meminta agar pemerintah daerah turut mendukung perjuangan masyarakat SBB. Begitupun dengan 9 DOB lainnya untuk didukung pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. “Jadi kami minta doa restunya dari masyarakat. Daripada kita sibuk memikirkan persoalan politik, mending kita memperjuangkan kepentingan Maluku kedepan. Agar masyarakat bisa keluar dari keterpurukan. Salah satunya bisa keluar dari kemiskinan,” harap Nono.

Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Mansur Tuharea menambahkan, perjuangan 4 isu tersebut memang perlu di dukung setiap pemerintah daerah maupun kabupaten/kota. Dan untuk 2 DOB di SBB, lanjut dia, pemerintah SBB siap mendukung demi kepentingan Maluku kedepan. “Kami sangat berterima kasih atas perjuangan pak Nono di Senayan. Dan menurut kami ini harus didukung untuk bisa disahkan di pusat. Dan untuk 2 DOB di SBB yaitu Kecamatan Huamual dan Kecamatan Talabatai, maka pemerintah kabupaten SBB siap memberikan rekomendasi,” pungkasnya.(ISL)

 

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!