Usut Dana Panwaslu Buru – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Usut Dana Panwaslu Buru

Ilustrasi Panwaslu/Net

AMEKS ONLINE, NAMLEA.––Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) mendesak aparat Kejaksaan Negeri Namlea agar mememeriksa tiga mantan komisioner Panwaslu Buru dan Sekertaris Panwaslu Buru, menyusul temuan penyimpangan penggelapan dana yang dibiayai oleh APBD selama 2 tahun anggaran dengan total mencapai Rp 6 miliar lebih. “Ada terjadi dugaan penyimpangan mencapai Rp 3 miliar dari dana bantuan APBD II Buru sebesar Rp 6 miliar lebih. Kejaksaan Namlea diminta untuk segera mengusut tuntas dugaan tersebut untuk diproses secara hukum,” tandas fungsionaris GNPK Buru, Muhammad Ahda Hukul kepada wartawan di Namlea, Selasa (22/8).

Diungkapkan, dugaan penyimpangan dana Panwaslu Buru terbesar terjadi pada tahun anggaran 2016. Dirincikan, sesuai temuan resmi BPK RI, ada dana Rp 3 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam temuan itu, kata Hukul, BPK RI telah meminta kepada Bupati Buru agar meminta kepada intansi vertikal Panwaslu Buru supaya dapat mempertanggungjawabkan dana-dana tersebut secara administrasi dalam waktu 30 hari.

Dikatakan, waktu 30 hari itu telah lewat, sehingga sepatutnya Bupati Buru melaporkan hal tersebut kepada intansi penegak hukum yakni Kejaksaan Negeri Namlea. Namun bila tidak dilakukan, maka dia mencurigai dan menduga kalau ada oknum lainnya dilingkup Pemkab Buru yang ikut menikmati dana tersebut. “Kami mendesak bupati agar meneruskan temuan itu ke aparat kejaksaan. Jangan sampai terkesan daerah melindungi dugaan kejahatan korupsi dana panwaslu,” tegasnya.

GNPK juga sudah turun gelanggang ikut melacak keberadaan dana panwaslu ini sampai ke 10 kecamatan. Ditemukan bukti, kalau dana-dana yang menjadi hak panwascam dan pengawas lapangan, diduga kuat sengaja ditilep di Kantor Panwaslu Buru. Lebih lanjut dikatakan, pasca temuan BPK RI ini, beredar informasi kalau dana yang digelapkan itu dibagi-bagi oknum tertentu.

Namun informasi ini belum dapat dikonfirmasi kepada mantan Ketua Panwaslu Buru, MZ Latuconsina, karena sedang berada di luar Namlea. Nomor kontaknya juga tak bisa tersambung saat dihubungi Ambon Ekspres dari Namlea.

Beberapa mantan anggota panwascam yang dihubungi wartawan yang enggan namanya dikorankan turut membenarkan dugaan penggelapan dana Panwaslu Buru. Bahkan ada yang mengaku sudah ditanyai petugas kepolisian dan kejaksaan.

Mereka mengaku sempat ditanya soal anggaran Rp 3 miliar tahap I yang cair tahun 2016 yakni pada minggu kedua bulan November. Jaksa dan polisi juga menanyakan soal jadwal kegiatan yang sudah diagendakan pada Agustus sampai minggu kedua bulan Nopember 2016 berjalan di lapangan atau tidak. Kemudian dijelaskan kalau tak dilaksanakan karena tak ada dana.

Namun setelah dana Rp 3 miliar itu cair, panwascam juga tak mendapat jatah mereka sebagaimana tertulis dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). ‘’Tapi anehnya, komisioner Panwaslu Buru dan sekretaris Panwaslu melaporkan dana terpakai 98 persen,’’ ungkap salah satu anggota panwascam yang meminta namanya tidak dikorankan.

Kemudian, lanjut dia, pada APBD 2017 kembali dikucurkan dana sebesar Rp 3 miliar. Lagi-lagi dana tersebut hingga waktu pelaksanaan hari pencoblosan 15 Februari 2017 atau hanya sekitar 2 bulan juga dalam laporan Komisioner Panwaslu dan Sekertaris Panwaslu telah terpakai habis.

