Pemkot Siap Ganti Rugi Lahan – Ambon Ekspres
Amboina

Pemkot Siap Ganti Rugi Lahan

SEKOLAH: Siswa-siswi SD Inpres 50 dan SD Negeri 64 Ambon, melakukan aktifitas di sekolah pasca penyegelan, Senin (14/8}.LUTFIHELUT/AMEKS

AMEKS ONLINE, AMBON.––Aksi penyegelan terhadap SD Inpres 50 dan SD 64 Ambon, yang berlokasi di Galunggung Kecamatan Sirimau, akhirnya direspons Pemkot Ambon. Walaupun mengaku belum menerima somasi yang dikirimkan keluarga Souissa selaku ahli waris, Walikota Ambon Richard Louhenapessy berjanji akan melakukan ganti rugi atas lahan tersebut. “Saya baru dengar masalah ini. Nanti saya pelajari dulu persoalannya. Jika perlu kita selesaikan, maka kita akan mengganti rugi lahan yang dipakai itu,” tandas Louhenapessy, kepada awak media, Senin (14/8).

Ketua DPD II Golkar Kota Ambon ini mengaku, sempat kaget dengan aksi penyegelan gedung sekolah oleh keluarga Souisa yang ditunjuk selaku ahli waris atas lahan tersebut. Menurutnya, persoalan tanah sengketa tersebut belum dituntaskan saat Pemprov Maluku menyerahkan aset tersebut kepada Pemkot Ambon. “Masalahnya itu dulu waktu penyerahan aset dari provinsi ke Pemkot Ambon itu permasalahan tanah belum tuntas. Dan jika itu merupakan tanggung jawab provinsi maka kita akan bicarakan ini dengan pihak provinsi. Karena dulu itu mereka yang melakukan penyelesaian,” terangnya.

Diakuinya, masih banyak lahan sekolah di Kota Kota Ambon yang bermasalah sehingga masih dalam pembenahan. “Dulu waktu penyerahan aset dari Pemprov Maluku ke Pemkot Ambon itu, banyak yang status tanahnya tidak jelas sama sekali. Termasuk persoalan ini. Kita sementara benahi mana aset yang masuk aset pemerintah kota,” tegasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Ambon, Roberth Silooy menambahkan, saat ini belum ada surat yang masuk ke Pemkot Ambon sehingga pihaknya belum mengetahui persoalan tersebut. “Belum pernah terima informasi baik dari sekolah maupun pihak dinas pendidikan. Jika kita sudah dapat informasi pasti kita akan turun cek di lapangan. Tapi sejauh ini kita belum menerima surat yang seperti disampaikan. Saya saja baru tahu di media soal penyegelan tersebut,” ungkap Silooy.

Diakuinya, pengelolaan aset dan keuangan tahun ini telah dijadikan satu sehingga masih banyak aset pemkot yang dibenahi. Namun untuk aset terkait lahan sekolah tersebut belum dikoordinasikan dengan pihak pengelolaan aset Kota Ambon. “Kita belum dapat surat. Kalau dapat kita pelajari apa yang menjadi tangungjawab kita selaku pengelola asset dan pemerintah kota pada umumnya. Jadi saya belum tahu soal keinginan mereka (pihak ketiga). Jika ada, baru kita bertindak. Jadi kalau belum dapat surat mau gimana,” tuturnya.

Ketua Komisi II DPRD Ambon, Lucky Upulatu Nikyuluw menilai, ada kelalaian dari Dinas Pendidikan Kota Ambon. Menurutnya, persoalan penyegelan tidak perlu terjadi, jika sebelumnya ada kebijakan dari dinas pendidikan maupun Pemkot Ambon. “Ini kelalaian dinas pendidikan. Harusnya ada tindakan lebih awal sebelum terjadi penyegelan. Dan kita minta agar pemerintah kota lewat dinas pendidikan bisa segera merespons persoalan ini. Jangan saling lempar tanggung jawab. Karena ini merupakan asset pemerintah kota,” ingatnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Ambon, Novan Liem. Menurutnya, persoalan ini seharusnya tidak perlu terjadi. Perlu ada koordinasi yang kuat antara pemilik lahan selaku ahli waris dan pihak pemerintah kota serta melibatkan Dinas Pendidikan Kota Ambon sehingga tidak terkesan saling melempar tanggungjawab.

Politisi asal PPP ini mengaku, pihaknya akan memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pendidikan Kota Ambon guna mengetahui persoalan yang terjadi. “Kalau ada waktu, mungkin besok (hari ini) kita akan undang pihak Pemkot Ambon dan Dinas Pendidikan terkait persoalan penyegelan ini. Kita harus ketahui dulu soal status tanahnya. Kemudian kita akan mengundang pihak ahli waris dan membahas bersama pemerintah kota, untuk segera menyelesaikan persoalan ini sehingga anak didik kita tidak menjadi korban,” pungkasnya.

Sementara itu penyegelan ini berdampak pada aktifitas pendidikan di sekolah itu. Puluhan pelajar di dua SD itu melakukan protes terhadap Pemkot Ambon, Senin (14/8). Aksi dimulai pukul 07.00 WIT dan berakhir pada pukul 08.15 WIT. Protes ini dilayangkan dengan harapan Pemkot Ambon dapat melihat nasib pendidikan di dua sekolah tersebut sekaligus menyelesaikan persoalan sengketa lahan ini. “Harapan kami hanya satu, kami minta agar Pemkot Ambon segera menyelesaikan persoalan ini dengan baik sehingga aktivitas belajar di dua sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Itu yang ditunjukkan siswa/siswi di sekolah kami,” ungkap Kepsek SD Negeri 64, Abu Wakab Sanaky kepada Ambon Ekspres melalui sambungan telehponenya, Senin (14/8).

Sementara itu, Kuasa Hukum, Hendrik Lusikooy yang dihubungi koran ini tadi malam menjelaskan, penyegalan yang dilakukan oleh pihak Ahli Waris, Hani Souisa tentunya tidak menggau aktifitas belajar para siswa di dua sekolah tersebut. “Tidak terganggu, soal penyegelan itu antara klaen kami (Hany) dengan Pemkot Ambon,” tegas Hendrik Lusikooy selaku kuasa hukum dari ahli waris.

Dia juga mengimbau agar penyegelan yang dilakukan pihaknya pada Minggu (13/8) kemarin itu tidak dirusak atau dibongkar oleh pihak manapun. Karena kalau itu terjadi maka akan dilakukan proses hukum. “Ya, kami juga himbau agar penyegalan ditas tidak dirusak, kalau dirusak kami akan proses hukum siapun dia yang berencana untuk merusak penyegalan tersebut. Penyegelan akan dilakukan hingga ada kata selesai antaran pihak ahli waris dengan Pemkot Ambon,” tandas Hendrik.

Sekedar tahu, dua gedung SD Inpres 50 dan SD Negeri 64, Minggu (13/8) disegel. Penyegelan dilakukan Hany Souisa selaku ahli waris dan penerima surat kuasa khusus dari almarhumah Josina Maria Souisa.

Menurut mereka, somasi telah dikirimkan ke Pemkot Ambon cq Dinas Pendidikan kota Ambon pada 30 Juni 2017. Namun hasilnya tidak direspons pemerintah kota sehingga langsung dilakukan penyegelan.

Penyegelan tersebut juga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Nomor : 07/PBT/PBT.81/2017 tentang pencabutan dan pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 7 sisa/Batumerah, seluas 3.246 meter persegi atas nama Irwan di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Karena dinilai cacat hukum administrasi tanggal 8 Maret 2017.(ISL/NEL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!