Benny Gaspersz Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara – Ambon Ekspres
Hukum

Benny Gaspersz Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara

SIDANG: Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon, membaca putusan terhadap dua terdakwa kasus korupsi Bandara Arara Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (23/8).

AMEKS ONLINE, AMBON.––Mantan Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Benny Gaspersz divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu, (23/8). Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan JPU yang meminta terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Sementara anak buahnya, Jhon Rante dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan kurungan. Putusan yang dijatuhi hakim terhdap Rante sesuai dengan tuntutan JPU yakni 1 tahun dan 6 bulan kurungan penjara.

Dua terdakwa perkara korupsi proyek studi pembangunan Bandara Arara tahun 2015 ini juga dibebankan membayar denda masing-masing Rp 50 juta dan subsider 1 bulan penjara. Khusus untuk terdakwa Benny Gaspersz, oleh majelis hakim dalam putusanya memerintahkan negara untuk mengembalikan uang sebesar Rp 5 juta lebih kepada dirinya.

Benny dan Jhon dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan negara dirugikan. “Kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ke-1 KUHPidana,” tandas ketua majelis hakim, Jimy Wally yang turut didampingi hakim anggota Samsidar Nawawi dan Herry Liliantono. Turut hadir, tim JPU, Ajit Latukonsina dan Azer Orno serta tim penasehat hukum kedua terdakwa, Max Manuhutu, Firel Sahetappy dan Hendrik Lusikooy.

Hakim mengungkapkan, tahun anggaran 2015, Dishub Maluku mendapatkan dana Rp 810 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja jasa konsultasi perencanaan untuk studi pembangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah. Terdakwa Gaspersz diangkat sebagai KPA sekaligus sebagai PPK. Kemudian Gaspersz mengangkat Rante sebagai PPTK.

Selanjutnya pada 30 Juli 2015 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak dengan PT Bennatin Surya Cipta selaku penyedia jasa. Namun yang menandatangani kontrak bukanlah Pensong Benny selaku Direktur PT Bennatin Surya Cipta, melainkan terdakwa Widodo Budi Santoso selaku Direktur PT Seal Indonesia (berkas terpisah), dengan cara memalsukan tanda tangan Pensong Benny seolah-olah kontrak tersebut dibuat oleh Pensong Benny.

Santoso memang berniat untuk menggunakan PT Bennatin Surya Cipta, karena PT Seal Indonesia tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga terdakwa Santo meminjam PT Bennatin Surya Cipta dengan kesepakatan fee 6 persen akan diberikan kepada PT Bennatin Surya Cipta. Sementara terdakwa Endang (berkas terpisah) adalah ahli teknik sipil dari PT Wiratman yang mengerjakan studi pembangunan Bandara Banda Baru tahun 2014. Ia yang memberikan informasi tentang lelang pekerjaan studi pembangunan Bandara Arara kepada terdakwa Santo.

Menurut majelis hakim, dalam delapan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan empat tahap laporan survei seharusnya dikerjakan oleh 11 orang ahli dari PT Bennatin Surya Cipta yang namanya tercantum dalam kontrak. Namun 11 orang ahli itu tak pernah terlibat dalam pekerjaan studi pembangunan Bandara Arara. Dan hasil dari proyek itu juga tidak sesuai dengan kontrak yang ada atau pekerjaannya tidak sesuai.

Usai mendengar pembacaan putusan kedua terdakwa, JPU maupun tim penasehat hukum sama-sama menyatakan pikir-pikir. Sementara, kedua terdakwa, Santo dan Endang agenda putusanya ditunda hingga, Rabu (30/8).. sendiri naik, bedah dengan Jhon Runte yang sebelumnya dituntut 1,6 tahun penjara dan vonis Majelis Hakim juga sama dengan tuntuta JPU, sementara Gaspers sebelumnya hanya dituntut 1,6 tahun penjara. (NEL)

Click to comment

Most Popular

To Top