Padahal pentahapan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari. Dalam pentahapan pelaksanaan kegiatan, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat bintek atau sosialisasi. Pengakuan Panwas Kecamatan juga bahwa sejak dilantik hingga usai dan dibubarkannya panwas kecamatan hanya menerima Rp 85 Juta dan ada yang menerima Rp133 juta untuk seluruh kegiatan dan juga gaji.
Angka tersebut sudah termasuk biaya pelaporan, transportasi, komunikasi, sewa kantor dan juga biaya monitoring. Jika dikalkukasilan semua, maka untuk 10 kecamatan terserap anggaran Rp 850 juta sampai Rp 1 miliar dari total anggaran Rp 6 miliar lebih.

Bahkan, lanjut dia, upah atau gaji Panwas Kecamatan bulan Maret dan April tidak dibayarkan sesuai ketentuan undang-undang. “Ketika itu juga kami para ketua dan anggota Panwas Kecamatan mendatangi Kantor Panwas Kabupaten untuk menanyakan hal tersebut. Disana kami berdiskusi dengan anggota panwas, sekretaris dan bendahara panwas dan sempat terjadi adu mulut saat itu,” ungkap beberapa mantan anggota panwas silih berganti.

Dari pertemuan tersebut bendahara sempat mengatakan, bahwa anggaran panwas yang dikembalikan ke kas daerah karena tidak dipakai sebesar Rp 1,5 miliar. “Setelah kami melakukan pengecekan ke kas daerah, ternyata hanya Rp 45 juta yang dikembalikan dari total anggaran Rp 6 miliar. Disitulah membuat kami gerah dan meminta kepada penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggaran Panwas Kabupaten Buru,” tandas satu mantan anggota panwascam Namlea.

Mantan panwas kecamatan ini juga mengaku mendapatkan RKA 2 versi yang berbeda. Waktu dilantik mereka diberikan RKA yang sudah difinalkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan akumulasi anggaran Rp 6 miliar dengan perincian APBD Perubahan Rp 3 miliar dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2016, kemudian APBD Murni 2017 dengan alokasi Rp 3 miliar.

Setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba datang lagi RKA versi Bendahara Panwas Kabupaten Buru. Dalam RKA tersebut banyak agenda sosialisasi, bintek, operasional, pengawasan dan pelaporan yang dihilangkan, sehingga pada tahap awal mereka hanya dikucurkan dana Rp 60 juta per kecamatan. Itu sudah termasuk gaji 2 bulan, sewa kantor dan juga operasional selama Oktober hingga 31 Desember 2016.
Kemudian pada awal Januari 2017 untuk menghadapi hari pencoblosan, dicairkan dana Rp 25 juta per kecamatan hingga pelaksanaan dan jadwal pilkada Kabupaten Buru usai. Otomatis, kata dia, jika dikalkulasikan keseluruhannya 10 Panwas Kecamatan hanya mendapat sekitar Rp 850 juta.

Para mantan anggota panwascam ini menduga, bocornya anggaran tersebut diduga kuat diselewengkan, karena jelas-jelas temuan Inspektorat Kabupaten Buru mengarah pada dugaan adanya penggunaan dan pertanggujawaban yang tidak sesuai dan sebagian pertanggungjawaban tidak diyakini kebenarannya.

Terkait hal tersebut, Kasie Datun yang juga merangkap Plh Kasie Intel Kejari Namlea, Hurbertus Tanate SH kepada wartawan di Kantor Kejari Namlea, Selasa (22/8), mengaku sudah menyerap kabar tak sedap soal dugaan penyelewengan dana panwaslu. Namun sampai kini, pihak Kejari Namlea belum mengusut hal itu. “Petunjuk dari pak jajari, kalau ada laporan dari masyarakat atau ada pemberitaan lewat media, maka kita harus menindaklanjutinya,” kata Tanate.

Dia menjamin akan mengusut kasus ini dalam waktu dekat bila ada laporan masuk. “Kami akan mengusutnya bila ada laporan,’’ ucapnya.(DHE)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!