Demo Tolak Full Day School – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Demo Tolak Full Day School

PENGAmanan : Aparat kepolisian melakukan penga-manan saat aksi demo menolak kebijakan Full Day School (FDS), Senin (21/8).

AMEKS ONLINE, AMBON.— Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Maluku mengelar aksi demonstrasi menolak adanya kebijakan pemerintah pusat terkait sekolah seharian penuh atau Full Day School. Menurut mereka, kebijakan tersebut memaksa siswa terlalu lama di sekolah. Aksi demo dilakukan di Kantor DPRD Maluku dan Kantor Gubernur Maluku, Senin (21/8).

Aksi ini tidak hanya dilakukan pengurus wilayah NU saja, namun juga melibatkan sejumlah pelajar dan mahasiswa dibawah naungan NU Maluku. Saat mendatangi Kantor DPRD Maluku pukul 11.00 WIT, para pendemo melakukan aksi dan berorasi sekitar 30 menit. Mereka diizinkan bertemu Komisi D DPRD Maluku yang membidangi pendidikan, guna membicarakan masalah tersebut.

Wakitl Ketua Komisi D DPRD Maluku, Jhon Rahantoknam mengatakan, keluhan yang disampaikan para pengurus Wilayah NU Provinsi Maluku, bersama beberapa lembaga sekolah akan menjadi perhatian komisi untuk dibahas, guna mendapatkan keputusan akhir sebagai penggangan komisi.

Menurut dia, bagaimanapun juga program Full Day School perlu dilihat kembali oleh pemerintah pusat sebelum diterapkan ke seluruh sekolah di tanah air. Dia berjanji akan menyampaikan masalah tersebut ke pemerintah pusat terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Keluhan mereka sudah disampaikan saat rapat bersama dengan komisi D sehingga kami akan melakukan rapat komisi secara internal besok (hari ini) untuk membicarakannya,” jelas dia.

Usai melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Maluku, massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Maluku. Tiba dikantor gubernur sekitar pukul 13.00 WIT, mereka kemudian melakukan orasi secara bergantian.

Massa yang terdiri dari pengurus NU Maluku dan mahasiswa itu mendesak agar Pemerintah Provinsi Maluku, menolak pemberlakukan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017, tentang Hari Sekolah. Menurut, mereka jika Permendikbud itu diberlakukan, maka telah memasung tumbuh kembangkan pendidikan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren dilingkungan NU di seluruh Indonesia.

Disamping itu, kata mereka, pemerintah juga telah memporak-porandakan tradisi lokal masyarakat untuk melajar mengaji melalui jalur pendidikan non formal pada tempat pengajian Al Quran (TPA), yang diselenggaran oleh tokoh agama di masyarakat. ‘’Kami keluarga besar NU dengan tegas menolak pemberlakukan Permendikbud tentang lima hari sekolah dan kepada Presiden melalui Gubernur Maluku, untuk segera mencabut Permendikbud itu, karena telah merugikan dan mematikan nasib generasi bangsa, untuk mendapatkan pendidikan non formal, yang selama ini berjalan di Indonesia,” kata Muhlis Fataruba, koordinator lapangan, aksi damai itu.

Tak hanya itu, massa juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Muhadjir Efendy, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas terbitnya Permendikbud itu. ‘’Kami keluarga besar NU Maluku, akan terus memantau dan mengikuti perkembangan dari tindaklanjut, Gubernur dan Ketua DPR Maluku, hingga tuntutan kami ini dapat terpenuhi,” teriak dia.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku, Ujir Halid yang mengawakili gubernur untuk menerima aspirasi itu mengatakan, pemerintah provinsi juga akan mendukung aksi NU Maluku, dalam rangka menolak pemberlakukan Permendikbud tersebut. “Kami akan sama-sama memperjuangkan ini, karena ini juga dianggap dapat merugikan anak-anak kita. Tetapi kemudian semua tergantung dari Mendagri dan pak presiden. Selaku perwakilan pemerintah pusat didaerah, mari kita sama-sama mengawal hal ini,” tegas mantan Penjabat Bupati SBB ini, ketika menemui massa.(WHB/AHA)

Most Popular

To Top