Gunakan UU Pemilu Terbaru – Ambon Ekspres
Politik

Gunakan UU Pemilu Terbaru

Ilustrasi Pilkada Langsung/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.––Ketua KPUD Provinsi Maluku, Musa Latua Toekan memastikan, pemilihan Gubernur Maluku, Walikota Tual dan Bupati Maluku Tenggara tahun 2018 mendatang akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. UU ini baru disahkan pemerintah pusat pada 16 Agustus lalu.

Menurutnya, UU tentang Pemilihan Umum ini merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari tiga undang-undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagai undang-undang yang sah, dan sudah mulai diberlakukan. “Jadi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ini, setelah diundangkan rencananya, akan digunakan oleh KPU baik tingkat pusat maupun hingga ke daerah, pekan depan sebagai acuan pelaksanaan pemilihan legislative dan pemilihan presiden 2019. Termasuk untuk di Pilgub Maluku,” kata dia, ketika dihubungi koran ini, Selasa (22/8).

Toekan mengakui, undang-undang tersebut juga telah mengatur tentang tata cara pelaksanaan, pemilihan kepala daerah. “Secara otomatis, karena sudah disahkan, maka yang kita pakai dalam tahap pilgub maupun pilkada di kabupaten/lota di Maluku, nanti adalah undang-undang ini,” jelas dia.

Dia menambahkan, salah satu yang tercantum dalam UU tersebut, yakni membahas juga tentang struktur penyelenggara Pemilu. Salah satunya tentang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Di dalam UU ini, juga membahas tentang struktur penyelenggara pemilu. Tentu KPU akan merujuk disitu. Misalnya selama ini PPK lima orang, menjadi tiga orang saja,” terangnya.

Disinggung soal proses perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Provinsi Maluku, pria yang kini sementara melaksanakan ibadah haji itu mengatakan, sudah mulai berjalan pada awal Oktober mendatang. “Nantinya hanya ada tiga orang saja di setiap kecamatan. Seleksi rekruitmen yang akan dilakukan mulai awal Oktober. Dipastikan akhir Oktober itu seluruh kecamatan di Maluku, sudah ada anggota PPK, karena kita akan masuk pada pentahapan selanjutnya dalam pilgub,” tandasnya.
Untuk diketahui, melaui tahapan panjang, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani UU tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum. Jokowi menandatangani draf UU tersebut, sehari sebelum pelaksanaan peringatan HUT Kemendekaan Indonesia. “UU Pemilu sudah diundangkan pada 16 Agustus,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi.
Johan mengatakan, UU tersebut terdaftar di lembaga negara sebagai UU Nomor 7 Tahun 2017. UU Pemilu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 21 Juli lalu.

Pengesahan tersebut diwarnai aksi walkout dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Keempat partai tersebut menolak ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diusulkan pemerintah.

Selain itu, ada juga pihak yang menyatakan akan melakukan uji materi terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, karena merasa hak politiknya dirugikan. Mereka yang telah mengajukan uji materi antara lain Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama. Keduanya mengaku dirugikan UU Pemilu, sebab ingin maju sebagai calon presiden dan terhambat UU Pemilu. Sempat muncul desakan dari sejumlah pihak agar Jokowi segera menandatangani UU Pemilu yang sudah disahkan DPR.

Sebab, jika belum diteken presiden dan diundangkan, maka gugatan yang diajukan sejumlah pihak atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi tidak bisa diproses. Deputi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati khawatir proses hukum yang lebih lama akan mengganggu jalannya tahapan, sehingga memengaruhi kualitas Pemilu 2019. “Kami mendesak Presiden untuk segera memberikan nomor. Karena potensi gugatan ke MK sudah ada. Semakin lama akan semakin molor,” kata dia.(AHA/NET)

Most Popular

To Top