10 Desa di Kei Jadi Pilot Project Nasional – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

10 Desa di Kei Jadi Pilot Project Nasional

PEMBANGUNAN DESA : Suasana pembukaan bimbingan tekhnik penyusunan program partisipasi desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (25/8) tadi malam.

AMEKS ONLINE, AMBON.––Komitmen pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk memajukan pembangunan di desa bukan isapan jempol belaka.  Ini tercermin dari beberapa desa terpencil di Maluku, dijadikan pilot project. Program tersebut merupakan penerapan model penyusunan pembangunan desa, secara partisipatif tingkat kabupaten/kota.

Diantaranya,  5 desa di Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing Desa Elat, Ngufit Bawah, Werka, Langgur dan Ohoidertawun. Kelima desa tersebut akan dijadikan percontohan pembangunan partisipasi masyarakat desa secara nasional.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Maluku Tenggara, Andreas Savsavubun menjelaskan, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dua kali di Kabupaten Malra. Terdapat 5 desa yang ditetapkan sebagai percontohan pembangunan desa secara partisipatif.  “Kegiatan sudah digelar dua kali satu di Jakarta dan satunya di Langgur.  Kita berharap kegiatan akan diikuti dengan baik dan dipraktekan di desa masing masing,” imbau Savsavubun kepada Ambon Ekspres saat Pembukaan Bimtek Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan Partisipatif Dengan Sistem Penyusunan RAPBDESA secara Partisipatif yang berlangsung di Ballroom Grand Villia Langgur, Kamis (24/8).

Savsavubun menegaskan, komitmen Bupati Malra Anderias Rentanubun tahun 2018, seluruh penyusunan program desa seluruh melibatkan perangkat desa dan masyarakat. “Kita berharap para kepala desa yang ikut bimtek ini dapat menjadi pilot project untuk pembangunan desa di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu kita undang kepala ohoi dengan saniri ohoi sehingga materi yang diberikan dapat dipahami sehingga menyusun program desa secara bersama-sama,” tandasnya.

Pilot project pembangunan desa partisipatif merupakan program Indonesia Goverment Open (IGO). Dari 74 ribu desa di Indonesia, pemerintah menetapkan 31 desa. Dan untuk Maluku, hanya 10 desa masing-masing di Maluku Tenggara dan Kota Tual menjadi pilot project program nasional tersebut.

Okto J. Rahanra MSc, Kasubdit Fasilitasi BPD dan Musyarawah Desa  Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri mengungkapkan, terpilihnya 10 desa di Kepulauan Kei masing-masing Kabupaten Malra 5 desa dan Kota Tual 5 desa merupakan hasil penilaian pemerintah pusat. “Penilaian dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat desa di Maluku Tenggara dan Kota Tual yang berkarakter masyarakat adat. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat keunikan yakni di Kota Tual menggunakan sistem pemerintahan desa dan di Maluku Tenggara memakai pendekatan pemerintahan desa adat,” paparnya.

Kriteria lain, kata Rahanra, karena wilayah Kota Tual dan Malra termasuk daerah terpencil yang perlu mendapatkan perlakuan khusus.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Ir Yuliati MM mengungkapkan, penilaian desa pilot project yakni daerah kategori terpencil. Desa ini kemudian akan didampingi dan dilatih menjadi desa percontohan dalam program nasional perencanaan partisipatif. “Maksud dari program nasional ini, kita berharap penyusunan program desa tidak segelintir orang saja. Tapi seluruh elemen desa ikut terlibat. Karena itu kita bekali mereka melalui bimtek dan pelatihan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, nantinya desa pilot project akan didampingi dari awal perencanaan hingga penyusunan program desa. “Kita akan benar-benar kawal mereka (desa) sehingga kita akan membimbing mereka dapat menyusun dokumen perencanaan partisipatif yang juga berkualitas. Karena itu kita berharap mereka serius mengikuti kegiatan ini sehingga Badan Pengawasan Desa, Sekretaris Desa, Lembaga Swadaya Desa dan seluruh unsur desa harus terlibat sehingga kita sebut partisipatif, ” tandasnya.
(SAT/M1)

Click to comment

Most Popular

To Top